NERACA

Jakarta - Selain pembentukkan BUMN induk reasuransi, kombinasi dua kebijakan lainnya yakni penaikan porsi retensi asuransi dan peningkatan porsi premi reasuransi di dalam negeri, diyakini akan berhasil menurunkan defisit neraca jasa di 2015. "Permintaan dolar AS untuk mengirimkan biaya reasuransi yang banyak mengalir ke luar negeri akan berkurang," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Julian Noor, di Jakarta, Rabu (18/3).

Penyempitan defisit jasa, yang juga mempengaruhi defisit transaksi berjalan merupakan salah satu target pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi yang baru saja dikeluarkan. Paket kebijakan ekonomi itu salah satunya adalah penggabungan sejumlah perusahaan reasuransi menjadi BUMN induk reasuransi bernama "Indonesia Re" dengan perkiraan total ekuitas Rp2,5 triliun.

Julian mengatakan dua kebijakan lainnya yang sudah disiapkan yakni penaikkan penempatan premi reasuransi di dalam negeri dan penaikan porsi retensi asuransi. Kebijakan penaikkan premi reasuransi di dalam negeri atau "priority treaty" yang diwacanakan menjadi 25% dari 10% yang bertujuan memaksimalkan kapasitas perusahaan reasuransi dalam negeri, termasuk Indonesia Re.

Kebijakan ini dilatarbelakangi dari tidak maksimalnya premi reasuransi yang masuk ke dalam negeri dibadingkan kapasitas perusahaan reasuransi dalam negeri itu sendiri. Julian mengatakan OJK masih menggodok "priority treaty" 25% itu dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) yang rencananya akan dikeluarkan dalam dua atau tiga pekan ke depan.

"Kemarin, yang syarat minimal 25% itu baru berupa surat edaran. Masih dibahas. Dalam waktu dekat akan keluar peraturannya," ujar dia. Sedangkan, kebijakan lainnya mengenai penaikkan porsi retensi untuk nilai pertanggungan asuransi, akan menaikkan kapasitas nilai tertanggung oleh perusahaan asuransi itu sendiri, dibanding reasuransi.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pembayaran premi reasuransi ke luar negeri telah menyumbang sekitar Rp8 triliun kepada defisit neraca jasa. Jumlah tersebut merupakan data dari yang terjadi sepanjang 2013. "Kondisi defisit ini mencerminkan tingkat kemampuan perusahaan asuransi yang belum mampu menangani risiko," tutur Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan, Firdaus Djaelani, belum lama ini.

Siapkan Indonesia Re Di samping dua kebijakan tersebut, Julian mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan kesiapan Indonesia Re. Dengan ekuitas Rp2,5 triliun, Julian menganggap dalam jangka pendek, Indonesia Re dapat beroperasi maksimal dan memberikan kapasitas untuk mengurangi aliran premi reasuransi ke luar negeri.

"Tapi untuk selanjutnya, harus ada penguatan bertahap, termasuk dari segi modal. Apalagi jika ingin besaing di ASEAN," kata dia. Indonesia Re merupakan penggabungan atau "merger" dari PT Reasuransi Umum Indonesia Persero dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero). [ardi]