Perjanjian Perdagangan Bebas Hambat Perbaikan Rupiah - Penilaian IGJ

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai paket kebijakan strategi penguatan rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dirasa masih belum cukup dan sifatnya temporer. Seharusnya, paket ini juga harus diikuti dengan kebijakan untuk menghentikan Perjanjian Perdagangan Bebas yang telah ditandatangani. Hal ini karena penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas telah merugikan Indonesia dan menjadi satu faktor penghambat perbaikan nilai tukar rupiah.

Manajer Riset & Monitoring IGJ, Rachmi Hertanti, dalam siaran pers, Rabu (18/3), berpendapat bahwa selama ini perjanjian perdagangan bebas telah berkontribusi terhadap peningkatan nilai impor akibat dihapuskannya segala bentuk proteksi pasar dalam negeri. Namun, disisi lain Pemerintah kesulitan untuk meningkatkan nilai ekspor karena terganjal dengan proteksi yang sering dilakukan oleh Negara-negara tujuan ekspor.

“Selama ini penerapan perjanjian perdagangan bebas sangat tidak adil untuk Indonesia. Kita membuka pasar tanpa proteksi, tetapi disisi lain Negara-negara tujuan ekspor kita menerapkan proteksi begitu tinggi sehingga ekspor kita terhambat. Kalo memang mereka tidak mau membuka pasar lalu buat apa lagi ada perjanjian perdagangan bebas,” jelas Rachmi.

Proteksi yang paling sering digunakan adalah terkait dengan perlindungan kesehatan manusia yang banyak diatur dalam ketentuan tentang Sanitary and Phitosanitary (SPS). Diantara negara-negara mitra FTA Indonesia seperti Australia, Korea Selatan, dan India lumayan sering mendapat complain terkait penerapan proteksinya di WTO. Data WTO dari total 42 komplain yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO akibat penerapan proteksi terkait dengan SPS kebanyakan ditujukan kepada AS sebanyak 8 Kasus, EU sebanyak 9 kasus, Australia sebanyak 6 kasus, Korea Selatan sebanyak 5 kasus, dan India sebanyak 3 kasus.

“Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Sementara tidak akan mampu membendung agresifitas pembukaan akses pasar. Apalagi ketika ASEAN RECP berlaku maka akan kembali membuka 10.000 pos tariff. Sehingga dalam upaya menyelamatkan rupiah Pemerintah Indonesia harus segera membatalkan perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani dan menghentikan proses perundingan perjanjian perdagangan bebas yang masih berjalan,” tambah Rachmi.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag) beberapa perjanjian perdagangan bebas yang masih dalam proses negosiasi seperti Indonesia-EU FTA, ASEAN+6 dalam Regional Comprehensive Economic Partnership, dan Indonesia-Korea FTA. Empat paket kebijakan penguatan rupiah yang minggu lalu dikeluarkan Pemerintah yakni pemberian insentif pajak, pemberlakuan bea masuk anti dumping sementara, meningkatkan kunjungan turis asing melalui pembebasan visa, dan peningkatan penggunaan biofuel.

Terkait dengan penguatan rupiah, sebelumnya, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Kementerian Perdagangan Tjahja Widayanti, saat ditemui di kantornya, Selasa (17/3), mengatakan, dengan dikeluarkan paket kebijakan ekonomi yang salah satunya adalah mengenakan bea masuk anti dumping bagi produk impor yang masuk ke Indonesia dengan yang tidak wajar kini pemerintah semakin leluasa untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Meski pemerintah tidak seenaknya menetapkan tambahan bea masuk bagi produk impor, namun dengan adanya aturan tersebut pemerintah mempunyai hak untuk mengembalikan produk impor kepada importir jika tidak terbukti. "Kalau sebelum adanya paket tersebut, pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan bea masuk anti dumping tersebut namun dengan adanya aturan itu maka pemerintah bisa mengembalikan produk impor yang ternyata tidak bersalah melakukan dumping," ujarnya.

Menurut dia, untuk melakukan investigasi terhadap produk impor yang diduga melakukan dumping itu bisa memakan waktu antara 6 bulan samapi 1 tahun. "Kalau sesuai dengan PP 34 tahun 2011 tentang tindakan anti dumping, tindakan imbalan dan tindakan pengamanan perdagangan, pemerintah diberikan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk melakukan investigasi dan itu bisa ditambah waktunya jika memang kurang. Makanya pemerintah sangat hati-hati untuk menetapkan pengenaan bea masuk anti dumping," jelasnya.

Ia juga mengakui pemerintah mempunyai wewenang untuk menetapkan bea masuk anti dumping hal itu bisa dilakukan dengan melihat data impor yang melonjak. Namun, Tjahja mengatakan sejauh ini pemerintah masih terus mengakaji seberapa besar lonjakan impornya sehingga produk tersebut layak untuk dikenakan bea masuk anti dumping. "Tapi harus dilihat juga, kira-kira ada tidak industri yang sejenis dengan impor produknya. Jadi tidak bisa langsung nuduh begitu saja," tukasnya. Namun begitu, Tjahja menegaskan pengenaan bea masuk anti dumping tersebut bukan mencari siapa salah akan tetapi memudahkan mekanisme dalam kasus dumping dan lonjakan impor.

Ketua Komite Tetap Hukum dan Pengamanan Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ratna Sari Loppies mengapresiasi langkah pemerintah. Pasalnya kebijakan tersebutlah yang dinanti oleh dunia usaha sejak 15 tahun yang lalu.

Related posts