Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Transaksi E-commerce

Pemerintah akan meningkatkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemerintah akan meningkatkan transaksi perdagangan secara elekronik (e-commerce), sehingga pada 2016, transaksi e-commerce bisa mencapai angka US$20 miliar.

“Oleh karena itu, harus diatur agar peraturan menteri terkait e-commerce saling terintegrasi."kata Menteri Kominfo Rudiantara di usai Luncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat TIK, di Kantor Kominfo.

Menurutnya, pihaknya akan membuat Roadmap dalam waktu 3-6 bulan ke depan, dan pemerintah menargetkan nilai transaksi e-commerce mencapai US$20 miliar dollar pada tahun 2016. Menteri Rudiantara mengungkapkan, transaksi e-commerce di Indonesia saat ini masih relatif rendah. Pada tahun 2014 nilai transaksi e-commerce baru mencapai angka US$12 miliar atau setara dengan Rp150 triliun.

Padahal, lanjut Menkominfo, potensi e-commerce di Indonesia masih dapat dioptimalkan seperti halnya di negara Tiongkok yang transaksi perdagangan secara elektroniknya menembus angka Rp6.000 triliun. “Di Tiongkok tahun 2014, nilai transaksi e-commerce-nya tiga kali lipat APBN Indonesia,”ungkapnya.

APBN Perubahan 2015 kurang lebih sebesar Rp 2.000 triliun. Artinya, nilai transaksi e-commerce Tiongkok pada tahun lalu sudah mencapai Rp 6.000 triliun. Dibandingkan dengan Tiongkok, nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun lalu yang sebesar Rp 150 triliun berarti hanya 2,5 persennya saja.

Ditambahkannya, pembahasan mengenai e-commerce melibatkan banyak kementerian dan lembaga karena menyangkut sejumlah isu di bidang logistik, infrastruktur, institusi keuangan dan sebagainya. Mengenai sistem pembayaran online, internal pemerintah masih mengkaji apakah regulasinya akan diperketat atau tidak."Apakah bebas seperti sekarang pakai kartu kredit. Lalu di Kementerian Perdagangan, apa diatur harus minta izin atau cukup mendaftar. Karena dari peraturan menteri lalu, itu dimudahkan hanya mendaftar," tuturnya.

Rudiantara mengatakan pihaknya tengah menyusun beleid yang mewajibkan adanya sertifikasi bagi pelaku bisnis e-commerce. Rencananya, peraturan ini akan terbit pada pertengahan tahun ini. "kesuksesan Tiongkok dalam memanfaatkan transaksi "e-commerce" untuk mendorong sektor perdagangan bisa menjadi acuan penyusunan peta jalan sistem elektronik yang sedang disiapkan oleh pemerintah."katanya.

Pemerintah terus menggenjot pengguna elektronik commerce atau perdagangan elektronik (e-Commerce) di Indonesia agar semakin banyak dan berkembang. Rudiantara mengatakan, permasalah multistakeholder ini melibatkan banyak pihak dan banyak isu yang berkembang, sehingga perlunya peran e-Commerce secara berkelanjutan dan banyak melibatkan kementerian.

Isu yang terkait juga banyak. Seperti isu logistik, infrastruktur, financing institution dan lainnya. Nanti, akan kita coba bahas payment gateway-nya seperti apa. Apakah bebas seperti sekarang yang menggunakan kartu kredit. Kemudian dari sisi perdagangan ini diaturnya harus minta izin atau daftar? Sedangkan di Kominfo peraturan menteri tahun lalu dimudahkan, hanya mendaftar saja, kata Rudiantara di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Menurutnya, stakeholders yang terkait dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan beberapa menteri terkait untuk membahas e-Commerce. Terkait dengan itu, pihaknya akan mengeluarkan peraturan bagaimana mensertifikasinya. Jadi kemudahan diberikan dalam konteks pengaturan, tapi tetap ada kontrol dan mekanisme yang harus ditetapkan.

Ini juga berkaitan dengan Bank Indonesia, karena payment gateway-nya seperti apa. Berkaitan juga dengan BKPM, karena sekarang masih terdaftar sebagai negatif investasi. Kemudian Badan Ekonomi Kreatif juga terlibat. Jadi banyak. Tadi kesepatakannya kita akan siapkan semacam roadmap, jangka waktunya 3-6 bulan harus tersedia, ujarnya.

Related posts