Uji Coba Distribusi Tertutup Elpiji Bakal Dilakukan Juni

NERACA

Jakarta – Pemerintah akan melakukan tahapan uji coba sistem distribusi elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram secara tertutup pada Juni 2015. Pelaksana Tugas Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, wilayah uji coba distribusi tertutup adalah Bali, Bangka, dan Batam. “Uji coba dilakukan selama empat bulan. Kita belajar kelemahan dan kelebihannya,” katanya, dikutip dari Antara, Minggu.

Menurut dia, setelah proses uji coba dan dilakukan evaluasi, pemerintah akan memberlakukan distribusi elpiji tiga kg secara tertutup pada awal 2016. Ia mengatakan, sistem distribusi elpiji tiga kg tertutup yang akan dipakai adalah melalui pemberian subsidi langsung dengan memakai kartu kepada masyarakat dan usaha mikro yang berhak menerimanya. “Itu sudah berdasarkan kajian pemerintah,” ujarnya.

Nantinya, pemberian subsidi langsung berupa dana jumlah tertentu ke masyarakat yang berhak itu akan dijadikan satu dengan program kartu pemerintah lainnya. “Setiap bulan akan dilakukan transfer untuk membeli elpiji,” katanya.

Menurut dia, dana subsidi tersebut tidak bisa diambil dalam bentuk tunai. “Masyarakat harus pergi ke pangkalan untuk menukarkan dana subsidinya dengan elpiji tiga kg,” ujar Wiratmaja.

Dengan total subsidi tiga kg yang mencapai Rp26 triliun, tambahnya, maka diperkirakan setiap kepala keluarga (KK) dan usaha mikro bisa mendapat subsidi sekitar Rp42-45 ribu per bulan. Setelah subsidi habis dipakai, menurut dia, maka masyarakat harus membeli elpiji tiga kg dengan harga yang telah ditetapkan.

Wiratmaja menambahkan, salah satu negara yang telah berhasil memberlakukan sistem distribusi tertutup dengan skema subsidi langsung adalah India. Sebelum adanya sistem tertutup, lanjutnya, masyarakat di negara itu harus antre ratusan meter untuk membeli elpiji. “Sekarang dengan subsidi langsung, antreannya sudah tidak ada,” kata Wiratmaja.

Ia mengatakan, pelaksanaan sistem distribusi tertutup melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Sosial, Kemenko Perekonomian dan pemda. “Saya optimistis (sistem subsidi langsung) akan berhasil. Ide ini sudah cukup lama. Cuma penerapannya yang agak sulit. Tapi kita lihat, India yang penduduknya lebih banyak dari kita sudah berhasil,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai kebijakan itu akan mengeluarkan biaya untuk infrastruktur teknoogi informasi dan komunikasi yang mahal. “Selain itu, tentunya juga harus dipraktikan pada minyak tanah subsidi untuk wilayah yang belum dikonversi supaya penggunaan minyak tanah juga tidak melenceng,” tutur Sofyano.

Dia mengungkapkan, bila teknologi distribusi tertutup dibangun, maka konsekuensi di lapangan, pemerintah perlu melakukan pengawasan. “Akan perlu aparatur pemerintah bekerja ekstra, sehingga ada tambahan ekstra biaya, yang bisa saja seluruh biaya tersebut sebenarnya kurang ada manfaat terhadap sasaran distribusi tertutup itu sendiri. Jangan jangan hanya akan keluar biaya saja tapi hasilnya tidak jelas sebagaimana kartu kendali masa lampau,” tuturnya.

Sofyano menyebut, titik masalah sesungguhnya lantaran tidak pernah dikoreksinya harga elpiji 3 kg. Hal itu menyebabkan disparitas yang berlebihan, sehingga ada potensi penyelewengan pemakaian, misalnya pengoplosan elpiji 3 kg ke tabung 12 kg. “Kesimpulannya, tindakan sangat tergesa-gesa untuk menerapkan distribusi tertutup seperti konsep yang tertuang dalam lampiran Permen ESDM No 26/2009 adalah kebijakan yang kurang bijaksana,” ujar dia.

Menurutnya, jika pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk menjalankan disribusi elpiji 3 kg secara tertutup maka akan sangat menyalahi prinsip good governance. Pasalnya, Pertamina sebagai badan usaha telah menjadi satu-satunya pelaku distribusi elpiji bersubsidi. “Obat yang paling mujarab atas hal tersebut adalah dengan melakukan koreksi atas besaran subsidi itu sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut Sofyano menambahkan, akan teramat sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan dan mengatur serta mengawasi distribusi elpiji tertutup dengan jumlah agen yang lebih dari 3.400 agen, pangkalan elpiji sekitar 150 ribu, dan sekitar 1,5 juta pengecer yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ditambah dengan jumlah konsumen pengguna elpiji 3 kg eks program konversi sekitar 57 juta kepala keluarga dan belum ditambah dengan penggunaan oleh masyarakat lain non-penerima paket konversi mitan, saya sangat yakin program distribusi tertutup yang ditetapkan pemerintah sangat mustahil bisa terwujud,” tuturnya.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Soedaryatmo menjelaskan awalnya pasar tertutup diberlakukan bagi elpiji 3 kg yang merupakan program konversi. Tapi, pada kenyataannya, lama-kelamaan elpiji 3 kg menjadi produk bebas di mana siapapun bisa membeli. Supaya bisa distribusi tertutup, pemerintah bisa mengintegrasikan dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Jadi nanti hanya pemilik KKS yang bisa menerima subsidi elpiji 3 kg. Di luar itu nggak boleh. Kalau itu bisa dilakukan, migrasi ini tidak akan terjadi,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan tidak baik dalam satu komoditas ada dua harga yang berbeda. Harusnya, ada satu kebijakan supaya tidak ada perdagangan yang "ilegal". Kalau seperti ini, pasti orang memilih yang lebih murah.

Related posts