NERACA

Jakarta – Direktur Indef, Enny Sri Hartati, meminta pemerintah tidak lagi menambah utang negara selama utang itu tidak digunakan secara produktif untuk belanja modal. “Selama utang itu tidak produktif untuk pembangunan maka pemerintah jangan lagi menambah utang,” katanya kepada Neraca, di Jakarta, Senin (23/3).

Apalagi ada dana atas penghematan dari pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sekitar Rp 200 triliun, ditambah lagi dengan dana pembangunan belanja modal sekitar Rp250 triliun, jadi memang ada anggaran sekitar Rp450 triliun. “Optimalkan saja anggaran yang sudah ada dulu, sementara ini jangan nambah utang lagi,” imbuhnya.

Apalagi kondisi rupiah pada tahun 2015 dproyeksikan akan mengalami depresiasi, mengingat kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang membaik, belum lagi wacana kenaikan suku bunga AS, The Fed, yang kalau memang jadi dinaikan investor banyak yang lari, atau membalikan dananya kesana, kondisi itu akan berdampak buruk pada rupiah. “Jika utang nambah, maka beban bunga utangnya ikut nambah, apalagi di tengah kondisi rupiah yang sedang tidak bagus, beban bunga utang bisa merangkak naik,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Harry Azhar Azis meminta agar pemerintah dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengurangi segala jenis utang luar negeri. Ini dilakukan agar pemerintah tidak menanggung rugi selisih kurs ketika rupiah melemah.

Pelemahan nilai tukar rupiah seperti saat ini akan membuat selisih kurs saat mengutang dan membayar jadi membesar. Ini berakibat pada terus melebarnya angka utang pemerintah. Dirinya, menganggap selama ini pemerintah tidak memiliki kepedulian akan adanya rugi selisih kurs ini. Padahal kerugian tersebut harus dibayar menggunakan anggaran negara.

Jika pemerintah tidak segera mengurangi utang luar negerinya dan terus melakukan utang valas, maka anggaran negara akan semakin tergerus. "Kalau dibiarkan seperti ini maka saya bilang pemerintah tidak peduli," kata Harry.

Sebelumnya, World Bank kembali menawarkan utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bunga pinjaman tersebut dikliam lebih murah dan bersifat jangka panjang sehingga cocok untuk pembangunan infrastruktur. "Secara umum mereka siap memberikan pembiayaan kepada Indonesia untuk pembangunan infrastruktur," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil.

Sofyan malah betapa senangnya dengan tawaran utang tersebut. Dan tadi pagi pihaknya telah bertemu pihak World Bank, yang dianggap pertanda baik untuk jalinan kerjasama.

Terlebih lagi sejumlah skema pinjaman tersebut relatif masuk akal buat pemerintah, diantaranya sistem pembayaran yang bersifat jangka panjang, dan bunga dinilai lebih murah daripada global bond. "Nilainya (rencana utang,red) cukup besar, belum disebut berapa. Yang jelas sistem pembayarannya panjang, pasti lebih murah dari global bond," tambah Sofyan.

Menurut Sofyan, memanfaatkan utang dari word bank cukup bagus untuk mengurangi pinjaman komersial. Apalagi, bukan hanya World Bank yang menawarkan utang tersebut, melainkan sejumlah pihak seperti dari Jepang dan Korea.  "Intinya adalah kita manfaatkan pinjaman multilateral, sehingga bisa mengurangi pinjaman komersial," kata dia.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp2.702,29 triliun per Januari 2015. Angka ini naik jika dibandingkan posisi utang di akhir tahun 2014 yang sebesar Rp2.604,93 triliun. 74,8% pinjaman berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.021,02 triliun.

SBN tersebut terdiri dari denominasi valas sebesar Rp513,04 triliun. Kemudian denominasi Rupiah sebesar Rp1.507,98 triliun. Selain itu, pinjaman luar negeri juga meningkat menjadi Rp677,98 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp670,8 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri menempati porsi sebesar 0,1% dengan nominal Rp3,3 triliun setelah pada tahun sebelumnya sebesar Rp2,91 triliun. [agus]