Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Daya beli masyarakat terbentuk karena faktor pendapatan dan kemampuan menabung. Pendapatan dan tabungan diperoleh karena masyarakat bekerja dalam berbagai profesi yang digelutinya, apakah mereka sebagai pekerja atau sebagai wirausaha. Daya beli yang paling utama dari sebagian besar masyarakat adalah kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan hajat hidupnya berupa sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Di luar itu, untuk mencukupi kebutuhannya yang lain seperti hiburan dan berwisata dan sebagainya.

Masyarakat biasanya akan menggunakan dana tabungannya  yang  dari awal telah direncanakan akan digunakan  untuk keperluan itu. Dalam kondisi harga-harga pada umumnya mengalami kenaikan, tentu masyarakat akan bertindak rasional dengan membatasi pola konsumsinya. Pada golongan menengah ke atas, barangkali dali-dalil tersebut tidak berlaku karena mereka memang mempunyai kemampuan lebih.Harga bensin naik Rp 1.000,-/liter untuk golongan menengah ke atas tidak menjadi soal. Namun bagi golongan menengah ke bawah tentu kenaikan tersebut menjadi beban berat yang harus dipikul.

Jika kondisi daya beli masyarakat secara umum menurun, maka negeri ini akan mengalami pukulan yang amat berat karena besaran PDB Indonesia 50% lebih disumbang oleh pengeluaran belanja konsumsi masyarakat. Dampak penurunan daya beli masyarakat pasti akan berpengaruh langsung terhadap total output produksi nasional. Ini sebuah indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami pelambatan. Harapannya tentu harus ada tindakan pemerintah yang efektif, meskipun dampaknya tidak bisa diharapkan bersifat instan.

Konsumsi domestik, investasi, dan ekspor adalah masa depan ekonomi Indonesia. Peningkatan daya beli masyarakat dimana pertumbuhan ekonomi disumbang oleh besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penting. Oleh sebab itu, pemerintah harus hati-hati ketika hendak menaikkan BBM, TDL, air bersih, tarif angkutan umum dan sebagainya karena dampaknya bersifat langsung terhadap beban masyarakat sehingga berpengaruh terhadap turunnya daya beli.

Paket-paket kebijakan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah sebaiknya harus  dapat berimplikasi langsung kepada penguatan struktur ekonomi nasional, yaitu yang  berdampak langsung terhadap peningkatan produksi, ekspor dan konsumsi. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar dampak ikutannya diharapkan tidak menyebabkan daya beli masyarakat turun karena mereka tetap dapat bekerja secara penuh dan tingkat pendapatannya tidak tergerus.

Kebijakan yang bersifat komprehensif menjadi penting dan jauh lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat parsial. Contoh ketika pemerintah akan menaikkan harga barang publik sebaiknya didampingi dengan kebijakan lain, misalnya dengan memberikan pemotongan tarif PPh pasal 15 atau kebijakan pengendalian harga bahan pokok, dan penurunan suku bunga pinjaman agar roda ekonomi tetap dapat berputar secara normal.