Empat Paket Kebijakan Fiskal Diharapkan Efektif

NERACA

Jakarta -Empat paket kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah, Senin (16/3), diharapkan dapat berjalan efektif walupun kemungkinan tidak akan banyak berdampak langsung dalam jangka pendek."Kalau melihat kebijakan itu tidak ada yang jelek, persoalannya seberapa efektif dalam jangka pendek ini bisa meredam pelemahan rupiah. Jadi kalau dilihat dari target jangka menengahnya, kita punya harapan itu akan efektif memperbaiki kelemahan dari struktur ekonomi kita," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, di Jakarta, Rabu (18/3).

Menurut dia, struktur ekonomi Indonesia yang selalu tertekan oleh defisit jasa, memang dapat dikurangi dengan memberikan dorongan kepada BUMN untuk terjun di reasuransi untuk mengurangi defisit jasa asuransi. Selain itu, untuk mengurangi tekanan migas terhadap BBM juga memang dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bakar nabati.

"Ini dalam jangka menengah akan memperbaiki ketergantungan kita pada impor migas serta memperbaiki neraca jasa, tapi kan itu jangka menengah. Sementara kita menghadapi tekanan nilai tukar itu sekarang. Kita tidak bisa bilang bahwa negara lain juga mengalami depresiasi kok. Negara lain bisa jadi malah sengaja, kayak Jepang misalnya," ujar dia.

Untuk Jepang, lanjut Enny, pelemahan nilai tukar itu justru bagus buat perekonomian negara tersebut karena ekspornya sudah pasti akan lebih kompetitif. Apalagi di tengah turunnya perekonomian China di mana bisa jadi Jepang mengambilalih penetrasi barang-barang yang sebelumnya disuplai oleh China.

"Persoalannya kan kita tidak punya kesiapan apa pun. Kita tidak pernah berubah, ketergantungan bahan baku impor, ekspor kita juga sektor komoditas yang harganya anjlok. Jadi apa untungnya ketika sekarang terjadi depresiasi nilai tukar. Sebenarnya ada untungnya, tapi jika ekonomi kita tidak ada perbaikan, tidak siap dan tidak mempersiapkan diri untuk itu, tidak ada keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika depresiasi rupiah," terangnya.

Untuk eksportir CPO misalnya, menurut Enny memang ada keuntungan yang diperoleh mereka, tetapi di tengah harga yang anjlok, tambahan keuntungannya tidak signifikan dengan tambahan beban yang harus dibayar."Beban kenaikan cicilan bunga, beban kenaikan repatriasi devisa itu kan jauh lebih besar," papar dia.

Enny menambahkan kalau stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah efektif dan berjalan baik, maka perekonomian sudah berkurang kerentanannya dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus segera melakukan pengendoran likuditas. "Itu dengan sendirinya mustinya (BI rate turun)," tandasnya.

Dia juga mengatakan pemerintah memang harus sungguh-sungguh dan segera melakukan pembenahan di sektor fiskal yang dinilainya masih 'mandul' dan gagal menjadi stimulus pembangunan."Misalnya persoalan infrastruktur, jangankan efektifivitas, porsinya saja masih rendah kemarin-kemarin. Sekarang pun belum tentu ada jaminan ketika porsi infrastruktur ditingkatkan namun tidak ada perubahan mindset dari pemerintah bahwa alokasi untuk infrastruktur itu merupakan investasi pemerintah bukan untuk proyek.

Ini juga belum tentu akan berdampak signifikan terhadap perbaikan struktur ekonomi. Karena mindset selama ini infrastruktur itu proyek, proyeknya ya bagi-bagi. Semua itu yang membuat berapapun anggaran infrastruktur tidak pernah efektif memberikan stimulus terhadap perkonomian," tukas Enny. [ardi]

Related posts