Dampak anjloknya mata uang rupiah sangat terasa di segala lini. Hal tersebut juga berimbas pada mero­ket­nya nilai utang pemerintah Indonesia yang harus di­bayarkan. Bila rupiah terus-menerus an­jlok, maka tidak hanya utang RI yang me­roket, kegiatan ekonomi-per­dagangan serta pembangunan pun ikut ter­ganggu.

Menurut data Bloomberg Dollar Index pada Jumat (13/3/2015) mata uang ru­piah menyentuh Rp13.185 per US$1. Se­mentara informasi kurs Bank Indonesia dalam situs www.bi.go.id per 12 Ma­ret 2015 bahwa nilai tukar rupiah ter­hadap mata uang dolar kurs jual Rp13.242 per US$1 dan kurs beli Rp13.110 per US$1.

Otomatis anjloknya nilai rupiah ter­sebut menambah beban Indonesia dalam mem­bayar utang karena dalam bentuk dollar. Semakin dolar mahal, maka di­konversi ke rupiah semakin besar jum­lah­nya. Padahal, keperluan dan ke­bu­tu­han tidak hanya untuk membayar utang, tetapi masih banyak kepentingan lain yang jauh lebih penting seperti memba­ngun infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain.

Tumor Ganas Utang Indonesia

Indonesia sejak dulu kala tidak ter­lepas dari beban utang baik utang dalam ne­geri maupun luar negeri. Pertama sekali di akhir pemerintahan Presiden Sukarno utang Indonesia mencapai US$2,5 miliar, kemudian di akhir pe­me­rintahan Presiden Suharto utang Indonesia meningkat menjadi US$54 miliar.

Seiring perjalanan waktu utang Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan atau akan lunas. Di masa Presiden BJ Habibie utang Indonesia sudah mencapai US$76 miliar, dan di era Presiden Megawati meningkat pesat menjadi US$136 miliar dan di masa kepemimpinan Presiden SBY melonjak menjadi US$183 miliar.

Bahkan di awal-awal pemerintahan Presiden Joko Widodo utang Indonesia sudah menyentuh angka US$290 miliar dan jatuh tempo pembayaran cicilan pada 2015 sebesar Rp108 triliun.

Membayangkan utang Indonesia yang terus meroket ditambah lagi anjloknya nilai rupiah, membuat geleng-geleng kepala semua pihak dan tidak tahu pasti ka­pan prediksi utang sebesar itu akan lu­nas. Bahkan bilapun seluruh utang se­besar US$290 miliar dikalikan dengan kurs rupiah sebesar Rp13.000 per 1 dollar, maka jumlah total utang Indonesia da­lam rupiah sebesar Rp3770 triliun. Se­buah angka fantantis, bahkan melewati jum­lah APBN 2015 yang ada sekitar Rp2000 triliun.

Coba iseng-iseng dibagikan dari Rp3770 triliun dibagi 245 juta penduduk In­donesia. Berarti tiap satu warga negara In­donesia, baik sudah tua dan uzur mau­pun masih bayi, sudah dibebani utang sebesar Rp15 juta!

Tiap sen nilai rupiah jatuh, maka kelipatan 13 ribu akan bertambah dalam daftar utang Indonesia. Bila sekarang utang Indonesia US290 miliar dan nilai tukar sudah Rp13.000, maka bila kembali anjlok, misanya katakanlah Rp13.300 per 1 dollar, maka utang Indonesia men­capai Rp3857 triliun. Selisih kenaikan Rp300 perak menimbulkan dampak se­besar Rp80 triliun.

Mengerikan! Pada 2013 Indonesia sudah panas dingin ketika nilai dollar mencapai Rp12.000. Kini dolar sudah men­capai Rp13.000 dan bukan mustahil semakin merangsek naik dan tentunya menambah utang Indonesia kian merak­sasa dan menjadi bisul dan tumor ganas yang terus menggerogoti Indonesia.

Upaya Melunasi Utang

Jebloknya nilai rupiah sangat ber­dam­pak pada dunia usaha dan industri dalam negeri. Terutama industri pener­ba­ngan, elektronik, otomotif, tekstil dan pro­duk tekstil serta industri besi baja.

Untuk penerbangan misalnya. Hampir 40% komponen biaya operasional maskapai seperti ongkos sewa pesawat, asuransi dan perawatan dibayarkan dalam bentuk dolar. Sementara penum­pang Indonesia membayar dalam bentuk ru­piah, tentu kenaikan dolar membuat harga tiket pesawat melambung tinggi dan tentunya merugikan dunia pener­ba­ngan.

Semakin dunia usaha dan industri ter­pukul karena mengimpor kompo­nen dan bahan baku yang mahal, maka pe­rusahaan menjadi berfikir ulang me­mang­kas gaji bahkan jumlah karya­wan (PHK) atau bilapun tidak, terpaksa me­naikkan harga produk di pasaran dan tentunya mati-matian bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri dengan harga yang lebih murah.

Oleh karena pembayaran utang luar negeri adalah suatu harga mati. Agar pembangunan di berbagai sektor lancar. Sebab, bila masih dibayang-bayangi utang yang konon dibayang-bayangi harga dolar, maka banyak pembangunan terbengkalai karena uang negara habis dicurahkan untuk membayar utang.

Langkah ekstrem dan praktis pemerin­tah untuk membayar utang salah satunya adalah mengambil paksa uang negara yang mubazir di luar negeri. Misalnya di Si­ngapura, banyak konglomerat hitam In­donesia yang melarikan uang negara dalam kasus BLBI yang dimanipulasi menjadi utang negara hingga mencapai Rp640 triliun. Maka pemerintah bisa menerap­kan ekstradisi agar Singapura berhenti melindugi dan bersedia menye­rah­kan konglomerat hitam Indonesia yang memarkirkan dana nya di sana.

Langkah kedua adalah memperkuat kemandirian di berbagai bidang terutama di bidang yang paling dibutuhkan seperti pertanian, tran­sportasi dan tekstil. Karena bila Indonesia belum mandiri mencukupi be­ras, kacang kedelai, daging sapi, pro­duk otomotif dan transportasi, maka jelas In­donesia terus-menerus tergantung ke­pada impor, yang mana impor tersebut ter­paksa menggunakan mata uang dolar.

Ketiga, menghukum mati terpidana ko­rupsi yang jelas-jelas menggerogoti uang negara. Bila dibiarkan maka uang negara untuk pembangunan habis dikorupsi.

Indonesia merupakan salah satu ne­gara besar di dunia dan terbesar di ASEAN. Maka akan sangat rentan bila ke­ropos karena tidak kuat membayar beban utang dan lemahnya nilai tukar rupiah yang semakin anjlok. (analisadaily.com)