NERACA

Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah petani untuk mengantisipasi anjoknya harga komoditas pangan tersebut saat musim panen, akan dinaikkan bulan ini. “Yang jelas HPP naik, kami data untuk naik, kami usahakan dalam bulan ini sudah diumumkan,” kata Menteri Amran, seperti dikutip dari laman Antara, Selasa (17/3).

Terkait besaran kenaikan HPP beras dan gabah tersebut, ia enggan menyebutkan angka pasti, tapi ia memastikan HPP tidak akan melebihi harga pasar. “Tujuannya ini kan menjaga harga turun jangan sampai petani rugi dan diusahakan tidak mungkin HPP di atas harga pasar,” ujar dia. Sementara untuk mengantisipasi anjloknya harga gabah saat musim panen, Instruksi Presiden (Inpres) tentang HPP gabah dan beras yang harus dibeli Perum Bulog mendesak segera diterbitkan untuk mengantisipasi anjloknya harga gabah saat musim panen.

Inpres Perberasan dengan patokan harga baru tersebut diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi Perum Bulog menyerap gabah petani. Tanpa instrumen tersebut, harga gabah petani dikuatirkan akan terus merosot saat musim panen. Berdasarkan, Inpres Nomor 3 Tahun 2012, harga pembelian gabah dengan kualitas air maksimum 25 persen dan kadar hampa kotoran maksimum 10 persen adalah Rp3.300/kg di petani sementara di tingkat penggilingan dihargai Rp3.350/kg untuk jenis gabah kering panen (GKP).

Sementara itu untuk gabah kualiats gabah kering giling (GKG) dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa kotoran maksimum 3 persen adalah Rp4.150/kg di gudang perum Bulog. Sedangkan harga beras dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 2 persen, dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp6.600/kg di gudang Perum Bulog.

Para petani yang tergabung dalam Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional (KTNA) meminta kepada pemerintah untuk menaikan HPP gabah dan beras. Ketua KTNA Kabupaten Subang Haji Otong mendesak pemerintah untuk menaikkan HPP beras karena sudah tiga tahun tidak pernah direvisi. Ia pun mengusulam HPP baru idealnya Rp 4.200-4.500 per kilogram untuk gabah kering panen.

Ia mengatakan HPP yang sudah tiga tahun belum dinaikkan pemerintah tersebut yakni Rp 3.300 untuk GKP, gabah kering giling Rp 4.200 per kilogram, dan beras medium Rp 6.600 per kilogram. Menurut Otong, Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Subang dan bertatap muka dengan para petani se-Jawa Barat akhir Desember 2014 sudah menjanjikan soal kenaikan HPP tersebut. "Tapi, sampai sekarang belum juga dinaikkan," kata Otong.

Padahal, pertengahan Maret-April 2015 saat yang paling tepat buat menaikkan HPP. Sebab, pada periode itu petani sedang menjalani panen raya. Dengan HPP yang berlaku saat ini, para petani sering merugi. Sebab, tidak ada keseimbangan antara ongkos produksi yang besarnya Rp 7,5 hingga Rp 8 juta per hektare dan ongkos sewa lahan Rp 15 juta per hektare per musim.

Sementara itu, Ketua KTNA Jabar Rali Sukari mengatakan sudah waktunya pemerintah memiliki keberpihakan yang nyata, bukan keberpihakan semu seperti yang terjadi selama ini. Selama ini pemerintah mendorong petani meningkatkan produksi padinya. "Tapi, soal kesejahteraannya nyaris dilupakan," Rali menegaskan.

Gara-gara HPP selalu kalah oleh harga tengkulak, daya saing Perum Bulog sebagai penyangga harga juga kalah bersaing dalam membeli gabah berkualitas tinggi. Kepala Bulog Subang Dedi Supriyadi mengatakan, saat musim panen perdana hingga pertengahan pihaknya belum bisa membeli gabah di tingkat petani. "Kami baru bisa memborong gabah kalau harga sesuai HPP, yakni Rp 3.300 per kilogram buat GKP,” ucapnya.

Penyangga Harga

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji menilai Bulog tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penyangga harga. Pasalnya menurut dia, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP). HPP terakhir yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2012 sebesar 6.600. “Dengan harga itu, Bulog tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai penyangga harga,” katanya.

Kata Sarmuji, saat ini harga beras di penggilingan berkisar Rp. 8000an untuk beras medium. "Saya khawatir dengan tidak mampunya Bulog membeli beras dan gabah dari petani, harga beras akan mudah dipermainkan oleh para spekulan," ujarnya.

Politisi Golkar ini juga mempertanyakan efektifitas dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diminta oleh Bulog dalam APBN-P 2015. "Jika HPP terlalu rendah, dana PMN yang digelontorkan ke Bulog akan mubazir karena PMN kepada Bulog diperuntukkan untuk membeli harga gabah dan beras dengan harga yang layak," tegasnya.