Pengusaha Kakao Desak Pemberlakuan Bea Keluar Tunggal - Perdagangan Luar Negeri

NERACA

Jakarta - Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) mendesak pemerintah segera memberlakukan tarif bea keluar (BK) tunggal atas ekspor biji kakao. “Kami mengusulkan tarif BK tunggal tetap sebesar 15% atau sama dengan besaran yang diusulkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Usulan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintahan kabinet sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif AIKI, Sindra Wijaya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sindra mengatakan, desakan tersebut diajukan menyusul terjadinya penurunan harga kakao di pasar internasional sejak akhir 2014 yang kemungkinan akan berlanjut. Saat ini, harga rata-rata kakao global sekitar US$2.900 per ton atau turun dari harga rata-rata per akhir 2014 sebesar US$3.000 per ton, sehingga BK yang berlaku saat ini sebesar 10%.

“Tarif BK yang berlaku sekarang diterapkan progresif, dari 0% hingga 15%. Kami sudah usulkan dari zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya sistem BK itu direvisi supaya diterapkan tunggal langsung flat 15%,” paparnya.

Besaran BK yang berlaku saat, lanjut Sindra, akan menyulitkan industri pengolahan hilir kakao di dalam negeri. Pasalnya, industri di dalam negeri juga dikenakan beban PPN 10% untuk pembelian bahan baku biji kakao dan jika membeli dari impor ditambah 5% untuk bea masuk (BM), sehingga pembelian di luar negeri justru lebih murah dibandingkan di dalam negeri.

“Dengan sistem BK tunggal dan flat, pemerintah tidak perlu harus melakukan evaluasi bulanan untuk menentukan besarannya. Usulan ini mempertimbangkan pengenaan tarif serupa oleh negara produsen kakao lain, seperti Pantai Gading dan Ghana,” ujarnya.

Sementara itu, Industri hilir kakao di dalam negeri diproyeksikan menyerap 750-800 ribu ton biji kakao pada 2015-2016. Produksi biji kakao nasional pun diharapkan mencapai 1 juta ton tahun yang sama dari 500-600 ribu ton pada 2012.

Dia memproyeksikan, dengan gerakan nasional peningkatan produksi dan mulu kakao (Gernas Kakao), produksi biji kakao Indonesia bisa mencapai 1 juta ton pada 2015-2016. "Pada saat itu, kapasitas produksi industri hilir kakao di dalam negeri menyerap 750-800 ribu ton, sisanya bisa diekspor," kata dia.

Sindra menjelaskan, program Gernas Kakao sejak tahun 2009 akan terasa hasilnya secara signifikan pada 2015-an. Dengan proyeksi produksi biji kakao mencapai 1 juta ton tahun tersebut, pemerintah pun mulai mengantisipasi pemasarannya.

Jika industri di dalam negeri bisa menyerap 750-800 ribu ton, berarti ada porsi ekspor biji kakao sekitar 250 ribu ton. "Sementara itu, konsumsi di dalam negeri juga harus terus dinaikkan, selain meningkatkan pasar ekspor untuk produk olahannya," ujarnya.

Menurut dia, saat ini, konsumsi kakao olahan di dalam negeri baru 60-70 ribu ton per tahun dan diproyeksikan mencapai 150 ribu ton dalam 3-4 tahun ke depan. Dari hasil analisa pasar, industri kue dan roti (bakery) saat ini merupakan penyerap kakao olahan terbesar, kemudian industri kosmetik, selai, bumbu roti, dan aneka makanan bercokelat.

Kemudian, lanjut Sindra pemerintah dan pelaku usaha juga tengah memperkuat serapan pasar produk cokelat batang di dalam negeri. "Kami juga memperkuat branding untuk minuman bercokelat. Itu agenda promosi kita berikutnya," imbuh dia.

Di tempat yang sama Mentan menuturkan, pelaku industri hilir dan eksportir kakao tidak perlu mengkhawatirkan pasokan biji kakao di dalam negeri karena produksi bisa digenjot dengan Gernas Kakao. "Hasil dari Gernas sudah mulai terasa. Rasanya tidak perlu mengkhawatirkan kekurangan bahan baku dan untuk ekspornya," kata dia.

Sekjen Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Dakhri Sanusi khawatir, eksportir akan kehabisan kuota biji kakao pada 2014. Karena itu, pemerintah pun diminta memacu produksi kakao nasional. Saat ini, hasil dari Gernas Kakao belum terasa dampaknya terhadap produktivitas biji kakao nasional.

Dakhri mengakui, pemberlakuan bea keluar (BK) kakao telah berdampak signifikan bagi pertumbuhan industri hilir kakao di dalam negeri. "Memang, semakin banyak industri pengolahan yang tumbuh. Saat ini saja, ada potensi investasi untuk pengolahan 300 ribu ton di Surabaya. Karena itu, kami mengharapkan pemerintah memerhatikan kondisi ini," ucap dia.

Dia berpendapat, produksi biji kakao nasional idealnya harus mencapai 1 juta ton agar industri olahannya di dalam negeri berkembang. "Selain itu, perlu adanya promosi pasar ekspor yang baru, seperti ke Timur Tengah dan India," kata Dakhri.

Ekspor Kakao

Selama ini, sebagian besar biji kakao masih diekspor dalam bentuk biji mentah, sehingga nilai tambahnya lebih banyak dinikmati oleh negara lain. Dengan pemberlakuan BK Kakao sejak 2010, pasokan biji kakao di dalam negeri saat ini lebih terjamin.

Pemerintah memproyeksikan, jumlah industri hilir olahan kakao di dalam negeri bertambah menjadi 20 unit pada 2015 dari saat ini 16 unit. Kapasitas terpasangnya juga ditargetkan tumbuh menjadi 950 ribu ton pada 2015 dari 580 ribu ton pada 2011. Sedangkan produksi olahannya dibidik tumbuh naik menjadi 700 ribu ton tahun 2015 dari 268 ribu ton pada 2011.

Pada April tahun lalu, Sindra memperkirakan industri pengolahan biji kakao Indonesia bakal mengalami kesulitan bahan baku. Tahun 2015 kebutuhan industri pengolahan bakal melampaui pasokan dalam negeri.Ia memperkirakan pada tahun 2015 mendatang kapasitas terpasang industri pengolahan mencapai 600.000 ton, sedangkan pasokan bahan baku dalam negeri hanya sekitar 500.000 ton. Selain itu Sindra Wijaya menyoroti kemungkinan terjadinya penurunan mutu karena masih banyak tanaman kakao petani yang sudah tua atau terserang PBK maupun VSD. “Industri sangat mengharapkan agar kegiatan peningkatkan produksi kakao seperti Gernas dilanjutkan,” ungkapnya.

Tentu hal ini, katanya, bisa menjadi solusi jangka panjang. Namun untuk tahun depan, agar industri nasional dapat mempertahankan kapasitas terpasangnya maka pemerintah perlu melebarkan kran impor. Sindra berharap agar bea masuk impor biji kakao sebesar 5% dihapuskan. Menurutnya jika kebijakan ini tetap diterapkan maka industri akan kesulitan bahan baku.

Sebagai catatan, pemerintah memperkirakan produktivitas kakao nasional bisa digenjot, menjadi 900.000 ton produksi per tahun pada 2015. Di sisi lain, kapasitas terpasang industri pengolahan kakao di Tanah Air tahun lalu mencapai 850.000 ton.

Related posts