NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian menyatakan investasi di sektor industri petrokimia sampai dengan 2018 diperkirakan mencapai US$1,28 miliar yang terdiri dari kapital segar maupun ekspansi bisnis untuk mengurangi ketergantungan impor. “Nilai investasi sebesar US$1,28 miliar berasal dari empat perusahaan, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Syntetic Rubber Indonesia, PT Asahimas Chemical, dan PT BP Petrochemical. Investasinya bersifat jangka pendek yakni diperkirakan beroperasi pada 2017 atau 2018,” kata Direktur Industri Kimia Dasar Kemenperin, Muhammad Khayam, di Jakarta, Senin (23/3).

Investasi terbesar, menurut Khayam, dikucurkan PT Asahimas Chemical senilai US$400 juta. “Perusahaan lainnya adalah PT Chandra Asri Petrochemical dengan investasi sebesar Rp380 juta, PT Syntetic Rubber Indonesia investasi senile US$350 juta, dan PT BP Petrochemical sekitar US$150 juta. Di antara empat perseroan tersebut hanya kucuran kapital dari Syntetic Rubber yang merupakan investasi baru, sedangkan Chandra Asri, BP Petrochemical, maupun Asahimas seluruhnya berupa perluasan bisnis,” paparnya.

Investasi yang dilakukan Syntetic Rubber Indonesia (SRI), lanjut Khayam, bekerja sama dengan perusahaan ban asal Prancis, Michelin. “Perseroan membangun pabrik yang memproduksi karet sintetis atau styrene butadiene rubber berkapasitas 80.000 ton per tahun. Selain itu, juga diproduksi poly butadiene rubber sebanyak 40.000 ton per tahun,” ujarnya.

Khayam menambahkan, proses pembangunan pabrik SRI diperkirakan mulai beroperasi pada tahun depan. “Jangka panjang SRI didorong agar mau membuat ban pesawat di Indonesia, untuk pesawat komersial dan militer,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Khayam juga mengatakan, permintaan bahan baku soda kaustik akan meningkat sejalan dengan bertambahnya pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) hasil tambang.

“Impor PVC tidak besar jadi kita bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Melalui tambahan kapasitas produksi PVC dan soda kaustik, maka total ruang produksi ASC untuk soda kaustik dari 500.000 ton menjadi 700.000 ton per tahun, vinyl chloride monomer (VCM) dari 400.000 ton ke 800.000 ton per tahun, serta PVC dari 300.000 ton jadi 550.000 ton per tahun,” katanya.

Pada sisi lain, menurut Khayam, ada Chandra Asri yang menggelontorkan US$380 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi nafta cracker. “Perseroan hendak menambah kapasitas produksi etilena dari 600.000 ton jadi 860.000 ton per tahun, propilena menjadi 470.000 ton dari 320.000 ton, mixed C4 jadi 315.000 ton dari 220.000 ton, serta pygas dari 280.000 ton jadi 400.000 ton per tahun,” paparnya.

Sedangkan investasi dari BP Petroche mical, lanjut Khayam, berupa perluasan kapasitas produksi sebanyak 400.000 ton per tahun untuk purified terephthalic acid. “Selain SRI, ASC, CAP, dan BP, ada PT Polichem yang juga memperluas ruang produksinya untuk mono ethylene glycol sebesar 480.000 ton per tahun. Mayoritas investasi yang masuk ke industri petrokimia merupakan ekspansi bisnis,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, SDA Indonesia masih tetap unggul. “Apalagi pasar industri petrokimia ini sudah banyak. Untuk mengembangkan sektor industri ini hanya hanya membutuhkan niat baik dari pelaksananya,” kata Komaidi.

“Pemangku kepentingan baik pelaku usaha maupun pemerintah harus saling mendukung agar pembangunan sektor industri ini bisa berjalan lancar,” imbuhnya.

Selama ini, menurut Komaidi, kebijakan pengembangan industri petrokimia dilakukan melalui pendekatan klaster industri. Terdapat tiga klaster industri petrokimia yang telah eksis. Di antaranya industri berbasis minyak bumi (crude oil) di Cilegon dan Balongan, industri berbasis gas bumi di Bontang, Kalimantan Timur dan industri minyak bumi aromatik di Tuban, Jawa Timur.

Kemenperin mendorong adanya program hilirisasi guna meningkatkan daya saing dan penguatan kemandirian industri petrokimia. Beberapa upaya program ini antara lain hilirisasi petrokimia berbasis minyak bumi, berbasis gas alam, berbasis batubara dan biomassa.

Selain itu, melakukan optimalisasi nilai tambah dengan memanfaatkan bahan baku yang beragam dan terus dikembangkan. Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan pembangunan industri petrokimia berbasis metanol. Memanfaatkan potensi gas bumi di wilayah Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Industri petrokimia berbasis batubara juga terus dikembangkan agar efisiensi produksi terus meningkat. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi impor bahan baku industri petrokimia,” jelas Komaidi.

Tidak hanya hilirisasi dan optimalisasi, berbagai kebijakan operasional juga akan diberlakukan untuk mendukung kinerja industri petrokimia nasional. Kebijakan operasional itu antara lain pengamanan pasokan bahan baku, harmonisasi tarif bea masuk, dan insentif pajak penghasilan untuk investasi baru atau perluasan. Kemudian memberikan pembebasan pajak bagi industri yang berada dalam kawasan ekonomi khusus.