Subsidi Bea Masuk Disiapkan Rp579 Miliar

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyiapkan subsidi bea masuk atau Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebesar Rp 579,42 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Subsidi bea masuk tersebut diberikan kepada 18 sektor industri.

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Bea Cukai, Heru Pambudi mengatakan, fasilitas penanggungan bea masuk ini diberikan kepada industri tertentu. Yaitu industri yang memenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umum dan dikonsumsi masyarakat luas. Tujuannya selain melindungi konsumen juga penting untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. "Fasilitas BMDTP Ini bukan pembebasan bea masuk. Tetap kena, namun biayanya ditanggung oleh pemerintah," kata Heru di Jakarta, Selasa (24/3).

Dia pun merinci sektor industri yang mendapat subsidi bea masuk ini adalah sektor industri seperti kendaraan bermotor, kimia hilir, karpet, sepada, infus, alat tulis, alat besar, alat rumah tangga, alat pertanian, perbaikan kapal, pakan ternak. Kemudian juga sektor komponen elektronika, kabel serat optik, serta turbin uap pembangkit listrik.Dijelaskan Heru, ada tiga persyaratan dari pemberian subsidi bea masuk ini. Pertama, fasilitas ini diberikan untuk importasi yang belum diproduksi dalam negeri.

Kedua, diberikan kepada komoditas yang sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi. Ketiga, sudah memenuhi dan diproduksi dalam negeri tapi belum mencukupi permintaan. "Hingga saat inirealisasi pengeluaran BMDTP sudah mencapai Rp 48,41 miliar. Kami berharap pagu yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena demi memajukan industri manufaktur dalam negeri," paparnya.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Indonesian National Air Carriers Association, Tengku Burhanuddin mengatakan, industri yang impor baham bakunya tinggi selalu di hadapai masalah terutama saat rupiah terdepresiasi, salah satunya industry jasa penerbangan Tanah Air.

Salah satu masalahnya adalah adanya pengenaan bea masuk untuk impor beberapa sparepart pesawat terbang. Hal ini cukup memberatkan bagi airlines untuk mengembangkan bisnisnya. Tercatat, pemerintah dalam membuat kebijakan telah mengenakan bea masuk untuk impor sparepart pesawat terbang mencapai 5%-7%. Sedangkan negara lain membebaskan bea masuk untuk impor alias nol persen.

Dia berdalih, pihaknya sudah memperjuangkan selama tiga tahun agar bea masuk untuk impor ini turun bahkan dihapus seperti negara tetangga, namun belum terlaksana. "Kami sudah ketemu menteri keuangan, dirjen pajak, menteri perindustrian. Semuanya oke dan setuju itu dihapus, tapi setelah dibawah-bawah enggak terlaksana, kayanya ada kepentingan-kepentingan. Kami minta supaya balance seperti di negara tetangga kita," pungkas Burhanuddin. [agus]

BERITA TERKAIT

CSAP Bidik Dana Segar Rp 324,24 Miliar - Gelar Private Placement

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnis, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) berencana melakukan penambahan modal tanpa…

Ayers Asia AM Bidik Dana Kelola Rp 500 Miliar - Luncurkan Dua Produk Dinfra

NERACA Jakarta –  Targetkan dana kelolaan atau asset under management (AUM) hingga akhir tahun sebesar Rp 350 miliar hingga Rp…

Rp7,1 Triliun Dana Asing Masuk Ke Pasar Keuangan

  NERACA Jakarta - Modal asing yang masuk ke pasar keuangan terutama melalui Surat Berharga Negara mencapai Rp7,1 triliun dalam…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…