NERACA

Jakarta - Dalam keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dengan memberikan gambaran, bahwa orang yang hidup dengan pengeluaran di bawah US$2 per hari atau setara Rp26 ribu per dolar AS (kurs Rp 13 ribu per dolar AS), masuk dalam kategori miskin. Menanggapi hal itu, Pengamat ekonomi  Kwik Kian Gie menyebut hampir separuh rakyat Indonesia masuk kategori miskin, tidak kurang 50% dari penduduk Indonesia masuk dalam kategori warga miskin.

"Kalau kriteria ini yang dipakai, 50% dari rakyat Indonesia masuk kategori miskin," kata Kwik di Jakarta, Rabu (18/3). Menurut dia, sejak zaman kolonial perekonomian Indonesia ditopang ekonomi pedesaan yang mandiri. Sementara saat ini, ekonomi nasional bertumpu pada ekonomi perkotaan. Sayangnya, tidak adanya hubungan harmonis antara ekonomi perkotaan dan pedesaan. Kwik juga menjelaskan, melesatnya ekonomi perkotaan ditandai dengan penduduk yang makin sejahtera dan maju, tidak memberi efek penarik ke ekonomi pedesaan.

Akibatnya, ketimpangan antara kaya dan miskin makin jelas terlihat. Sejauh ini tidak ada kemajuan dalam perbaikan ketimpangan kaya dan miskin. "Ketimpangan antara kaya miskin selalu terjadi dalam sistem ekonomi liberal yang sifatnya adalah persaingan bebas," ujarnya. Menurut Kwik, saat ini Jurang antara si kaya dan si miskin nampak jelas di depan mata. Potret kemiskinan menghiasi wajah kota besar termasuk ibu kota Jakarta. Orang miskin tidak hanya di pedalaman atau pedesaan saja, justru lebih banyak ditemukan di kota besar.

"Kalau kita masuk ke dalam daerah-daerah yang dinamakan kantong-kantong kemiskinan, kemiskinannya sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Ini bukti jurang si kaya dan simikin yang kian melebar," terang dia. Dalam pandangannya, salah satu penyebab makin memprihatinkannya kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah obsesi mengejar pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Sayangnya, kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati orang-orang kaya. Masyarakat kalangan bawah dan orang miskin tidak bisa menikmatinya. "PDB yang terbentuk bisa dimiliki oleh perusahaan asing atau oleh segelintir orang Indonesia saja, tanpa rakyat banyak menikmatinya," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Tim asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Vivi Alatas, mengatakan angka kemiskinan di Indonesia telah tumbuh tinggi sejak krisis keuangan Asia. Hingga saat ini, terdapat 28 juta masyarakat miskin dan 68 juta masyarakat rentan miskin di Indonesia.

Menurut Vivi, bahwa pemerintah sampai saat ini terus menangani masalah kesenjangan sosial. "Masalah krusial yang harus segera diatasi. Negara tertentu seperti China, India kesenjangan mereka baik dibandingkan Indonesia," ujarnya. Dia menjelaskan, ada beberapa negara yang mulai telah berhasil mengatasi kesenjangan sosial. "Contohnya negara Malaysia dan Thailand sebesar 0,3% tiap tahun," jelasnya.

Dia menjelaskan, kesenjangan sosial dapat menimbulkan side effect seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, kerentanan konsumsi kalangan menengah, dan juga menaikkan konflik. "Berdasarkan penelitian kami, adanya korelasi antara daerah-daerah konflik dengan ketimpangan yang tinggi," paparnya. Vivi melanjutkan, salah satu hal yang dapat menekan kesenjangan sosial, yakni dengan kebijakan fiskal oleh pemerintah. "Saya optimistis kesenjangan sosial ini bisa diselesaikan, dengan koordinasi yang baik dari berbagai pihak," pungkasnya. [agus]