Jaga Pertumbuhan dan Cegah PHK Masal - Antisipasi Krisis Global

NERACA

Jakarta---Pemerintah melakukan antisipasi krisis global dengan berusaha menjaga peningkatan ekspor tetap tumbuh guna menjaga gerak perekonomian. Sehingga tidak sampai berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Makanya kita jaga momentum pertumbuhan. Kedua kita jaga ekspor jangan sampai terganggu, misalnya mesin-mesin produksi tetap beroperasi, tidak mengurangi tenaga kerja, karena market domestik kita. Apakah kita tingkatkan pasar dalam negeri kita dan sekarang, share pasar dalam negeri kita kuat," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa kepada wartawan di Jakarta,18/9

Menurut Hatta, selain menjaga mesin produksi terkait ekspor, pemerintah juga telah menyiapkan stimulus-stimulus yang diyakini masih akan mampu dalam menahan dampak krisis yang lebih dalam ke Indonesia. "Kalau dulu kita punya Rp77 triliun, kita mengeluarkan stimulus. sekarang ini stimulus itu berupa fiskal langsung, bisa berupa nonfiskal. Nah ini kita belum langsung terkena itu, dan seperti apa? Tapi kita kan punya dana cadangan untuk mengamankan stabilitas ekonomi kita apabila terkena krisis itu," tambahnya.

Lebih jauh Hatta mengatakan permintaan di pasar uang Surat Utang Negara (SUN) yang stabil serta manajemen protokol dari Bank Indonesia (BI), diyakini juga akan dapat menahan dampak krisis global. "Saya harapkan ini bisa diselesaikan tapi sudah ada MoU antara BI dengan pemerintah pertukaran informasi secepat mungkin memberikan informasi, koordinasi memberikan respons, BI seperti apa, pemerintah seperti apa, jadi dari situ kita belajar," imbuhnya.

Dikatakan Hatta, pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi krisis seperti yang terjadi di 2008. Karena itu pemerintah akan siaga menghadapi imbas krisis yang terjadi di Eropa saat ini. "Tahun 2008 presiden mengeluarkan 10 tindakan aksi yang harus kita lalukan dalam menghadapi krisis. Itu masih sangat relevan dalam sekarang ini," tandasnya

Berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) awal Maret 2010 terungkap angka PHK mencapai 68.332 orang. Sedangkan yang akan dirumahkan mencapai 27.860 orang.

Namun, hingga saat ini pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi tidak terkait dengan dampak pelaksanaan CAFTA 2010. Kondisi ini memang tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu pekerja Indonesia mau tidak mau harus meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan disiplin demi meningkatkan daya saing

Kemenakertran tidak menampik kalau memang terdapat kemungkinan adanya potensi peningkatan pemutusan hubungan kerja akibat implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China. Namun hingga saat hal tersebut belum terjadi.

Beberapa sektor usaha kemungkinan akan berpotensi terkena dampak pelaksanaan CAFTA. Di antaranya adalah tekstil, perdagangan dan manufaktur. Namun pemerintah akan tetap memantau dan melakukan terobosan untuk menghindarkan adanya PHK bagi para pekerja atau buruh. ”Salah satu usaha pemerintah juga sedang meninjau ulang beberapa peraturan ketenagakerjaan, antara lain soal pengupahan dan pemakaian tenaga kerja asing untuk mendorong iklim usaha lebih kondusif demi menghindari PHK. Selain itu Kemenakertrans pun tengah mengadakan program kewirausahaan untuk memperluas kesempatan kerja,” kata Muhaimin saat itu.

Lebih lanjut, Muhaimn menambahkan saat ini yang perlu dikembangkan adalah kesadaran untuk meningkatkan produktivitas pekerja secara mandiri. apabila produktivitas dan kompetensi pekerja naik, perusahaan-perusahaan tentunya akan bisa bertahan dan terhindar dari PHK.**cahyo

BERITA TERKAIT

Kemendagri Dorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN Pelaku Korupsi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN…

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol

KPU Kota Sukabumi Tetapkan Caleg Terpilih dan Perolehan Kursi Parpol NERACA Sukabumi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menetapkan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

LG Catatkan 1.000 Unit Penjualan Mesin Cuci Laundry

    NERACA   Jakarta - PT LG Electronics Indonesia berhasil mencatatkan penjualan 1.000 unit mesin cuci laundry sejak dimulai…

Pemerintah Siap Bangun Infrastruktur di 3 KEK

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional untuk membahas terkait pengembangan…