Pada akhir-akhir ini banyak orang mengeluhkan tentang semakin meningkatnya harga beras. Sudah barang tentu, keadaan yang demikian itu menjadikan rakyat pada tingkat bawah merasakan hidupnya semakin sulit. Bagi orang bawah, kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari dianggap sebagai problem mendasar.

Bagi masyarakat tingkat bawah, siapapun presidennya, atau gubernurnya, bupati atau wali kotanya tidak terlalu diributkan. Siapapun pemimpinnya itu, asalkan kebutuhan mereka sehari-hari tercukupi dan tidak terganggu, maka dirasakan cukup. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, yang terpokok bagi mereka adalah tercukupi kebutuhan hidupnya.

Sekedar mencukupi kebutuhan beras, bagi bangsa ini, ternyata bukan termasuk perkara sederhana. Buktinya, sekalipun memiliki lahan pertanian yang amat luas dan subur, cuaca yang bagus untuk bercocok tanam, jumlah petani yang banyak, ternyata pada setiap tahun beras masih juga import. Swasembada pangan telah dikumandangkan sejak lama, tetapi belum terpenuhi secara kontinyu.

Padahal untuk mengembangkan pertanian, sebenarnya di negeri ini tidak terlalu sulit. Di mana-mana dalam usaha pertanian yang dibutuhkan hanyalah tersedianya tanah, bibit, pupuk, obat-obatan, dan kecukupan tenaga kerja. Semua persyaratan tersebut bagi negeri ini sebenarnya telah tersedia, dan bahkan berlebih. Pertanyaannya adalah, mengapa target berswasembada pangan itu seolah-olah masih begitu sulit diraih. Buktinya, pemerintah pada setiap tahun masih harus import beras dan lain-lain itu.

Pertanyaan yang masih selalu sulit dijawab adalah, apakah kebijakan mengimport itu disengaja oleh karena tidak mampu mengembangkan pertanian atau alasan lainnya. Kebijakan import tersebut pada kenyataannya juga beresiko. Tatkala pemerintah mengimport beras maka petani selalu merugi. Hasil usahanya tidak mampu dipersaingkan dengan barang import. Akibatnya, semangat para petani menurun. Budaya bertani menjadi tidak tumbuh, hingga menjadikan lahan yang luas banyak yang menganggur.

Hasil pertanian sepanjang masa selalu dirasakan penting, tetapi anehnya, keberadaan petani tidak pernah dianggap menentukan. Pekerjaan itu dikonotasikan sebagai profesi orang-orang yang tidak perlu terlalu dihormati, oleh karena bisa dilakukan oleh siapa saja. Akibatnya. pekerjaan itu juga tidak pernah mendatangkan kebanggaan. Sehingga, jika tidak terpaksa, anak muda tidak mau terjun menjadi petani. Selain berpenghasilan rendah, para petani juga selalu dikonotasikan sebagai masyarakat klas bawah.

Jika swasembada pangan dianggap penting, dan atau pemerintah tidak mau disibukkan oleh persoalan beras, daging, kedelai, buah-buahan, dan seterusnya, maka harus ada gagasan untuk meningkatkan harkat dan martabat petani. Para petani, dengan berbagai kebijakan pemerintah, harus dicitrakan sebagai komunitas yang teruntungkan. Bukan sebaliknya, seperti keadaannya sekarang ini, yaitu menjadi kelompok masyarakat terbawah, sekalipun pada kenyataannya sangat menentukan.

Citra yang kurang membanggakan dari profesi sebagai petani menjadikan banyak orang tidak tertarik pada pekerjaan itu. Bahkan, bidamg ilmu pertanian atau sejenisnya juga tidak terlalu banyak menarik peminat. Hingga mereka yang sudah lulus pada bidang pertanian dan sejenisnya itupun, tidak selalu bersedia mengambil profesi sebagai petani. Lulusan dimaksud lebih memilih bekerja di bank, menjadi wartawan, dan lain-lain. Pokoknya, bukan sebagai petani.

Oleh karena itu, jika swasembada pangan masih menjadi cita-cita, maka harkat dan martabat petani harus dipandang terhormat dan dihargai, termasuk oleh pemerintah sendiri. Tanpa penghargaan itu, maka ketersediaan lahan pertanian yang subur dan luas, iklim yang amat cocok, dan sebagainya, maka semua itu tidak akan ada artinya apa-apa. Bangsa ini bukan sekedar kekurangan beras, tetapi juga kekurangan gagasan untuk menghargai orang yang bekerja mencukupi kebutuhan beras. Wallahu a'lam. (uin-malang.ac.id)