NERACA

Jakarta – Di era perdagangan yang semakin bebas ini, para pengusaha pribumi meminta perhatian dari pemerintah. Ketua Bidang Perdagangan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Hardini Puspasari mengharapkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung kalangan pengusaha lokal. “Beberapa hal harus dilakukan pemerintah dan menjadi perhatian HIPPI bagi pengusaha lokal saat menghadapi dampak pelemahan rupiah,” kata Hardini seperti dikutip dari laman Antara, Senin (23/3).

Hardini mengungkapkan, beberapa kebijakan itu antara lain pemberlakuan secara masif Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) bagi seluruh produk-produk Indonesia. Selain itu, ujar dia, perlunya memberikan ruang luas bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukan promosi masif di banyak wilayah Indonesia. Misalnya, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengizinkan UMKM melakukan promosi produknya di banyak tempat seperti perhotelan, mal, dan tempat umum lainnya, serta mendukung promosi UMKM ke seluruh Indonesia dengan anggaran pemerintah.

“Tentu saja, dukungan promosi ini harus melalui seleksi ketat bagi setiap UMKM yang akan tampil. Namun paling tidak, pemerintah memberikan dukungan nyata dan cepat untuk membantu UMKM bisa tetap tumbuh dan berkembang meski di tengah pelemahan rupiah saat ini,” kata Hardini.

Ia juga mendorong pemerintah mewajibkan pengusaha perhotelan, toko swalayan dan destinasi pariwisata untuk membeli produk-produk UMKM lokal bagi kebutuhan cenderamata, seperti barang tekstil dan kerajinan tangan.

Dengan demikian, lanjutnya, para wisatawan diperkenalkan secara masif tentang produk-produk UMKM, termasuk di dalamnya produk kuliner di daerah tersebut. Pemerintah juga didorong untuk memberikan kesempatan luas kepada pengusaha lokal untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan pemerintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya. “Kesempatannya jangan hanya diberikan kepada developer dan kontraktor besar,” ucapnya.

Menurut Hardini, dukungan penuh pemerintah terhadap produk-produk lokal dipastikan akan menciptakan semakin banyak pengusaha pribumi di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu, ujar dia, bakal berdampak kepada tingkat daya saing yang akan meningkat melalui harga yang kompetitif dan pasokan kebutuhan dalam negeri akan melimpah. “Sehingga dipastikan akan memangkas signifikan kinerja impor Indonesia, khususnya untuk kebutuhan sejenis,” jelasnya.

Terkait dengan paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah, ia menilai, salah satunya sangat berhubungan dengan perlindungan terhadap pengusaha pribumi. Yaitu, kebijakan bea masuk untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri yang terdiri atas Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS).

Namun diperkirakan paket tersebut baru efektif melindungi pengusaha pribumi sekitar enam bulan sejak diterbitkan. Artinya, pengusaha pribumi membutuhkan langkah-langkah nyata pemerintah melindungi daya saing pengusaha lokal dalam jangka pendek. “Sebab BMADS dan BMTPS sangat memerlukan identifikasi produk-produk lokal sebenarnya dan informasi komprehensif terhadap produk-produk impor yang selama ini telah membanjiri pasar tanah air,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengatakan kebijakan insentif pajak yang akan mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya belum menjelaskan rinci apakah pengurangan juga akan berlaku bagi pengusaha pribumi yag terdampak pelemahan rupiah.

Hambatan Pengusaha

Sementara itu, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi mengatakan bahwa pengusaha lokal harus berhadapan dengan biaya produksi yang cukup mahal, sedangkan mereka dituntut untuk menghasilkan produk dengan harga yang murah. “Indonesia mempunyai peluang untuk berkembang dengan baik untuk menghadapi MEA. Tapi untuk itu, pemerintah harus proteksi barang dalam negeri dan melindungi para pengusahanya,” imbuhnya.

Nita mengatakan, beberapa komponen biaya produksi dalam negeri membuat harga produk lokal menjadi kurang kompetitif. Komponen tersebut meliputi bunga bank yang tinggi, tarif dasar listrik, dan kenaikan upah minimum yang selama ini belum diimbangi kenaikan produktivitas tenaga kerja, serta masih belum turunnya tariff transportasi meskipun harga bahan bakar minyak sudah mengalami penurunan dua kali.

Masalah-masalah tersebut pada akhirnya mempengaruhi harga akhir barang yang diproduksi di Indonesia. Sementara itu, harga produk dari negara kompetitor lebih murah sehingga menyebabkan konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri lebih memilih produk tersebut.

Selain itu, Iwapi juga mencatat banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha. Utamanya dari aspek permodalan. Untuk meminjam dana ke bank, ada bunga tinggi yang dibebankan.

“Bunga bank masih terlalu tinggi, padahal di Cina saja sangat rendah sehingga semua orang berlomba menjadi pengusaha,” kata Dyah Anita Prihapsari.