NERACA

Jakarta - Sambut pasar bebas ASEAN, atau masyarakat ekonimi ASEAN (MEA), Indonesia perlu meningkatkan jumlah insinyur dari masyarakatnya karena proporsi antara insinyur dengan jumlah penduduk yang ada di Tanah Air dinilai masih lebih sedikit dibanding proporsi di sejumlah negara tetangga lainnya.

"Sangat disayangkan, Indonesia bisa dibilang negara besar tapi `miskin' Insinyur. Jumlah Insinyur negara kita terendah di ASEAN," ungkap Kepala Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi Doedoeng Arifin , di Jakarta, Selasa, (17/3)

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia ternyata dinilai memiliki jumlah insinyur yang tidak sebanding dengan jumlah besar penduduk tersebut.

Berdasarkan data dalam rilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah insinyur yang ada di Indonesia per satu juta penduduk 'hanya' sebesar 3,038 orang.

"Sangat kecil jika dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 28,235 orang," ucapnya.

Bahkan, menurut Doedoeng, meski saat ini jumlah Insinyur Indonesia yang terdaftar di ACPE (ASEAN Chartered Professional Engineer) terbanyak di lingkup ASEAN namun masih belum memenuhi standar karena tidak proposional dengan jumlah keseluruhan penduduk.

Kondisi itu yang mengharuskan seluruh pemangku kepentingan sektor konstruksi di Indonesia harus bahu membahu meningkatkan kualitas dan kuantitas Insinyur Indonesia, terutama untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Sebagaimana diberitakan, pemberlakuan liberalisasi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 perlu amat sangat diwaspadai para pelaku konstruksi di Tanah Air agar jangan sampai pasar domestik diambil alih kompetitor asing.

Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto W Husaini dalam sejumlah kesempatan telah menyatakan bahwa pasar konstruksi Indonesia harus dikuasai kontraktor nasional.

Menurut dia, sebuah negara dapat maju bila infrastruktur dan berbagai konstruksi penting yang terdapat di dalamnya dibangun oleh kekuatan yang mandiri dari negara tersebut.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa sektor konstruksi termasuk dalam bidang perekonomian yang memiliki rata-rata pertumbuhan mencapai sekitar tujuh persen per tahunnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini juga menitikberatkan pada sektor konstruksi, selain dari sektor pangan untuk swasembada pangan, dalam struktur RAPBN-P 2015.

Untuk itu, Hediyanto menegaskan pentingnya pembinaan yang bertujuan untuk menyelaraskan kekuatan kontraktor dalam negeri sehingga pada akhirnya dapat menguasai pasar nasional dan melampauinya.

Ia juga mengemukakan bahwa Indonesia dinilai mampu mendominasi persaingan sektor jasa konstruksi ASEAN saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai 2015. "Dengan bekal pengalaman di berbagai negara di Timur Tengah, Afrika, Timor Leste, dan negara ASEAN lainnya, saya yakin badan usaha dan tenaga kerja konstruksi Indonesia akan mampu," katanya. [agus]