NERACA

Jakarta - Ketua Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) Robbi Sukardi menilai kebijakan pemerintah yang mendukung pengalihan dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi ke bahan bakar gas (BBG) dinilai masih temui beragam kendala dalam penerapannya di lapangan. Terutama, karena masih kurangnya infrastruktur.

“Upaya pengalihan BBM ke BBG memang sudah jadi isu nasional dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, tak mudah mengaplikasikannya karena berbagai kendala di lapangan,” jelasnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, kendala tersebut khususnya pada masih minimnya infrastruktur seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di berbagai daerah. Akibatnya, ia berpendapat bahwa Indonesia bisa disebut tertinggal dalam upaya konversi BBM ke BBG dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah produsen gas alam terbesar, sehingga berbagai pihak juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan stok energi tersebut. Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk diberitakan telah mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG di Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, guna mendukung konversi BBM ke BBG. “Setelah Jakarta, Bekasi, dan Bogor, kini Perusahaan Gas Negara (PGN) menghadirkan SPBG di Surabaya,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup.

Menurut dia, SPBG Ngagel yang dibangun dengan biaya sendiri mempunyai kapasitas 0,5--1 MMSCFD atau 15.000--30.000 liter setara premium (LSP) per hari. Pemerintah juga bakal terus mengoptimalkan penyerapan gas yang dihasilkan dari sumber domestik atau dalam negeri, antara lain dengan membangun dan mengembangkan fasilitas terminal penerimaan LNG di sejumlah daerah.

“Bila kita mau memanfaatkan LNG (gas alam cair) kita yang banyak, maka harus banyak pula punya 'receiving' terminal (terminal penerimaan),” papar Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan, setelah mengunjungi Pabrik Terminal LNG Sodegaura milik perusahaan Tokyo Gas, Jepang, baru-baru ini.

Sementara itu Vice President Coorporate Communication PGN Ridha Ababil mengatakan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) dikatakan terkendala dari kecilnya profit margin atau laba. Hal ini membuat pihak swasta tak tertarik terhadap proyek tersebut. “Kerjasama pihak swasta tidak bisa berjalan efektif karena profit margin yang mereka dapatkan tidak sesuai,” katanya.

Ridha mengatakan, dengan harga Rp3.100 setara per liter BBM, BBG dianggap kurang menguntungkan. Terlebih lagi saat ini harga minyak dunia sedang terjun bebas. “Marginnya itu belum dapat kita kasih dengan harha Rp3.100. Apalagi sekarang harga minyak turun, orang nanti tidak mau konversi ke gas,” tambah dia.

Namun saat ini pihaknya masih tetap mencari cara agar konverai tersebut dapat segera terlaksana. Sehingga, ketika harga minyak naik, masyarakat dapat menjadikan BBG sebagai alternatif.

Atasi Rupiah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha mengatakan untuk mengatasi melemahnya rupiah terhadap dolar AS, pemerintah sebaiknya melakukan langkah seperti melakukan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).

Ia mengatakan melemahnya rupiah hingga menembus Rp13.000/dolar. “Kalau dalam konteks energi, ya kita sukseskan konversi dari BBM ke BBG itu otomatis sudah mengurangi yang cukup signifikan impor daripada BBM yang menggunakan mata uang dolar,” kata Satya.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak perlu membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), tapi bisa memanfaatkan unit Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersedia. “Jadi itu yang kita minta pemerintahan Jokowi serius menekan neraca transaksi berjalannya, supaya defisitnya tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Politisi Golkar ini menilai, persoalan melemahnya rupiah terhadap dolar, bukan hanya disebabkan oleh stu faktor, tapi banyak faktor. Maka dari itu, bila negara dan industri secara bersama-sama dapat memanfaatkan resources atau sumber daya yang ada secara domestik kemudian digunakan dalam market dalam negeri akan jauh mengurangi risiko fluktuasi niai mata uang rupiah terhadap dolar.

“Semuanya adalah trade balance, jadi apabila orang mempunyai komoditas yang nilai impornya dalam komunitas tersebut itu besar, dia akan terpengaruh gejolak dunia, gejolak global. Tapi kalau dia menggunakan kekuatan pasar, resources itu digunakan untuk kekuatan pasar domestik maka tidak akan terpengaruh dengan kurs dolar, itu aja,” demikian Satya menjelaskan.