NERACA

Jakarta - Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta pemerintah daerah agar ikut serta mendukung dalam pembangunan penyediaan rumah layak huni mengingat kemampuan pemerintah pusat terbatas sedangkan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah terus bertambah.

"Setiap tahun ada tambahan kebutuhan rumah antara 800 ribu hingga 900 ribu unit akibat bertambahnya keluarga baru dan urbanisasi," kata Pelaksana Tugas Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus, di Jakarta, Kamis, (19/3).

Di tengah kebutuhan akan rumah layak huni yang terus meningkat setiap tahunnya itu, kemampuan pemerintah dan swasta untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer rakyat itu baru mencapai 600 ribu unit per tahun. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan seperti penyediaan lahan melalui pendirian bank-bank tanah untuk mendukung pembangunan rumah murah dan penyederhanaan perizinan bagi pengembang, katanya.

"Pengembang mengeluhkan banyaknya perizinan yang harus diurus, bahkan ada Pemda yang meminta sampai 42 perizinan sebelum bisa dilakukan pembangunan, ini salah satu yang membuat harga jual rumah jadi mahal," katanya.

Menurut Sitorus, ada tiga tantangan utama untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni yaitu ketersediaan tanah, keterbatasan kapasitas untuk membangun serta pembiayaan.

Kebutuhan akan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau itu terus meningkat terlebih lagi kini masih ada 13,5 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah, katanya.

Selain itu, ada juga 7,6 juta keluarga di berbagai daerah di Tanah Air yang terpaksa menumpang di rumah orang lain dan 3,4 juta keluarga lainnya menempati rumah-rumah yang tidak layak huni, katanya.

"Ini tantangan besar kita," kata mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI dan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu itu.

Untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer rakyat, khususnya mereka yang masuk kategori "Masyarakat Berpenghasilan Rendah" (MBR), pemerintah antara lain melakukan intervensi melalui APBN melalui pembangunan rumah susun serta rumah-rumah khusus di wilayah perbatasan dan daerah konflik.

"Jumlah rumah yang ditargetkan pemerintah untuk dibangun sepanjang tahun 2015 mencapai 98.300 unit," katanya.

Terkait pembiayaan perumahan untuk rakyat, Maurin Sitorus mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai pola pembiyaan sejak tahun 1991 skim subsidi selisih bunga, skim subsidi uang muka, skim subsidi selisih bunga-"interest only ballon payment", dan pada Oktober 2014 menjadi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sitorus juga menyinggung tentang target pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun satu juta unit rumah dengan potensi pembiayaan mencapai Rp67,8 triliun. "Potensi pembiayaan pembangunan satu juta unit rumah itu berasal dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp48,5 triliun, Bapertarum-PNS Rp3,1 triliun, PT.Taspen Rp2triliun, Perum Perumnas Rp1 triliun, FLPP Rp5,1 triliun dan APBN Kementerian PU-PR Rp8,1 triliun," pungkasnya. [agus]