Cadangan Devisa RI Tergerus US$ 2 Miliar - Tinggal US$122 Miliar

NERACA

Jakarta – Cadangan devisa tersedot akibat dari langkah Bank Indonesia (BI) yang berusaha menjaga nilai tukar rupiah. Alasanya rupiah sempat menembus ke level Rp Rp 8.800 per dolar AS. Namun akhirnya rupiah kembali menguat di posisi Rp 8.775 per dolar AS. "Cadangan devisa menurun akibat operasi pasar untuk menstabilkan nilai tukar, maupun pembayaran utang luar negeri pemerintah,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi Sarwono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/9)

Menurut Hartadi, pelemahan rupiah terhadap dollar AS ini mengharusnya BI melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan.. Sehingga biata yang harus dikeluarkan mencapai sekitar US$ 2 miliar dan cadangan devisa ke posisi US$ 122 miliar per akhir pekan ini.

"Cadangan devisa menurun lebih dari US$ 2 miliar dari US$ 124,6 miliar menjadi sekitar US$ 122 miliar," tambahnya

Melemahnya rupiah terhadap dollar AS menurut Hartadi diakibatkan oleh sentimen negatif ekonomi global yang dipicu oleh kekhawatiran oleh memburuknya penanganan krisis di Eropa. "Hal ini telah memberikan tekanan pada keluarnya investor asing yang berjangka pendek untuk profit taking," terangnya.

Sebelumnya, BI mencatat cadangan devisa Indonesia mengalami kenaikan tipis US$ 100 juta selama dua pekan terakhir. Pada 19 Agustus 2011 cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 124,5 miliar dan ditutup di akhir Agustus 2011 sebesar US$ 124,6 miliar.

Ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel meminta agar penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) harus didasari oleh program-program produktif yang diukur melalui imbal hasil yang lebih besar dari bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN). “Tetapi Pemerintah belum atau tidak sependapat dengan butir ini. Tetapi Kemenkeu, melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) disepakati akan menyampaikan rencana penerbitan SBN ke Komisi sesuai dengan plafond yang telah disetujui di APBN,” ungkapnya.

Sedangkan untuk menjaga akuntabilitas SBN yang berorientasi kepada hasil, Komisi XI DPR RI mengusulkan untuk setiap rencana tahapan penerbitan SBN harus melalui persetujuan Komisi XI DPR RI. “Kita akan coba awasi terkait peningkatan beban utang dan bunga utang yang semakin besar ini kedepan secara lebih serius," terangnya.

Selain itu menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini terkait dengan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Komisi XI dan Pemerintah sepakat untuk meningkatkan PNBP dalam APBN 2012, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi di sektor migas, BUMN, dan lainnya.

"Tetapi pemerintah tidak setuju terkait dengan optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan, dimana Komisi XI DPR RI mengusulkan untuk meningkatkan tax ratio menjadi 13%. Jadi dengan demikian tax ratio masih tetap 12,6%," tambahnya. **cahyo

Related posts