Pemerintah Akan Pungut US$ 50 Per Ton CPO Ekspor - Kembangkan Industri Kelapa Sawit

NERACA

Jakarta – Pemerintah dipastikan akan memungut dana dari para pengusaha CPO (Crude Palm Oil) sebesar US$ 50 per ton, yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan industri kelapa sawit nasional. “Kita ambil 50 dolar AS per ton dari ekspor CPO dan 30 dolar AS per ton untuk olein (produk turunan CPO). Dana itu akan digunakan untuk 'CPO supporting fund',” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil seusai rapat koordinasi di Jakarta, dikutip dari Antara, pekan lalu.

Ikut hadir dalam rapat koordinasi membahas pemanfaatan CPO dan biofuel ini, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta beberapa perwakilan pengusaha kelapa sawit. Sofyan mengatakan, dana pungutan ini akan disimpan dalam rekening tersendiri dan tidak tercatat sebagai penerimaan negara dalam APBN, karena akan langsung digunakan sebagai insentif kepada para pengusaha CPO.

“Dari 50 dolar ini nantinya dipakai untuk subsidi, sisanya untuk re-planting kebun-kebun rakyat, 'research and development' dan pendidikan bagi rakyat yang menanam sawit. Kita akan membikin dana ini Rp1 pun 'auditabel', dan membuat 'account' khusus yang dapat diaudit siapapun,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan mengenakan bea keluar CPO kepada pengusaha dengan pengenaan pungutan 50 dolar AS per ton ini, terutama bagi harga ekspor CPO sebesar 750 dolar AS per ton, seperti peraturan sebelumnya.

Namun, apabila harga CPO mencapai 750 dolar AS per ton ke atas, selain mengenakan pungutan, pemerintah juga akan mengenakan bea keluar yang besaran formulanya sedang dirumuskan pemerintah dan akan tercantum dalam revisi peraturan terbaru.

“Kalau 750 dolar ke bawah, kita ambil 50 dolar untuk subsidi CPO. Sehingga bea keluar untuk pemerintah dapat nol. Tapi kalau misalnya harga di atas 750 dolar As per Ton, maka ada dana 50 dolar untuk CSF dan sisanya masuk ke Bea Keluar. Nanti ada formulanya, semakin tinggi semakin mahal. Dengan demikian APBN tidak perlu (menyiapkan) subsidi biofuel,” ujar Sofyan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012, batas bawah harga CPO yang tidak dikenakan BK atau nol persen adalah 750 dolar AS per ton. Namun, pada harga CPO 750-800 dolar AS, BK ditetapkan 7,5 persen hingga harga di atas 1.250 dolar AS, terkena BK 22,5 persen.

Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati antara pemerintah dan pengusaha terkait penggunaan biofuel sebesar 15 persen mulai April, serta peraturannya sedang disiapkan untuk segera disetujui oleh Presiden.

Opsi pencampuran biofuel dengan solar untuk mendorong pemanfaatan energi alternatif ini dikhawatirkan akan meningkatkan harga eceran solar dan membebani belanja subsidi, terutama bahan bakar nabati, karena tidak dianggarkan dalam APBN.

Menurut perkiraan awal, penerapan biofuel ini bisa menyebabkan harga solar bersubsidi lebih tinggi Rp675 per liter. Dengan rencana penyaluran solar bersubsidi pada 2015 sebesar 17 juta kiloliter, maka kebutuhan dana untuk menutupi selisih Rp675 per liter mencapai sekitar Rp11 triliun.

Untuk itu, pungutan 50 dolar AS per ton ini dikenakan sebagai subsidi kepada para pengusaha serta insentif untuk mendorong pengembangan industri kelapa sawit, tanpa memberikan beban tambahan bagi APBN secara keseluruhan.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan hingga akhir Februari, harga minyak sawit mentah atau CPO global sulit menembus USD 700 per metrik ton. Ini lantaran Malaysia baru memulai pemulihan pasca-banjir dan turunnya nilai mata uang Malaysia terhadap dolar Amerika Serikat. "Keadaan ini menyulitkan harga CPO pasar global terdongkrak," kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan, Sabtu (21/2).

Adapun harga rata-rata CPO Global sepanjang Januari 2015 hanya mampu bergerak di kisaran USD 610-USD 707,5 per metrik ton. Banjir di Malaysia yang sangat parah sehingga mengganggu panen sehingga pasokan berkurang tak mampu mengerek harga.

Fadhil menyebut awal tahun ini merupakan masa suram bagi pasar minyak nabati dunia. Menurut laporan FAO, harga minyak nabati dunia, mulai dari minyak biji-bijian hingga minyak sayur mengalami penurunan terendah. "Khususnya minyak sayuran tercatat pada level terendah sejak Oktober 2009," jelasnya.

Jatuhnya harga minyak nabati dunia disebabkan rendahnya permintaan pasar global, pengurangan pasokan ke pasar biodiesel, rendahnya harga minyak mentah dunia dan melimpahnya stok minyak nabati di negara-negara produsen. "Harga CPO di pasar global yang terus tergerus tidak mampu mengerek permintaan CPO di pasar global," katanya.

Sementara itu Harga Patokan Ekspor Februari 2015 ditentukan oleh Kementerian Perdagangan sebesar USD 648 dan Bea Keluar 0 persen dengan referensi harga rata-rata tertimbang (CPO Rotterdam, Kuala Lumpur dan Jakarta) sebesar USD 719.05 per metrik ton. Dengan melihat tren harga CPO global hingga dibawah USD 750 per metrik ton, GAPKI memperkirakan harga Bea Keluar untuk Maret akan tetap 0 persen.

Related posts