NERACA

Jakarta - Masuknya sejumlah kader partai politik dan relawan Jokowi dalam jajaran dewan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan polemik di masyarakat. Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menilai, pemegang saham BUMN menunjuk komisaris berdasarkan prinsip kepercayaan dalam membantu kinerja perusahaan. 

"Komisaris merupakan perwakilan dari pemegang saham yang ditempatkan di dalam perusahaan dan penunjukkannya berdasarkan kepercayaan," ujar Jimmy di Jakarta, Senin (23/3). Menurut mantan Direktur Utama PT Sarinah (Persero) itu, dimasukannya orang-orang partai politik (parpol), tim sukses, sampai relawan kampanye ke dalam beberapa BUMN tidak masalah asalkan mampu bekerja profesional dan dapat mendongkrak kinerja perseroan.

"Siapa pun yang diangkat menjadi komisaris BUMN sebenarnya tak ada masalah, selama dia melalui penelaahan yang mendalam dan memiliki kompetensi di bidangnya. Atau, dia punya jaringan yang luas untuk digunakan sebagai pengembangan usaha," kata Jimmy. Untuk diketahui, sejumlah kader partai politik duduk di kursi Dewan Komisaris BUMN seperti Cahaya Dwi Rembulan Sinaga (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) dan Pataniari Siahaan (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk). Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan. Adapun Diaz Hendropriyono yang duduk di jajaran komisaris PT Telkomsel adalah relawan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.

Sejatinya, bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat seharusnya dikelola oleh orang-orang kompeten dan berpengalaman agar bank bisa menjadi agent of development di Indonesia.

Apalagi Bank BUMN milik pemerintah wajib menjadi motor pembiayaan pembangunan infrastruktur yang kini digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, sangat keliru besar jika ada Bank BUMN dijadikan komoditas bargaining politik balas budi, dengan memberikan jabatan Komisaris kepada individu yang diragukan kompetensinya.

Hanya bertukar tempat

Nama calon Cahaya Dewi Cemerlang Sinaga (Tim Relawan Jokowi) dan Goei Siaw Hong, pengamat pasar modal yang sudah tak terdengar namanya sejak 10 tahun terakhir ini, ramai dipergunjingkan di kalangan perbankan.

Meski pada akhirnya nama kedua orang itu masuk dalam jajaran komisaris baru Bank Mandiri sesuai keputusan RUPS, kalangan bankir menyayangkan sikap pemerintah selaku pemegang saham kurang memperhatikan good governance yang selama ini didengung-dengungkan untuk menjaga kredibilitas bank BUMN tetap prudent di mata publik.

Menurut Eko B. Supriyanto, Chief Executive Officer The Finance, para bankir BUMN dari dalam sebenarnya cukup untuk mempertahankan kinerja perbankan. "Kuncinya, bank-bank BUMN dijauhkan dari kepentingan tertentu, bisnis bank itu beda dengan bisnis furnitur atau batu bara. Bisnis bank itu sarat aturan dan modal dengan sumber daya manusia yang penjadi peran strategis," ujarnya.

Dari pergantian direksi dan komisaris di Bank Mandiri dan BNI, posisi direksi tampaknya bertukar tempat. Hal itu bisa dilihat dari posisi Sulaiman Arif, semula Direktur BRI menjadi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Dan, Achmad Baiquni semula Direktur Keuangan BRI menjadi Direktur Utama BNI.

Sementara pengamat ekonomi yang juga mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli sekarang menjadi Komisaris Utama BNI bersama Revrisond Baswir sebagai komisarisnya. Eko mengatakan memang bukan rahasia umum bahwa bank-bank BUMN menjadi lahan kepentingan politisi. [ardi]