NERACA

Jakarta -  Pemerintah tengah menyusun paket kebijakan reformasi struktural ekonomi. Langkah ini ditempuh sebagai upaya penyelamatan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, mengatakan paket kerjasama tersebut dikeluarkan setelah dibahas dalam rapat koordinasi, hari ini diteken oleh Presiden Joko Widodo.

"Ini telah disiapkan semua aturan yang diperlukan. Dan tadi sudah selesai dalam rangka menyiapkan reformasi struktural ekonomi kita," kata Sofyan di Jakarta, Senin (16/3). Dia mengungkapkan, setelah beberapa hari yang lalu disepakati ada empat paket kebijakan, kini pemerintah tengah membahas turunan dari empat poin kebijakan tersebut.

"Yang kemarin sudah diumumkan insentif, bebas visa, penggunaan biofuel, anti dumping, revitalisasi dan memperkuat industri reasuransi domestik. Yang utama empat kebijakan. Tapi ada turunannya," imbuhnya. Sofyan berharap, kebijakan tersebut bisa berlaku secepat mungkin. Menurut dia, saat ini ada beberapa kebijakan yang siap diberlakukan pada 1 April mendatang.

"Semua sudah siap cuma ada yang berlaku 1 April. Tapi kalau yang PP kan baru berlaku 30 hari setelah ditandatangani. ‪Misal yang 1 April itu tentang L/C untuk ekspor walau ada beberapa sektor, kita akan lihat secara lebih detail. Yang penting jangan ada distorsi tapi ada manfaat besar," katanya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, kondisi rupiah memang sudah sangat mengkhawatirkan, paket kebijakan ekonomi yang bakal dikeluarkan oleh pemerintah harus efektif menangani ekonomi dalam negeri yang sedang lesu. "Dari delapan jurus pemerintah, pertanyaannya mana yang betul akan efektif dalam jangka pendek. Karena ini bukan hanya persoalan nanti," kata Enny.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Mandiri Sekuritas, Aldian Taloputra mengatakan meskipun pemerintah berencana mengeluarkan 8 (delapan) paket kebijakan ekonomi, namun hal itu diyakini takkan membawa perubahan yang cukup berarti terhadap depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini. 

menurutnya, saat ini yang terpenting adalah bagaimana implementasi dari paket-paket kebijakan ekonomi yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Jika implementasi bisa berjalan sesuai harapan, maka hal itu bisa menjadi angin segar bagi penguatan rupiah terhadap dollar Amerika Serikt (AS). "Kami sedang menunggu detail paket kebijakan ekonomi itu. Paling penting, implementasinya sejauh mana. Kami mau lihat dulu baru bisa bicara dampaknya seberapa besar," tuturnya. 

Berikut delapan paket kebijakan yang bakal dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, pertama, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping. Kedua, Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar ekspor. Ketiga, Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Keempat, Meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi. Kelima, Insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100 persen ke perusahaan induk di negara asal. Enam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing. Tujuh, Mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi. Dan delapan Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah. [agus]