Jakarta – Meski angka produk domestik bruto (PDB) Indonesia terus meningkat hingga mencapai Rp 10.542 triliun pada akhir 2014, kalangan pengamat menilai hal itu tidak menjamin kesejahteraan yang merata di semua lapisan masyarakat. Ini pertanda hasil pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat atas (high level) di negeri ini.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi Iman Sugema, angka produk domestik bruto (PDB) 2014 yang mencapai Rp10.542 triliun dengan income per kapita mencapai Rp41,8 juta per orang per tahun merupakan angka yang rill terjadi di masyarakat. Angka tersebut, menurut dia, telah mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, kenaikan PDB tersebut bukan berarti tidak menjamin kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat.

“PDB memang naik namun kesejahteraan belum terjamin. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi ketimpangan ekonomi yang kian lebar akibat penguasaan aset oleh masyarakat kelas atas. Dan sebagai negara yang diakui memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan ASEAN, ternyata ketimpangan itu semakin besar. Ini berarti pertumbuhan ekonomi yang dicapai beberapa tahun ini hanya dinikmati golongan atas,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (24/3).

Ketimpangan kesejahteraan, menurut Iman, masih belum bisa diatasi dengan baik. Masih ada sekitar lebih dari 10% penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan hampir 15% penduduk hampir miskin. “Maka dari itu, pemerintah harus mengatasi masalah kemiskinan di dalam negeri. Dengan pendapatan per kapita besar seharusnya penduduk miskin bisa berkurang. Akan tetapi kenyataannya berbeda,” paparnya.

Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit dicapai ketika pendapatan perkapita masyarakatnya mengalami stagnasi, terlebih jika gap antara si kaya dan si miskin makin lebar. Jikalaupun ekonomi tumbuh, ia menduga pertumbuhan yang tidak sehat. Selain soal pendapatan per kapita masyarakat yang tidak berkembang, sektor investasi juga perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mengejar pertumbuhan.

“Investasi pemerintah yang hingga saat ini baru 2,5% dari PDB,  dimana seharusnya 5,7%. Belanja modal pemerintah bersifat komplementer bagi investasi swasta. Investasi swasta seharusnya mencapai 27% dari PDB, tapi saat ini baru mencapai 22% dari PDB. Tantangannya adalah pembiayaan dari perbankan domestik masih terlalu mahal," pungkasnya.

Di sisi lain, dua musuh utama ekonomi Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan pengangguran. Tahun lalu, angka kemiskinan dan pengangguran masing-masing mencapai 11,47% dan 6,25% dari total jumlah penduduk. Ini berarti, di negeri ini masih ada 28,55 juta penduduk miskin dan 7,39 juta penganggur.

Tahun ini, angka kemiskinan dan pengangguran diprediksi meningkat sebagai dampak krisis ekonomi di sejumlah negara besar di AS, Tiongkok dan Jepang.

Ironisnya, di tengah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang diikuti oleh meningkatnya ketimpangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin, angka PDB Indonesia 2014 mencapai Rp 10.542 triliun dengan income per kapita Rp 41,8 juta per orang per tahun.

Ketimpangan Kian Lebar

Pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, di tengah prestasi ekonomi Indonesia di mata dunia, jurang ketimpangan di dalam masyarakat justru semakin lebar. Ketimpangan di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Ada korelasi kuat antara pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi.

“Dari sisi makro ekonomi, Indonesia selalu menuai pujian dari berbagai lembaga internasional. Namun pertanyaannya, pertumbuhan ekonomi kita untuk siapa?” katanya.

Wijayanto pun mengungkapkan ketimpangan diukur dengan skala Gini terdiri dari Gini income (pendapatan), Gini wealth (kekayaan), dan Gini tanah (kepemilikan tanah). Indonesia juga menjadi negara dengan perubahan Gini hampir 20% lebih tinggi dari negara lain di kawasan dan anggota BRIC (Brazil, India, Rusia, dan Tiongkok).

“Artinya, ketimpangan di Indonesia mengalami tren peningkatan yang sangat cepat dan sistemik. Ada kecenderungan kelompok kaya menikmati pertumbuhan ekonomi secara disproporsional,” ujarnya.

Dia pun menambahkan pendapatan per kapita (PDB) adalah indikator ekonomi penting, tapi PDB tidak mampu menangkap dan menggambarkan berbagai fenomena penting bagi kualitas hidup manusia. Itulah mengapa, saat sebagian kalangan berbangga dengan prestasi pertumbuhan PDB Indonesia, mayoritas rakyat justru kurang merasakan perbaikan.

“Peran pemerintah sangat besar untuk mengakhiri kebijakan-kebijakan yang mendorong ketimpangan. Selama ini, asumsi APBN jangan melulu berkutat kepada indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan PDB, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi. Pemerintah harus mulai menempatkan indikator inklusif seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Gini income,” tambah Wijayanto.

Selain itu, pemerintah harus merevisi definisi kemiskinan dan pengangguran serta mengintervensi para petani.“Kembali kepada tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Sejahtera artinya makmur, aman, damai. Umum artinya menyeluruh dan tidak menyangkut yang tertentu saja,” ujarnya.

Mengenai apakah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 2-3 tahun ke depan dapat membantu ekonomi Indonesia atau tidak, kata wijayanto, hal yang terpenting adalah pemerintah harus mengatasi ketimpangan ini. Pembangunan tidak memiliki dampak bagi masyarakat, jika ketimpangan masih tinggi.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha mengatakan, sudah menjadi persepsi umum bahwa pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi mendorong tercapainya pembangunan ekonomi.

"Pertumbuhan tersebut digambarkan oleh pertambahan nilai produk domestik bruto (PDB). Dengan perekonomian yang tumbuh, maka pengangguran dan kemiskinan dapat dikurangi dan dituntaskan, begitulah logikanya,"ujarnya.

Namun permasalahannya, menurut dia, benarkah pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat?. "Pada tahun 2014 produk domestik bruto Indonesia mencapai Rp7.427,1 triliun tumbuh 6,5%. Dengan demikian pendapatan perkapita Indonesia naik dari Rp27,1 juta pada tahun 2013 menjadi Rp30,8 juta untuk tahun 2014,"paparnya.

Data tersebut menunjukkan pendapatan perkapita Indonesia perbulannya mencapai Rp2,56 juta. Sebuah angka yang cukup fantastis tentunya.

Namun dia mempertanyakan,benarkah angka pendapatan per kapita tersebut mencerminkan kondisi riil pendapatan rata-rata masyarakat? Yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat justru mereka menghadapi kehidupan yang semakin sulit meski pemerintah membanggakan naiknya pendapatan per kapita dan turunnya angka kemiskinan menjadi 12,36% atau 29,89 juta jiwa pada tahun 2014

Inilah gambaran yang dapat menjelaskan mengapa pemerintah membanggakan kinerja pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak dirasakan masyarakat. Sebab yang menikmati pertumbuhan ekonomi adalah asing dan pemilik modal

Pengamat ekonomi Aviliani menuturkan, target pemerintah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia naik ke angka  US$7.000  untuk menaikkan kelas masyarakat, terancam gagal. “Target pemerintah dalam menangani  middle income trap atau pendapatan per kapita masyarakat akan sulit tercapai,” katanya.

Mengingat, sambung Avilliani masalah kemiskinan saat ini masih sangat tinggi di mana masih terdapat sekitar 29 juta masyarakat Indonesia tergolong miskin, ditambah lagi ada sekitar 70 juta masyarakat indonesia rentan jatuh miskin. "Minimnya kualitas pendidikan di Indonesia dimana penduduk miskin dan angkatan kerja yang tidak sekolah atau hanya tamat SD bisa mencapai  sekitar 49%. Dan dari 118 juta angkatan kerja itu 90% tidak punya sertifikasi, padahal itu penting, apalagi sebentar lagi MEA berlangsung. Oleh karenanya mereka rentan jatuh miskin,” ujarnya. bari/iwan/agus/mohar