Pengusaha Harap Hilirisasi Tak Ganggu Ekspor - Komoditas Rumput Laut

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis mengatakan sebagai Negara Produsen terbesar untuk komoditi rumput laut tropis (Eucheuma sp dan Gracillaria sp), Indonesia diharapkan melakukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan dan penguatan lapis-lapis ekonomi dari hulu ke hilir dengan tetap memperhatikan daya serap Indutri dalam negeri dan permintaan Industri luar negeri yang terus bertumbuh.

Safari mengatakan, dengan keberhasilan Indonesia dalam berbagai program pengembangan budidaya rumput laut baik yang dilaksanakan secara kolaboratif dan partisipatif oleh beberapa Kementerian dan Lembaga Negara lainnya serta upaya Pemerintah Daerah yang telah menjadikan komoditi ini menjadi unggulan, maka terdapat beberapa hal strategis yang perlu dilakukan diantaranya adalah menyusun roadmap pengembangan usaha rumput laut di Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. "Kami ingin semuanya terarah, kegiatan hulu hilir lebih baik dan selaras," kata Safari, dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (19/3).

Dia mengatakan, pihaknya akan mendorong tumbuh kembangnya hilirisasi menuju tercapainya peningkatan nilai tambah, mendorong dan memediasi pemanfaatan dan penggunaannya kepada industri produk jadi tanpa menghambat pemasaran ekspor bahan baku rumput laut. Menurut Safari, kelancaran pemasaran hasil produksi petani rumput laut perlu terus dibangun dengan memperkuat hubungan usaha antara petani, eksportir dan industri rumput laut baik dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyatakan dukungannya terhadap ekspor bahan baku rumput laut tanpa mengenyampingkan kebutuhan industri dalam negeri. "Rumput laut Indonesia produksinya cukup banyak, bila bisa mengekspornya kenapa harus ditahan dan dihambat? Kebutuhan industri lokal penyerapannya masih kecil sehingga masih bisa terpenuhi," ungkap Yugi.

Pelarangan ekspor efeknya akan meluas ke sektor tenaga kerja dan berkurangnya pendapatan petani dan masyarakat. Menurutnya untuk mencapai program hilirisasi rumput laut, pertukaran informasi diantara negara-negara, alih teknologi serta investasi harus diperhatikan dengan serius. Senada dengan Safari, dia mengatakan peta jalan rumput laut harus segera dibuat sebagai acuan semua pihak untuk mengembangkan hilirisasi komoditas rumput laut.

Terkait hal itu, Yugi juga mengaku bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk memediasi dan memfasilitasi kredit atau pembiayaan dengan lembaga perbankan dan pembiayaan secara inklusif pada sektor rumput laut dengan mengoptimalkan program kerjasama Kadin Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, pemerintah akan mengenakan Bea Keluar (BK) terhadap ekspor rumput laut. Pasalnya, rumput laut yang diekspor merupakan bahan baku yang dapat dimaksimalkan potensinya di dalam negeri sementara rumput laut Indonesia sebagian besar di ekspor ke China. Padahal, menurut salah satu pengurus Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Rahman mengatakan dengan pengenaan BK rumput laut bisa mendorong terciptanya investasi baru dibidang industri rumput laut Indonesia.

Namun begitu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan pemerintah tak jadi menerapkan rencana pengenaan pajak ekspor bagi komoditas rumput laut yang selama ini merupakan bahan baku utama produk agar-agar. Pasalnya, kebijakan ini akan mengancam harga di tingkat petani.

Ini diungkapkan Menteri Susi usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (19/3). "Kemarin kan ada isu agar-agar mau dikenakan ekspor tarif. Tapi kan nggak jadi, nggak boleh sama saya. Karena kalau nggak, nanti petaninya diturunin harganya kan. Gitu aja. Jadi nggak jadi pengenaan ekspor," jelas dia.

Susi mengungkap ekspor rumput laut asal Indonesia cukup besar. Dari 1 juta ton rumput laut kering, 80 persen diperuntukan bagi pasar ekspor. Adapun wilayah yang menjadi produsen rumput laut terbesar adalah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan lainnya.

Diharapkan pembatalan pengenaan pajak ekspor akan tetap membuat harga rumput laut baik dan tak turun. Selain itu ke depan pemerintah berkeinginan membangun satu pengolahan rumput laut sehingga Indonesia tak lagi mengekspor rumput laut mentah."Jadi jangan diekspor raw material. Tapi kan itu jangka panjang," tandas Susi.

Related posts