Di tengah kondisi anjloknya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS, Indonesia saat ini masih kebanjiran dana-dana asing berupa hot money yang masih bertahan di dalam negeri. Nah, agar hot money tetap mampu menyangga ekonomi Indonesia saat ini, tidak salah jika Bank Indonesia akhirnya memutuskan tingkat bunga acuan (BI Rate) bertahan 7,5% pada bulan ini, sama dengan level bulan sebelumnya (Februari 2015).

Bagaimanapun, dalam kondisi ekonomi global yang tak menentu seperti sekarang dimana perolehan devisa ekspor masih belum menggembirakan, karena tingkat permintaan negara mitra menurun dan harga komoditas pun menurun, maka untuk mempertahankan stabilitas keuangan negara mau tidak mau, suka tidak suka, perlu mempertahankan dana asing dalam bentuk portofolio yang kini ditaksir sekitar Rp 70 triliun tetap “betah” di dalam negeri dengan insentif yang masih menggiurkan.  

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia kemarin (17/3) memutuskan tingkat suku bunga acuan tetap berada di level 7,5%, dengan suku bunga Lending Facility dan Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8% dan 5,5 %.

"Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi 4 persen plus minus satu persen pada 2015 dan 2016 serta untuk mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat sebesar 2,5%-3% dalam jangka menengah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara saat jumpa pers, Selasa.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2015 berada pada kisaran 5,4%-5,8%, ditopang terutama oleh pertumbuhan investasi yang meningkat seiring dengan realisasi berbagai proyek infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, di samping konsumsi yang tetap kuat dan ekspor yang secara gradual akan membaik.

Namun, kita jangan senang dulu melihat akumulasi surplus neraca perdagangan Indonesia selama Januari-Februari 2015 sebesar US$1,48 miliar. Sebab, jika dihitung secara akumulasi dari akhir 2014 yang masih defisit US$1,89 miliar, maka kondisi neraca perdagangan hingga akhir Februari 2015 masih defisit sebesar US$410 juta atau sekitar Rp 6 triliun.

Memang benar, surplus selama awal tahun ini akan mengurangi nilai defisit transaksi berjalan (current account) yang pada akhir 2014 masih tercatat US$ 26,23 miliar. Untuk menambal defisit transaksi berjalan ini tentu memerlukan waktu cukup panjang di tengah pemulihan ekonomi dalam negeri maupun ekonomi global.  

Besarnya beban Indonesia menanggung akibat fluktuasi kurs rupiah yang makin dalam terhadap dolar AS, juga terasa dalam posisi utang negara dalam bentuk valuta asing. Semakin dolar mahal, maka di­konversi ke rupiah semakin besar jum­lah­nya. Padahal, keperluan dan ke­bu­tu­han tidak hanya untuk membayar utang, tetapi masih banyak kepentingan lain yang jauh lebih penting seperti memba­ngun infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain.

Indonesia sejak dulu kala tidak ter­lepas dari beban utang baik utang dalam ne­geri maupun luar negeri. Pertama sekali di akhir pemerintahan Presiden Sukarno utang Indonesia mencapai US$2,5 miliar, kemudian di akhir pe­me­rintahan Presiden Suharto utang Indonesia meningkat menjadi US$54 miliar.

Seiring perjalanan waktu utang Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan atau akan lunas. Sejak era Presiden Megawati meningkat pesat menjadi US$136 miliar dan di masa kepemimpinan Presiden SBY melonjak hingga US$183 miliar. Bahkan di awal-awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, posisi utang Indonesia sudah menyentuh angka US$290 miliar dan jatuh tempo pembayaran cicilan pada 2015 mencapai Rp108 triliun!

Bayangkan, jika total utang US$290 miliar dikalikan dengan kurs rupiah saat ini Rp13.000, maka nilai utang Indonesia da­lam rupiah melesat menjadi Rp 3.770 triliun. Ini se­buah angka fantastis, bahkan melewati jum­lah APBN 2015 yang di kisaran Rp2000 triliun. Waspadalah!