Peserta BPJS Kesehatan harus  siap-siap menyiapkan tambahan dana untuk membayar iuran bulanan. Sebab, ada kemungkinan nilai iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan.

NERACA

Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur mengatakan, selama ini terdapat miss match antara pemasukan iuran dan pengeluaran BPJS Kesehatan pada tahun 2014.

"Terjadi selisih di antara keduanya sekitar Rp 2 trilliun lebih. Iuran BPJS Kesehatan totalnya hampir Rp 41 triliun, sedangkan pengeluarannya mencapai hampir Rp 43 triliun," terangnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Namun, dia menambahkan, untuk menaikkan iuran BPJS, masih harus dilakukan evaluasi dan penghitungan ulang. "Kami (dewan jaminan nasional, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan) akan menghitung (pemasukan dan pengeluaran) sesuai permintaan presiden," kata Fajri.

Setelah penghitungan ulang, dewan jaminan nasional yang akan mengusulkan tentang ada tidaknya kenaikan iuran tersebut. Mulai dari kelas hingga sektor mana yang akan mengalami kenaikan.

Fajri menegaskan, saat ini evaluasi tersebut masih dalam tahap proses dan koordinasi. "Dan nanti pada akhir Maret akan bertemu dengan semua pihak yang bersangkutan dan langsung dilaporkan ke Bappenas,” jelasnya.

Nanti pada 2015, Kementerian Keuangan akan menyuntikkan Rp. 5 triliun untuk BPJS Kesehatan agar kegiatan ini bisa terus berjalan. “Tidak benar kalau dikatakan kami defisit, karena kami sudah memprediksi hal ini jauh hari,” imbuh Fachmi.

Ditambahkan, membludaknya peserta BPJS akhir – akhir ini menyebabkan klaim rasio BPJS Kesehatan melambung tinggi. Per Agustus 2014 saja klaim rasio untuk kelas mandiri mencapai 1.380 %, lalu menurun di bulan Desember 2014 menjadi 600%.

Dengan adanya kebijakan untuk menaikkan tarif iuran per bulan, Fachmi berharap klaim rasio yang tinggi dapat ditangani dengan baik. “Masalah ini harus dikendalikan, maka itu kami memberikan dua opsi ke Pemerintah. Pertama, di intervensi dengan dana talangan atau peningkatan tarif iuran,” katanya.

Kendati demikian wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak mendapat dukungan dari parlemen. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menolak rencana tersebut karena masih belum baiknya pelayanan yang diberikan BPJS kepada masyarakat.

Menurutnya, pelayanan BPJS belum optimal, tumpang tindih, bahkan ada dugaan kecurangan. Misalnya, dengan menambah daftar penyakit pasien.

"Pasien hanya mengalami diare, tapi pihak rumah sakit atau klinik menambahkan adanya demam, pusing, dan lain-lain. Sehingga menambah angka dana pengeluaran," paparnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).

Dia mengatakan, BPJS Kesehatan seharusnya melakukan subsidi silang. Selain itu, jika opsi menaikkan iuran bulanan akan diambil, BPJS Kesehatan harus lebih dulu meningkatkan pelayanannya.

Sebelumnya, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur mengatakan, iuran BPJS Kesehatan diperkirakan bakal mengalami kenaikan. Penyebabnya, adanya jumlah yangt tidak seimbang antara pemasukan iuran dan pengeluaran BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Selisihnya mencapai Rp 2 triliun lebih.