NERACA

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif kepada para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya pada sektor galangan kapal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan untuk membuat Indonesia menjadi poros maritim dunia.

"Industri glangan kapal sudah mendapatkan bebas PPN dan bea masuk ditanggung pemerintah itu sudah dipermudah," kata Indroyono di, Jakarta, Selasa (17/3).

Dia mengungkapkan bahwa tax allowance PPh diberikan insentif nonfiskal, seperti mengurangi biaya sewa lahan untuk galangan kapal. "Dan memberikan dukungan teknologi untuk galangan kapal di Surabaya," tambah dia.

Indroyono mengungkapkan, berbagai insentif yang telah disajikan pemerintah tersebut ditujukan ke seluruh sektor industri galangan kapal di Indonesia.

"Jadi mereka bisa mengusulkan mana-mana saja yang bebas PPN, kalau mereka impor bea masuk, berarti restitusinya langsung dikembalikan secepatnya. Satu bulan sekarang sudah selesai," tuturnya.

Senelumnya, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pengusaha mendukung program pemerintah tentang poros maritim dunia.

"Kami ingin mendukung pemerintah baru, tentunya dengan bertahap, karena poros maritim, bisa terjadi kalau di pelayaran men-support," katanya.

Dia menuturkan, selama ini INSA telah mendukung poros maritim laut tersebut melalui pengembangan tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, INSA telah memiliki pelayaran yang menjalankan kapal-kapal dengan ukuran 1.000-1.500 Teus.

Kemudian, jaringan pelayaran yang melewati Belawan, Jakarta, Surabaya dan Bitung. Serta jaringan Jakarta, Surabaya, Makasar dan Sorong.

"Anggota INSA mulai menambah kapalnya untuk mengembangkan rute tadi. Untuk memaksimalkan dalam menjalankan mereka adakan join slot," lanjutnya.

Carmelita berharap, untuk mewujudkan poros maritim dunia, pemerintah mesti mendorong lewat pemberian insentif seperti pemangkasan tarif di pelabuhan yang selama ini memberatkan pengusaha.

Kemudian memberikan pelabuhan khusus untuk pelayaran jangka pendek.

"Short sea shiping sudah direncanakan  cukup lama. Masih belum berjalan dalam pembahasan. Berharap  pemerintah  segera menentukan pelabuhan khusus short sea shiping. Pak Jokowi ingin memindahkan beban angkutan darat ke laut," pungkasnya. [agus]