Layanan 4G Butuh Connectivity, Content, Commerce dan Community

NERACA

Jakarta – Pemerintah tengah mendorong berkembangnya teknologi 4G di Indonesia. Namun begitu, Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Telekomunikasi Jhonny Swandy Sjam menilai keberhasilan layanan 4G tergantung pada connectivity, content, commerce, dan community atau disebut dengan 4C. “Bicara soal 4G memang takbisa terlepas dari 4C. Semua ini saling terkait dan takbisa dipisahkan satu sama lain,” ungkap Jhonny, seperti ditulis, Selasa (24/3).

Menurut dia, pemerintah, dunia usaha, operator, dan vendor jaringan sepakat mengatasi berbagai kendala dalam implementasi layanan teknologi 4G LTE dengan mengedepankan pembangunan ekosistem yang meliputi connectivity, content, commerce, dan community.

Menurut catatan, sejumlah operator sejak Desember 2014 sudah menggelar layanan 4G di beberapa kota, seperti Jakarta, Bali, Bogor, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan menyusul kota-kota lainnya, seperti Manado dan Makassar. “Harapannya, 4G terus berkembang agar layanan seluler generasi keempat ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Jhonny.

Soal konektivitas layanan 4G tidak terlepas dari spektrum frekuensi. Saat ini yang sudah resmi mendapat restu dari Kementerian Kominfo adalah di pita 900 MHz, kemudian ada yang menggunakan extended GSM dari spektrum 800 MHz, refarming teknologi netral di 1.800 MHz, selanjutnya dari 2,1 GHz dan 2,3 GHz. “Bahkan, pada masa datang juga akan mendapat spektrum frekuensi emas di 700 MHz ketika rencana migrasi TV digital bisa dieksekusi dan dirampungkan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.

Namun, yang jadi permasalahan selain spektrum 900 MHz yang sudah resmi untuk komersialisasi, spektrum lainnya masih perlu pembahasan lebih lanjut. Bagaimana kejelasan penataan 800 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, sampai 700 MHz.

Sambil menyelesaikan urusan connectivity, menurut Johnny, C selanjutnya yang takboleh dilupakan adalah content, commerce, dan community. “Kurang lebih 4C yang saya utarakan maksudnya sama dengan filosofi DNA (device, network, application). Setelah network-nya ada, device dan application'-nya pun harus tersedia," kata dia.

Dari sisi perangkat, saat ini ponsel masih mahal untuk sebagian besar masyarakat yang daya belinya masih rendah. Jumlah penetrasi smartphone di seluruh jaringan operator seluler, baru sekitar 20 persen-30 persen. "Itu sebabnya kita butuh vendor yang bisa menggerakkan pasar agar ponsel 4G bisa murah, kalau bisa harganya di bawah Rp1 juta selayaknya ponsel 3G yang telah banyak beredar," ujar Johnny.

Begitu network alias connectivity sudah makin luas "coverage"-nya, device sudah makin terjangkau, content pun akan masuk dengan mudah. "The real rich content" yang melalui jaringan mobile broadband. Tidak cuma content yang sifatnya media sosial saja, tetapi yang sifatnya menumbuhkan produktivitas ekonomi bangsa.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo M. Budi Setiawan mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan penataan dan pengembangan spektrum frekuensi yang bisa untuk implementasi layanan 4G. "Setelah 4G pada frekuensi 900 MHz, nanti menyusul pada frekuensi 1.800 MHz, 2,1 Ghz, dan 2,3 GHz," ujar Budi.

Menurut dia, pada frekuensi 1.800 MHz akan diselesaikan pada tahun 2015. Meski begitu, kata dia, dalam implementasi 4G dibutuhkan sosialisasi menyeluruh, termasuk target tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) perangkat komunikasi baik 2G, 3G, dan 4G yang harus minimal 40 persen.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan ada beberapa hal utama yang harus benar-benar dipersiapkan oleh semua pihak sebelum kebijakan penggunaan 4G LTE mulai serentak diberlakukan di Indonesia. Penerapan 4G ini bukan hanya sekedar ketersediaan infrastruktur, seperti jaringan dan operator saja. Melainkan juga berkaitan erat dengan kesiapan ekosistemnya. Terutama ketersedian peralatan pendukung teknis, seperti handset.

Hal ini, lanjutnya, karena, selama ini pemerintah masih mengimpornya dengan biaya nominal yang fantastis, yaitu sekitar 3-4 milyar Dollar dalam setahun. Dengan biaya yang dihabiskan untuk mengimpor headset selama ini, tentunya sangat berimplikasi bukan hanya pada masyarakat saja. Tetapi juga berdampak secara makro ekonomi. Impor headset itu justru memberi kontribusi defisit pada transaksi perdagangan bangsa kita, paparnya.

Rudiantara mengatakan, saat ini pemerintah juga terus meng-encourage, mempromosikan bahkan meminta adanya kandungan local content pada perangkat 4G LTE, terhitung mulai tahun 2017 mendatang.

Related posts