Batasi Pembiayaan Gadai Emas Hingga 25% - BNI Syariah

Jakarta - PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) mengaku telah membatasi pembiayaan gadai emasnya hingga hanya 25% dari total pembiayaan. Hal ini terkait dengan imbauan Bank Indonesia (BI) yang meminta perbankan syariah tetap fokus dengan fungsi intermediasinya bukan gadai emas. "Kita sudah membuat, sudah lama juga membatasi diri untuk gadai emas 25% dari total pembiayaan," ujar Direktur Utama BNI Syariah, Rizqullah kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Belum lama ini bank sentral meminta dengan tegas perbankan syariah untuk membatasi dan membuat aturan sendiri atau standard operational procedure (SOP) terkait dengan gadai emas, yang menjadi bagian dari pembiayaan dengan akad qardh. "Pembiayaan qardh itu kan sifatnya sebagai pelengkap. Nah makanya kita imbau mereka untuk buat SOP dan membatasi, agar yang sifatnya pelengkap ini tidak menjadi bisnis utama," tutur Direktur Perbankan Syariah BI Mulya E. Siregar.

Khusus, untuk BNI Syariah sendiri, Rizqullah menyatakan, saat ini porsi gadai emas atau rahn masih di bawah batas yang ditetapkan perseroan, dan akan tetap dijaga berada di bawah 25%. "Kita sudah lama membuat SOP, itu sejalan juga dengan Pak Mulya jadi cuma pelengkap. Loan to value kita 90%, cuma eksposur aja kita batasi. Sekarang masih di bawah 25%, sekitar 10-15% atau senilai Rp 500 miliar," tandasnya.

Ia menambahkan, untuk total pembiayaan sampai Agustus 2011, tercatat sudah mencapai Rp 5 triliun, dan dipatok dapat menembus Rp 6 triliun pada akhir tahun. Sementara dari sisi aset, saat ini sudah sebesar Rp 7 triliun, dari target Rp 8 triliun pada akhir tahun.

Sementara itu, Bank Muamalat yakin pihaknya tidak perlu ikut dalam bisnis gadai emas seperti yang dilakukan bank syariah lainnya. Pihaknya yakin kenaikan tajam yang sekarang terjadi dalam investasi emas hanya bersifat sementara. "Tidak, kita tidak bermain di bisnis gadai emas dan sepertinya tidak tertarik," ungkap Corporate Communication Bank Muamalat, Meitra N Sari, di Jakarta akhir pekan ini.

Meskipun banyak Bank Syariah lain mereguk untung dari transaksi gadai emasnya, menurutnya, pamor transaksi gadai emas tidak akan bertahan lama. "Belajar dari yang dulu saja, harga emas memang terus naik, tapi setelah itu harganya turun lagi dan stabil, jadi ini memang tren sesaat saja," lanjut dia.

Sebagai informasi, menurut data Bank Indonesia (BI) hingga Juli lalu, total transaksi akad qard (gadai emas) mencapai Rp7,5 triliun atau 8,9 persen dari total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp85 triliun. Adapun porsi bisnis gadai emas berada pada kisaran tiga sampai lima persen dari total pinjaman syariah. Meskipun begitu, sampai saat BI belum akan mengatur transaksi gadai emas. BI hanya sebatas melakukan imbauan dan pengawasan.

Bukan Spekulasi

Sedangkan kalangan perbankan syariah tidak khawatir bahwa usaha gadai emas yang dilakukannya telah keluar dari bisnis inti mereka. Pasalnya,nasabah melakukan transaksi ini dalam jumlah kecil dan tidak bersifat spekulasi. "Nasabah yang datang ingin menggadaikan emas kami paling hanya bawa uang Rp25 juta. Itu kan jumlahnya kecil," ungkap Direktur Unit Usaha Syariah Bank Danamon Herry Hkymanto akhir pekan ini.

"Kalau Rp25juta, itu kan berarti dia (nasabah) paling dapat 50 gram saja, kalau jumlah segitu saya pikir untuk investasi saja, bukan untuk spekulasi," imbuhnya.

Meskipun begitu, dia mengakui bahwa portofolio gadai emas di Danamon dalam beberapa bulan ini menunjukkan peningkatan meski tidak terlalu signifikan. "Ya ada naik sedikit, di bulan Juli lalu sekira Rp8 miliar, Agustus Rp10 miliar kira-kira," papar dia.

Sejauh ini Bank Indonesia belum berencana mengatur transaksi gadai emas di perbankan syariah. BI hanya mengimbau dan mengawasi. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sendiri menegaskan bahwa qard (gadai emas) hanyalah sebagai akad pelengkap dalam unit bisnis syariah perbankan dan bukan inti bisnis mereka.

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Ungkap Target Inklusi Keuangan 2019 Tercapai

  NERACA   Surabaya - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada…

Bank NTT Siap Jadi Bank Devisa pada 2021

  NERACA Kupang - Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi menargetkan pada 2021 Bank NTT milik pemerintah Nusa Tenggara…

Cadangan Devisa Naik US$2,4 Miliar

      NERACA   Jakarta - Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2019 tercatat 126,7 miliar dolar AS,…