Apakah Saatnya Iuran BPJS Dinaikan?

NERACA

Banyaknya masalah yang timbul dalam pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS membuat pemerintah, mau tak mau harus menaikkan iuran BPJS. Persoalan itu muncul, karena iuran terlalu rendah bagi peserta BPJS.

"BPJS dengan iuran murah, berpotensi mal praktik dan kecelakan medis. Biaya murah karena cuma mengcover penyakit," kata Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi usai diskusi 'Mau Sehat Kok Repot', di Jakarta, Sabtu (21/3/2015).

Murahnya iuran yang diwajibkan bagi peserta, kata Tulus, juga berdampak terhadap pelayan di rumah sakit. Sehingga banyak rumah sakit yang menolak secara halus peserta BPJS. Karena klaim asuransi yang diajukan pemerintah selalu terlambat. "Sementara peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) hanya Rp19.225 per bulan," ujarnya.

Untuk itu, Tulus mendesak kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan sebagai pembuat kebijakan harus segera mengatasi permasalahan tersebut. Agar masyarakat dapat hidup sehat. "BPJS ini kan hanya operator, jadi harus diperbaiki dari hulu yaitu Kemenkes agar peningkatan pelayanan hingga infrastruktur rumah sakit lebih baik," pungkasnya.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Irma Suryani Chaniago meminta kepada BPJS kesehatan untuk memperbaiki standar pelayanan kepada peserta BPJS karena Ia melihat semakin banyak masyarakat yang menjadi anggotanya. DPR akan mempertimbangkan kenaikan anggaran untuk BPJS jika pelayanan tersebut sudah lebih baik.

"BPJS Kesehatan jangan ribut dulu soal anggaran, tapi buat dulu Standar Pelayanan Medik Nasional dan perbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM)," ujar Irma Suryani Chaniago.

Menurut Irma, memperbaiki dan memaksimalkan pelayanan adalah kunci keberhasilan paling penting bagi peserta BPJS. Keberhasilan tersebut bisa di capai jika BPJS mempunyai buku pedoman agar bisa dijadikan petunjuk bagi peserta.

"Dan hal-hal tersebut juga untuk memperbaiki manajemen BPJS Kesehatan," kata Irma.

Irma menekankan, jika nanti anggaran ditambahkan, maka peningkatan pelayananan BPJS Kesehatan harus sebanding dengan penambahan anggaran tersebut.

"Komisi IX DPR bisa memiliki tolok ukur untuk memberikan tambahan anggaran bagi BPJS Kesehatan atau tidak," tegasnya.

BERITA TERKAIT

KOTA SUKABUMI - Jajaran Direksi BPJS Kesehatan Turun Langsung Melayani Masyarakat

KOTA SUKABUMI Jajaran Direksi BPJS Kesehatan Turun Langsung Melayani Masyarakat NERACA Sukabumi - Deputi Direksi Bidang SDS dan Umum BPJS…

KEB Hana Bank dan BPJS Kesehatan Kerjasama Pembiayaan

      NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kerja sama dengan Bank KEB Hana…

Libur Usai, Saatnya Bergegas Kembali Berinvestasi

NERACA Jakarta – Pasca libur panjang lebaran, saat ini pelaku pasar menata kembali portofolio investasinya dengan mengkoleksi saham-saham blue chip…

BERITA LAINNYA DI KESEHATAN

'Hobi Marah' Salah Satu Faktor Pencetus Sakit Jantung

Penyakit jantung merupakan penyebab kematian paling tinggi di dunia termasuk di Indonesia. Penyakit yang mencakup kondisi jantung, struktur, pembuluh dan…

Kekurangan Vitamin D Bisa Bikin Tubuh Jadi Obesitas

Kekurangan vitamin D ternyata tak hanya berdampak bagi tulang atau gigi. Penelitian terbaru juga menemukan hubungan kekurangan vitamin D dengan…

Ini Alasan Kenapa Makan Cokelat Bikin Orang Bahagia

Di sore hari yang memusingkan, segelas cokelat panas bisa membantu melepaskan segala kepenatan yang mengganggu pikiran. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa…