Komisaris Bank Harus Kompeten - HINDARI POLITIK “BALAS BUDI” DI MANAJEMEN BANK BUMN

Jakarta - Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat seharusnya dikelola oleh orang-orang kompeten dan berpengalaman agar bank bisa menjadi Agent of Development di Indonesia. Apalagi Bank BUMN milik pemerintah wajib menjadi motor pembiayaan pembangunan infrastruktur yang kini digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, sangat keliru besar jika ada Bank BUMN dijadikan komoditas bargaining politik balas budi, dengan memberikan jabatan Komisaris kepada individu yang diragukan kompetensinya.

NERACA

Menurut sumber perbankan kepada Neraca, pekan ini, kondisi penempatan calon komisaris dan direksi di Bank Mandiri, dimana terlihat jelas ketika Kementerian BUMN hendak merombak susunan direksi dan komisaris Bank Mandiri. Nama calon Cahaya Dewi Cemerlang Sinaga (tim relawan Jokowi) dan Goei Siaw Hong, pengamat pasar modal yang sudah tak terdengar namanya sejak 10 tahun terakhir ini, ramai dipergunjingkan di kalangan perbankan.

Meski pada akhirnya nama kedua orang itu masuk dalam jajaran komisaris baru Bank Mandiri sesuai keputusan RUPS pekan ini, kalangan bankir menyayangkan sikap pemerintah selaku pemegang saham kurang memperhatikan good governance yang selama ini didengung-dengungkan untuk menjaga kredibilitas bank BUMN tetap pruden di mata publik.

Menurut Eko B. Supriyanto, CEO The Finance, para bankir BUMN dari dalam sebenarnya cukup untuk mempertahankan kinerja perbankan. "Kuncinya, bank-bank BUMN dijauhkan dari kepentingan tertentu, bisnis bank itu beda dengan bisnis furnitur atau batu bara. Bisnis bank itu sarat aturan dan modal dengan sumber daya manusia yang penjadi peran strategis," ujarnya.

Dari pergantian direksi dan komisaris di Bank Mandiri dan BNI, posisi direksi tampaknya bertukar tempat. Hal itu bisa dilihat dari posisi Sulaiman Arif, semula direksi BRI ke Mandiri. Dan, Achmad Baiquni semula direktur BRI menjadi dirut BNI. Sementara pengamat ekonomi yang juga mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli sekarang menjadi komisaris utama BNI bersama Revrisond Baswir sebagai komisarisnya.

Eko mengatakan memang bukan rahasia umum bahwa bank-bank BUMN menjadi lahan kepentingan politisi. Sebenarnya posisi komisaris dan direksi perbankan merupakan posisi yang memerlukan kualifikasi yang baik bidang perbankan. Oleh karenanya, sudah saatnya tarik ulur dalam penempatan komisaris dan direksi Bank BUMN harus dihindari.

“Jangan sampai bank-bank BUMN menjadi tempat titipan para politisi,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (17/3). Dia pun mencontohkan hal ini terjadi tarik ulur dalam penempatan susunan direksi dan komisaris Bank Mandiri. Untuk itu, lanjut Eko, untuk jajaran direksi dan komisaris BUMN yang akan dalam pekan ini harus dihindarkan dari politisasi dan harus diisi oleh bankir yang profesional.

OJK Harus Waspada

Pengamat ekonomi A. Prasetyantoko mengatakan seharusnya pemerintah tidak menempatkan orang sembarangan untuk menjabat direksi atau komisaris di bank BUMN. Apalagi hanya untuk politik balas jasa, ini tidak dapat dibenarkan sama sekali.

"Sudah seharusnya bank BUMN dikelola oleh orang-orang profesional dan berpengalaman agar bisa menjadi agent of development di Indonesia,"ujarnya.

Menurut Prasetyantoko ada beberapa langkah dalam meningkatkan kinerja bank BUMN atau yaitu revisi UU No. 17 Tahun 2003, hilangkan intervensi non korporasi, dan tidak menempatkan orang-orang yang tidak profesional di bank BUMN. "Jika hal itu dilakukan secara bersamaan dipastikan daya saing bank BUMN akan jauh meningkat yang pada akhirnya mendorong kinerja keuangan," kata dia.

Dengan revisi UU No. 17/2003 pasal 2 huruf g, maka 7 UU yang selama ini menghambat kelincahan bank BUMN akan berkurang menjadi 3 UU saja seperti halnya perusahaan swasta. Saat ini ia menjelaskan bank BUMN dijejali sebanyak 7 Undang-Undang yang membuat perusahaan milik negara tidak lincah bergerak seperti layaknya perusahaan swasta.

Faktor kedua, bagaimana agar bank BUMN terhindar dari intervensi korporasi. "Intervensi itu masih kental, baik intervensi politik maupun intervensi perorangan. Ini yang harus dibasmi seminimal mungkin," ujarnya.

Eko pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan seleksi yang ketat pada calon komisaris independen bank BUMN. Posisi komisaris dan direksi perbankan merupakan posisi yang memerlukan kualifikasi yang baik dalam bidang perbankan. Dia juga berharap OJK dapat melakukan fungsinya dengan baik dalam fit and proper test pimpinan bank, khususnya bank BUMN.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan menilai, terpilihnya tim sukses Jokowi di beberapa komisaris bank BUMN merupakan hal yang pasti. Karena, menurut dia, hal itu merupakan politik balas budi yang memang sudah biasa dilakukan. “Ini pasti akan terjadi (politik balas budi) sehingga tidak heran tim suksesnya bisa masuk ke perbankan BUMN,” ujarnya.

Dia mengatakan dengan masuknya beberapa tim sukses Jokowi, bisa mempengaruhi kinerja perbankan. Namun, kata dia, balik lagi kepada kepribadian dan profil masing-masing komisaris. “Tergantung orangnya bisa memberikan pengaruh positif atau negatif kepada perbankan terlebih jika memberikan tekanan,” jelasnya.

Anthony sepakat jika komisaris perbankan harus melalui proses seleksi yang ketat. Mengingat tugas dari komisaris adalah fungsi pengawasan sehingga komisaris perbankan BUMN perlu mengerti operasional perbankan dan dunia perbankan secara mendalam. “Perlu diseleksi, jadi jangan hanya direksinya yang diseleksi namun juga komisarisnya juga perlu,” cetusnya.

Terlebih, kata dia, saat ini Indonesia sedang mempersiapkan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan nantinya juga bidang keuangan sehingga perbankan BUMN perlu menyiapkan segala sesuatunya sehingga bisa bersaing di pasar ASEAN. “Bank-bank BUMN di Indonesia belum sebaik yang di Malaysia dan Singapura sehingga perlu transformasi lebih baik lagi, salah satunya dengan unsur pengawasan yang dilakukan oleh komisaris. Jadi jangan hanya menerima gaji besar saja namun juga tunjukan kemampuannya,” ujarnya.

Pengamat ekonomi UI Aris Yunanto mengatakan, manajemen Bank Mandiri memasukan komisaris dan direksi dari orang partai sah-sah saja, asalkan punya kapabilitas dan kemampuan untuk memajukan bank tersebut. Tapi jika hanya dimasukan begitu saja tidak punya background apalagi kemampuan di dunia perbankan atau industri jasa keuangan itu yang tidak boleh. "Boleh saja orang dari politik masuk, tapi dengan catatan mereka memang mampu membawa perubahan lebih baik," katanya.

Oleh karenanya, dalam fit and proper testnya nantinya di OJK harus benar-benar selektif dalam mememilih mereka. Kalau pun mereka harus masuk dalam lingkaran pujuk kepemimpinan memang benar atas dasar kemampuan mereka bukan karena memang titipan Presiden. "OJK dan Kementerian BUMN harus benar-benar selektif dan ketat saat melakukan test kepada mereka," imbuhnya.

Selain itu, seandainya mereka memang masuk dalam kepemimpinan Bank BUMN, maka harus dilihat kinerja perbankan plat merah itu di kemudian hari. Jika keuntungannya berkurang maka mereka harus siap mengundurkan diri, dan itu harus tertuang dalam pakta integritas yang mereka tanda tangani. "Indikator kemampuan mereka bisa dilihat dalam satu tahun ke depan, jika memang kondisi bank bagus maka boleh dipertahankan. Tapi kinerja perbankan jelek, maka mereka harus siap mengundurkan diri," tandasnya. iwan/agus/bari/mohar

Related posts