NERACA

Jakarta - Pemerintah bertekad untuk terus memperkuat hilirisasi berbagai komoditas seperti terkait sektor migas serta menyeimbangkan sektor produksi dan konsumsi guna memperlancar kinerja perekonomian di Tanah Air. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan hal tersebut ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, sebelum memimpin rapat tentang pengembangan bandar udara.

Wapres juga mengatakan, sektor manufaktur juga akan dikembangkan berbagai langkah produktif dan baik sektor produksi maupun sektor konsumsi juga harus sepadan untuk peningkatan perekonomian. JK menuturkan komoditas ekspor juga didorong untuk tidak langsung di ekspor tetapi harus diproses terlebih dahulu di hilir.

Sebagaimana diberitakan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan Indonesia perlu memperkuat ekspor manufaktur untuk menekan defisit neraca perdagangan.

"Paradigmanya mesti diubah, bukan lagi menggenjot komoditas, namun harus beralih ke manufaktur," kata Luky saat menjadi pembicara seminar "Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini" di Gedung Keuangan Negara, Yogyakarta, Kamis (19/3).

Menurut Luky, defisit neraca perdagangan Indonesia yang terjadi saat ini disebabkan kinerja ekspor yang melambat karena sebagian besar masih mengandalkan komoditas. "Hal itu yang menjadikan nilai tukar rupiah merosot terhadap dolar AS," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan industri manufaktur dan sektor jasa bisa mengambil peluang dari fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar AS.

"Kita punya peluang dan yakin ketika kurs melemah, kita bisa mengambil manfaat, terutama bagi sektor manufaktur yang mempunyai keunggulan berbasis sumber daya alam atau otomotif," katanya di Jakarta, Sabtu (7/3).

Bambang meyakini Indonesia bisa mengambil momentum dan mendorong ekspor dari industri manufaktur apalagi saat ini para pesaing seperti Jepang atau Australia sedang kesulitan untuk mengembangkan sektor manufakturnya secara kompetitif.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak program hilirisasi minyak bumi dan gas yang telah dicanangkan pemerintah dapat dituntaskan sepenuhnya untuk dapat meningkatkan kinerja sektor perminyakan di Tanah Air.

"Terkait program hilirisasi migas, pemerintah perlu menuntaskan persoalan yang sudah berlarut-larut menyita waktu hingga 15 tahun lamanya yang tidak terselesaikan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur.

Menurut dia, masih ada program yang terkait dengan sektor tersebut yang masih banyak berjalan dengan lambat sehingga juga mesti dipercepat. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa program hilirisasi mineral sebagai industri hulu juga masih lambat perkembangannya. Kadin memprediksi pertumbuhan industri dalam negeri bisa tumbuh mendekati 7% tahun ini.

Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia, berharap Menteri Perindustrian yang baru dapat mempercepat pertumbuhan industri melalui hilirisasi industri. Percepatan pertumbuhan industri melalui hilirisasi seharusnya bisa menjadi substitusi impor. "Kita harus hilirisasi industri, sebagai upaya subtitusi impor. Misalnya, hilirisasi yang terkait dengan sektor otomotif, elektronik dan yang lainnya," ujarnya.

Melalui peningkatan di berbagai industri tersebut, lanjut Suryo, pemerintah akan meningkatkan ekspor yang selama ini masih terbilang kecil jumlahnya. Selain itu, agenda utama yang harus dilakukan pemerintah bersama Kadin adalah dalam rangka mengupayakan agar defisit neraca perdagangan tidak terjadi lagi. "Jadi nanti Kadiri dengan Kemenperin dan Kemendag akan membuat ini semua menjadi agenda utama kita bagaimana segera mengupayakan agar tidak ada lagi defisit neraca perdagangan," tutur Suryo.

Menurut dia. Kadin akan mendukung penuh segala upaya yang akan dilakukan oleh Kemenperin dan Kemendag untuk memperbaiki industri di Indonesia. "Kedua kementerian ini kan pasti harus dapat bekerja secara sinergis, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pasar tunggal ASEAN," katanya.

Suryo mengatakan hilirisasi komoditas Pertambangan dan perkebunan, seperti sawit, karet, dan kakao harus didorong secara optimal, mengingat kondisi dan potensi geografi, Indonesia sangat mendukung. "Secara keseluruhan ekonomi Indonesia ke depan relatif stabil, walaupun belumbebas dari risiko terjadinya ketidakstabilan ekonomi," katanya.

Suryo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sekitar 5,2%-5,5%, dengan asumsi jika stimulus fiskal dari penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan efektif. Sementara itu tingkat inflasi diperkirakan berada pada tingkat yang lebih tinggi dibanding tahun lalu, karena kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.

Suryo mengatakan kebijakan Pemerintahan Jokowi untuk menaikkan harga BBM dan mengalokasikan subsidinya ke bidang-bidang yang produktif, merupakan kebijakan yang tepat dan sejalan dengan saran Kadin selama ini.

Dari sisi inflasi, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan terasa beberapa bulan saja. Setelah itu, tingkat inflasi akan kembali ke jalur normal sekitar 5,o%-7,o%. Selain itu, Kadin memprediksi nilai tukar rupiah pada 2015 akan berada pada kisaran Rp 12.000 sampai Rp 12.800 per dolar AS.

"Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah AS untuk mengakhiri quantitative easing (QE) serta suku bunga rendah di Amerika yang selama empat tahun ini cukup dinikmati Indonesia," tutur Suryo.

Dia mengatakan defisit neraca berjalan diprediksi belum bisa teratasi. Hal ini karena defisit neraca migas dan neraca jasa dengan banyaknya devisa negara yang digunakan untuk membiayai jasa kesehatan, pelayaran, dan asuransi ke luar negeri. "Defisit juga terjadi pada neraca perdagangan produk-produk industri. Sehingga pemerintah Jokowi-JK harus membuat kebijakan penguatan industri melalui perbaikan supply side, dengan memperkuat industri hulu dan hilirisasi sumber daya alam," tuturnya.

Devisa Banyak di Luar

Kadin juga mengimbau pemerintah untuk memodifikasi sistem devisa bebas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Alasannya, banyak devisa yang masih berada di luar negeri dan rentan akan risiko depresiasi mata uang, sehingga cadangan devisa bisa berkurang. "Banyak sekali pengusaha yang memarkir devisanya di luar negeri akibat kebijakan devisa bebas ini. Demi kepentingan nasional, sudah waktunya pemerintah memodifikasi masalah devisa bebas," ujar Suryo.

Dia menjelaskan kebijakan devisa bebas ini menyebabkan kerugian negara. Alasannya karena jika terdapat kondisi eksternal yang mampu menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah maka akan mengakibatkan nilai cadangan devisa menjadi lebih kecil karena menggunakan denominasi mata uang dolar AS. "Kalau kita tidak ambil devisa yang diparkir di luar negeri itu, kalau ada depresiasi, nilai devisa kita jadi kecil. Makanya kita perlu kaji ulang masalah devisa bebas, sekaligus bisa mendorong perluasan investasi asing di Indonesia," tambahnya.