NERACA

Jakarta - Dalam kunjungannya ke Indramayu, Presiden Jokowi mengumumkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras 2015 sebesar Rp3.700/kg atau naik sekitar 10,4% dari harga sebelumnya sebesar Rp3.300/kg. Namun begitu, Anggota DPR Komisi VI Muhammad Sarmuji menilai kenaikan HPP gabah kering sawah menjadi Rp3.700, dinilai kurang membantu petani.

Sarmuji mengatakan dengan kenaikan HPP ada dua sisi yaitu sisi baik dan kurang. Disisi baiknya, kata Sarmuji, harga memang harus disesuaikan, tetapi masih menyisakan pertanyaan apakah dengan harga itu Bulog sudah bisa membeli gabah dari petani.

Karena, menurut dia, harga gabah kering sawah di pasaran saat ini sekitar Rp3.900. "Dengan HPP sebesar Rp3.700 sebenarnya Pemerintah belum menolong petani dan tidak memberikan insentif kepada petani untuk menjual harganya ke Bulog," kata Sarmuji di Jakarta, Rabu (18/03).

Jika pasaran saja harganya Rp3.900, maka sulit bagi Bulog untuk menyerap gabah petani. Karena itu, lanjut Sarmuji, Bulog harus menunggu sampai harga turun sampai dengan Rp3700. “Pada puncak panen raya, mungkin saja akan sampai di harga Rp3.700, tapi dugaan saya hanya berlangsung sebentar,” kata politisi Golkar ini.

Itupun, kata Sarmuji, jika terjadi, karena ada kemungkinan juga tidak akan menyentuh harga Rp3.700. “Kalau tidak turun sampai Rp3.700, otomatis Bulog tidak berani beli beras petani sehingga akibatnya beras dari petani akan sia-sia saja dan dihargai murah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menilai HPP beras yang ideal naik antara 15 sampai 20%. Kenaikan ini juga didasari lantaran selama dua tahun terakhir ini HPP gabah di bawah harga pasar.

Sesuai Inpres no 12 tahun 2012, saat ini harga gabah kering panen (GKP) Rp 3.300, gabah kering giling (GKG) Rp 4.200 dan harga beras Rp 6.600 beras. “Sekarang harga beras di pasar sudah sekitar Rp 8 ribu,” katanya. Maka, HPP yang ideal dinaikkan 15 persen, di mana GKP menjadi Rp 3.800, GKG Rp 4.820 dan harga beras Rp 7.400.

Secara umum, kata dia, HPP gabah dan beras perlu dinaikkan demi menjamin harga dan perlindungan bagi petani petani. Selain akan meningkatan kesejahteraan petani, akan pula terjadi peningkatan kualitas beras. HPP yang dinaikkan juga akan memberikan insentif terhadap industri perberasan serta berpengaruh pada stok pupuk nasional.

Maksud dia, di tengah situasi kenaikkan harga lainnya yang bisa mencapai 30 persen, HPP gabah mesti ikut menyesuaikan. Kenaikan juga bertujuan menjaga semangat produksi para petani di mana dalam proses produksinya mengeluarkan modal yang bertambah seiring kenaikan harga sejumlah komoditas.

Menurut Presiden Jokowi, kalau HPP gabah kering naiknya tinggi, harga beras akan turut terkerek. Masyarakat yang mengkonsumsi beras, kata Jokowi, akan menyalahkan dia. “Jadi, harga padi harus pada posisi seimbang, sama dan baik. Itu kalkulasi dan hitungan-hitungannya seperti itu,” tutur Jokowi.

Sesaat setelah Jokowi menyampaikan pengumuman itu, para petani yang hadir di acara tersebut riuh memberikan komentar. Menurut mereka, kenaikan itu masih kurang besar. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan, kenaikan besaran HPP itu sudah didasarkan pada hasil hitung-hitungan secara cermat. Dia pun harus mempertimbangkan semua kelompok di luar petani. ''Sudah dua tahun (HPP) tidak naik. Ini sudah dinaikkan, masih kurang?,'' tanya Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, kalau HPP GKP dinaikkan terlalu tinggi, maka akan membuat harga beras juga lebih tinggi lagi. Jika itu terjadi, maka masyarakat di seluruh Indonesia yang mengonsumsi beras akan menyalahkannya. “Saya mengayomi semua kelompok. Semuanya harus pada posisi yang seimbang dan baik,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jabar, Rali, menilai, idealnya, besaran HPP terbaru mencapai Rp 4.500/kg. Menurutnya, dengan besaran harga seperti itu baru mampu mengimbangi biaya produksi yang dikeluarkan petani. “Kalau dengan harga yang sekarang, belum berimbang dengan biaya produksi petani,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu, Firman Muntako. Dia mengatakan, para petani menginginkan kenaikan HPP menjadi Rp 4.500/kg. “Itu bisa mengimbangi biaya produksi yang naik,” tegas Firman.

Harga Internasional

Pendapat berbeda diutarakan oleh Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar. Ia menilai HPP beras tidak perlu dinaikkan karena harganya sudah 30 persen di atas rata-rata harga beras Internasional. “Jika dinaikkan, berapapun harganya, maka akan memicu orang mengambil beras impor masuk ke pasar Indonesia,” kata dia.

Pasalnya, HPP yang tingginya di atas harga rata-rata internasional akan mengakibatkan harga yang tinggi di pasaran. Ketika importir beras mengetahui harga beras dalam negeri jauh lebih mahal dari pada beras impor, maka ia lebih memilih mengimpor beras untuk dipasarkan. Ketika itu terjadi, penyelundupan beras bahkan berpotensi merajalela demi mengejar keuntungan swasta. HPP, lanjut dia, jangan pula diturunkan karena akan menekan petani.

Yang ada, pemerintah harus komitmen mengoptimalkan serta memperkuat peran Bulog, agar dapat menyerap beras petani ketika panen raya tiba. Jangan sampai petani menjual gabah dengan harga murah ke pedagang lain karena ketidakhadiran Bulog.

Dikatakannya, kapasitas gudang Bulog sebesar 8 juta ton beras. Sementara, cadangan beras pemerintah yang ada saat ini sekitar 3 juta ton. Makanya, paling tidak Bulog seharusnya dapat menampung beras petani sebesar 4-5 juta ton. “Kapasitas cukup, masalahnya, sebagai Perum, Bulog harus punya dana, di sinilah pemerintah seharusnya memberikan dukungan dana,” tuturnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah petani untuk mengantisipasi anjoknya harga komoditas pangan tersebut saat musim panen, akan dinaikkan bulan ini. “Yang jelas HPP naik, kami data untuk naik, kami usahakan dalam bulan ini sudah diumumkan,” kata Menteri Amran, seperti dikutip dari laman Antara, Selasa (17/3).

Terkait besaran kenaikan HPP beras dan gabah tersebut, ia enggan menyebutkan angka pasti, tapi ia memastikan HPP tidak akan melebihi harga pasar. “Tujuannya ini kan menjaga harga turun jangan sampai petani rugi dan diusahakan tidak mungkin HPP di atas harga pasar,” ujar dia.

Sementara untuk mengantisipasi anjloknya harga gabah saat musim panen, Instruksi Presiden (Inpres) tentang HPP gabah dan beras yang harus dibeli Perum Bulog mendesak segera diterbitkan.