NERACA

Jakarta - Asian Development Bank memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan kembali pulih dalam dua tahun mendatang. Dengan syarat, Pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa mempertahankan momentum reformasi struktural seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memulai reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi. Kami berharap pemerintah dapat melanjutkan upaya ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi biaya logistik serta memperkuat proses implementasi anggaran," kata Deputy Country Director ADB Indonesia, Edimon Ginting, di Jakarta, Selasa (24/3).

Lebih lanjut dia memaparkan terdapat sejumlah risiko, baik internal seperti pendapatan yang lebih rendah dan eksternal seperti potensi melemahnya pertumbuhan mitra perdagangan utama, ditambah lagi rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate), namun Edimon mengkalim pemerintah telah memiliki berbagai persiapan untuk mengelola risiko tersebut.

Namun demikian, Edimon juga mengingatkan agar pemerintah menciptakan basis pertumbuhan ekspor yang baru sebagai upaya antisipasi mengatasi perlemahan harga komoditas di tingkat global dan mendorong perekonomian tumbuh tinggi. "Indonesia memerlukan sumber pertumbuhan ekspor baru untuk mencapai kembali ekspansi pertumbuhan ekonomi diatas enam persen," terangnya.

Edimon menjelaskan bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas enam persen, selalu didukung oleh ekspor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit (crude palm oil / CPO). Namun, harga berbagai komoditas tersebut di pasar internasional sedang mengalami penurunan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi dan mencari sumber ekspor baru, salah satunya dari sektor manufaktur berorientasi ekspor yang berpotensi memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Membangun basis ekspor yang baru, salah satunya dari manufaktur berbasis ekspor, bisa lebih stabil menyumbang kontribusi dalam pertumbuhan daripada komoditas yang harganya mudah berubah. Selain itu sektor ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak," ujar Edimon.

Dia pun mengakui pengembangan industri manufaktur di Indonesia masih terkendala oleh berbagai faktor, antara lain sarana infrastruktur kurang memadai, ketidakpastian aturan, dan biaya logistik yang tinggi. "Di Indonesia, manufaktur sangat bergantung pada impor bahan mentah dan produk setengah jadi, sehingga diperlukan pelabuhan yang berfungsi baik dan logistik yang efisien. Tapi, saat ini biaya logistik relatif tinggi dan pelabuhan kurang memadai karena kurangnya investasi pada infrastruktur," tuturnya.

Edimon melihat pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan reformasi pada skema belanja subsidi energi, sehingga ada tambahan dana untuk investasi pada infrastruktur pelabuhan dan transportasi serta membenahi layanan perizinan satu pintu.

Dalam jangka panjang, pengembangan sektor manufaktur masih diuntungkan oleh tingkat inflasi yang masih rendah sehingga ongkos pembiayaan tetap kompetitif, infrastruktur konektivitas lebih efisien dan penetapan upah bisa didasarkan pada produktivitas. Selain itu, mendorong pertumbuhan industri manufaktur pada saat ini dapat mempercepat reformasi dalam bidang pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, agar kualitas sumber daya manusia tetap terjaga.

Dalam publikasi tahunan, Asian Development Outlook 2015, ADB juga memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan mencapai 5,5% pada tahun ini, dan 6% di 2016. Tahun lalu, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5%.

Salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan yang diharapkan adalah pengurangan subsidi bahan bakar pada November 2014. Hal ini sangat memperbaiki kondisi fiskal dan menyebabkan tersedianya sumberdaya yang besar untuk dialokasikan ke hal-hal yang lebih produktif, termasuk infrastruktur fisik dan sosial.

Penghematan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menambah alokasi belanja modal 2015 hingga lebih dari dua kali lipat, meningkatkan belanja program pendidikan dan kesehatan, serta menurunkan target defisit fiskal menjadi 1,9% dari PDB. Faktor-faktor lain yang dikutip oleh ADO adalah rencana untuk menaikkan penerimaan pajak, eksekusi anggaran yang lebih baik, reformasi kebijakan untuk mendorong investasi pihak swasta, pengeluaran rumah tangga yang besar, serta penurunan tajam angka inflasi. agus