NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Gus Irawan Pasaribu, menilai paket kebijakan ekonomi yang segera dikeluarkan Presiden Joko Widodo akan efektif untuk mempercepat reformasi struktural perekonomian. "Salah satunya dengan dampak penurunan defisit transaksi berjalan di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2015," kata dia di Jakarta, Senin (16/3).

Hal itu, menurut Gus Irawan, karena beberapa kebijakan dilandasi tujuan untuk mendorong industri berorientasi ekspor. Dia juga menyoroti beberapa wacana kebijakan dalam paket ekonomi tersebut, seperti fleksibilitas skema insentif pelonggaran pajak (tax allowance) yang "dihadiahkan" untuk investor berorientasi ekspor, selain sejumlah syarat lainnya.

Selain stimulus bagi kinerja ekspor, kata Gus, skema insentif pajak dari pemerintah ini juga seharusnya dapat meningkatkan aliran investasi asing langsung untuk menumbuhkan sektor riil. Di sisi lain, menurut dia, dengan penggelontoran insentif fiskal ini, pemerintah dapat mendorong upaya ekstra untuk menggenjot penerimaan pajak, yang ditargetkan naik 30% menjadi Rp1.290 triliun pada 2015.

"Saya melihat skema insentif ini akan mendorong dunia usaha secara luas. Dengan begitu, seharusnya pemerintah juga menyambutnya, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong naiknya peneimaan," ujar dia. Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti kebijakan peningkatan penggunaan biofuel hingga 15%, yang diharapkan dapat mengurangi tekanan impor minyak untuk BBM, yang hingga kini masih terasa di neraca perdagangan sektor migas.

"Namun, untuk biofuel, perlu ada penjelasan juga apakah kebijakan pada era Presiden SBY, salah satunya, kredit pemberdayaan energi nabati atau revitalisasi perkebunan, harusnya diteruskan," ujarnya. Gus menyebutkan kebijakan tersebut membutuhkan upaya peningkatan produksi biofuel. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memastikan kesiapan industri biofuel, yang banyak dihasilkan dari produksi minyak sawit mentah untuk mencukupi permintaan.

"Perlu ada juga perlindungan untuk pemilik lahan yang memproduksi CPO ini, terutama pemilik lahan dengan luas hektare yang kecil. Apa fasilitas buat mereka agar produksi dapat bertambah," ujarnya. Gus meyakini peningkatan penggunaan biofuel tersebut akan menghemat devisa karena pengurangan impor, yang akhirnya akan berdampak positif pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. [ardi]