NERACA

Jakarta – Dalam rangka mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meningkatkan penggunaan biofuel untuk sektor transportasi dari yang awalnya hanya 10% menjadi 15%. Atas peningkatan penggunaan biofuel tersebut, ditaksir negara akan menghemat devisa negara karena impor mencapai US$1,3 miliar.

Bahkan, Menteri ESDM Surdiman Said sepakat untuk meningkatkan penggunaan biofuel secara bertahap dan pada tahun depan ditargetkan penggunaan biofuel mencapai 20%. “Tahun ini mungkin 15 persen. Itu akan berdampak pada penghematan devisa, karena akan mengurangi impor BBM sampai USD 1,3 miliar,” ujar Sudirman di Jakarta, Senin (16/3).

Sudirman menegaskan bakal merevisi aturan Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Revisi aturan tersebut akan selesai pada pekan depan. “Secara konsep sudah diputuskan, tinggal pelaksanaan dari peraturan itu,” kata dia. Selain itu, Kementerian ESDM bakal mengundang para pengusaha di bidang bahan bakar nabati guna membantu pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan tersebut.

Dengan aturan tersebut, penyerapan biofuel dapat mencapai 5,3 juta kilolter (kl) per tahun. “Itu artinya akan mengcreate demand untuk bagian pangan. Karena sebagian akan terserap untuk biofuel. Artinya baik juga untuk bisnis bidang CPO. Permen sudah siapkan tinggal tandatangan. Nanti kalau sore sudah diputuskan di Sidang Kabinet, akan segera dikeluarkan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan penggunaan biofuel pada kendaraan tidak akan menimbulkan efek negatif, “Untuk sektor transportasi, tak ada masalah dengan mandatory B-10 tersebut. Secara umum, alat transportasi bisa menggunakan biofuel tanpa ada masalah dan terbukti aman,” katanya.

Menurut dia, kendaraan darat baik bus atau truk serta kereta api (KA) sudah bisa menggunakan biofuel dengan kadar B-10%. Sejauh ini penggunaan biofule untuk alat transportasi darat sudah dilakukan secara umum. Hampir semua SPBU milik Pertamina sudah menjual biosolar dengan campuran 10%. Dikatakan, dengan mandatori B-10% serta makin banyaknya penjuaan biosolar atau solar dengan campuran BBN 10% terus meningkat.

“Kini, hampir semua kendaraan diesel terutama bus dan truk angkutan barang sudah menggunakan biosolar. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menggunakan biofuel juga makin tinggi,” jelas Rida. Sadar atau tidak, lanjut dia, cadangan minyak dan gas (migas) Indonesia makin kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan bauran energi secara bertahap. “Kalau biasanya menggunakan BBM murni, kini bisa dicapur dengan BBN. Tahap awal mulai 10% dan tidak masalah,” papar Rida.

Direktur Biofuel Ditjen EBTKE Dadan Kusdana menambahkan, sampai akhir tahun 2014 lalu konsumsi biofuel mencaai angka 1,8 juta kilo liter (KL). “Jumlah itu meningkat dibandingkan konsumsi biofuel tahun sebelumnya,” kata dia. Tahun 2015 ini, lanjut Dadan, pemerintah menargetkan kosumsi beofuel terus meningkat lagi. Angkanya bisa naik menjadi 3,2 juta KL samai 3,5 juta KL. “Trend konsumsi biofuel tentu akan terus naik. Oleh karena itu, jika target konsumsi biofuel tahun 2015 naik menjadi minimal 3,2 juta KL optimis akan terlampaui,” tandas dia.

Dongkrak Harga

Dari sisi pengusaha, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintahan lebih tegas melaksanakan kebijakan penerapan biofuel dengan menjadikan kewajiban. Pengurus GAPKI Joefly Bahroeny menyatakan bahwa kebijakan penerapan biofuel yang saat ini bersifat mandatori seharusnya menjadi kewajiban sehingga mampu mendorong peningkatan permintaan minyak sawit di dalam negeri. “Negara-negara yang berhasil dalam penerapan biofuel menerapkan peraturan yang mewajibkan. Kalau tidak ditaati, akan ada penalti atau sanksi,” kata Joefly.

Dengan kewajiban penerapan biofuel di dalam negeri, menurut dia, akan mendongkrak harga sawit yang dampaknya akan mengangkat harga jual produksi kelapa sawit rakyat. Joefly mengakui bahwa harga CPO saat ini belum bersahabat bagi industri kelapa sawit dalam negeri karena berkisar 700–750 dolar AS per ton. “Peluang untuk meningkatkan (harga itu) masih terbuka, yakni dengan mengefektifkan penggunaan biofuel,” katanya.

Kapasitas terpasang minyak sawit mentah nasional saat ini sebanyak 3,2 juta ton. Namun, realisasi produksi pada tahun 2014 sekitar 50 persen. Untuk itu, pemerintah diminta berkomitmen terhadap penerapan biofuel. “Kalau tidak komit dengan penerapan biofuel ini, harga minyak sawit akan anjlok ke depannya dan yang akan menderita petani juga,” katanya. Apalagi saat ini sekitar 4,4 juta hektare perkebunan kelapa sawit di Tanah Air dikelola oleh petani swadaya.

Pengamat dari Godrej International Ltd. Dorab E. Mistry mengemukakan bahwa Indonesia sekarang kurang serius dalam melaksanakan kebijakan biofuelnya. “Pemerintah hanya meminta Pertamina meningkatkan penggunaan biofuel, tetapi saya kira pemerintah harus lebih keras dengan mengambil kebijakan yang lebih tegas guna mendorong pemakaian biofuel dalam negeri,” katanya.

Dia mengatakan bahwa kalau biofuel meningkat, permintaan terhadap minyak sawit akan meningkat dan mendorong harga naik. Dorab meramalkan bahwa harga minyak sawit tahun depan akan berkisar 2.300–2.500 ringgit per ton. “Ini bergantung pada kondisi, termasuk pelaksanaan kebijakan biofuel di negara-negara pengekspor dan pengimpor minyak sawit,” katanya.