Persoalan ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin maupun negara berkembang seperti di Indonesia. Ironisnya, kesenjangan sosial makin melebar di era reformasi sejak 2000 hingga 2013 dibanding pada era Orde Baru (1980-1996).

“Pada era SBY kita tahu kesenjangan sosial meningkat,” kata Anthony Budiawan, rektor Kwik Kian Gie School of Business, dalam seminar bertajuk bertajuk ‘Ironi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Kesenjangan Sosial Melebar’, Rabu (18/3/2015).

Menurut Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan, mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan bisa mengurangi kesenjangan pendapatan. Sayangnya, return (timbal balik) dari tiap-tiap sektor atas pertumbuhan ekonomi berbeda.

Ada beberapa sektor yang mengalami timbal balik menurun, konstan, dan meningkat. Inilah yang menyebabkan meski pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kesenjangan pendapatan masih ada. Lihat saja data pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 1980 hingga 1996 di level 7,03%. Sementara pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000-2013 rata-rata adalah 5,1%.

Ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menimbulkan kesenjangan sosial. Buktinya, koefisien gini ratio dari 1980-1996 rata-rata adalah 0,32-0,35. Sedangkan dari tahun 2000 hingga 2013 koefisien gini ratio meningkat tajam dari 0,35 menjadi 0,42.

Ini mencerminkan ketimpangan sosial terjadi akibat dari adanya distribusi pendapatan yang kurang merata di sejumlah wilayah negeri ini. Kenapa? Pertama, adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan saat ini. Kedua,  pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat kesenjangan sosial antar penduduk atau rumah tangga.

Nah, muncul distribusi pendapatan yaitu perbedaan pendapatan antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Maka disini peran pemerintah diperlukan dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kesejahteraan masyarakat akan terdistribusi pendapatannya yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, banyak orang merasakan tidak memberikan pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sebab saat  pertumbuhan ekonomi tinggi tidak diiringi dengan upaya peningkatan pengangguran dan pengangguran semu di daerah pedesaaan maupun perkotaan. Distribusi pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin semakin senjang. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi luasnya kemiskinan absolut di negara-negara sedang berkembang. (Arsyad, 2004).

Munculnya kawasan-kawasan kumuh di tengah beberapa kota besar, serta sebaliknya hadirnya kawasan-kawasan pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan di pedesaan, adalah suatu bukti nyata dari adanya suatu ketimpangan yang terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari ketimpangan.

Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada akibatnya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat, sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah.

Kondisi ini merupakan tantangan pembangunan yang harus dihadapi mengingat masalah kesenjangan itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menyulitkan kita dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan. Bagaimanapun, ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Karena ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya.