NERACA

Bali – Prestasi Indonesia yang menempati posisi 10 dalam tata kelola perusahaan yang baik dan benar atau good corporate governance (GCG) di ASEAN, dinilai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito sebagai penilaian yang tidak objektif. Pasalnya, assesor yang me'rating dituding banyak tidak memahami aturan pasar modal sehingga mendapatkan penilaian yang berbeda,”Assesor antar negara berbeda Jadi, mereka menggunakan tolok ukurnya masing-masing. Maka beda cara, beda juga hasilnya," katanya di Bali, Sabtu (14/3).

Menurutnya, bila cara assessor melakukan rating sama diyakini hasilnya juga  objektif. Namun demikian, dirinya mengakui bahwa peringkat GCG emiten domestik belum sesuai harapan. Kendatipun demikian, Ito mengklaim, saat ini terus mengalami perbaikan. Bahkan kedepan, pihaknya akan terus mengupayakan untuk mendorong perbaikan GCG agar emiten Indonesia dapat lebih bersaing di level ASEAN dan pada akhirnya menjadi daya tarik bagi investor lintas negara untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Menyadari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar menjadi point penting bagi perusahaan yang tercatat di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyikapi serius rendahnya rating GCG pasar modal di Indonesia, khususnya dalam keterbukaan informasi.

Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menuturkan, pihaknya berjanji untuk terus melakukan perbaikan dari tahun ke tahun. Diklaimnya, pihak OJK telah banyak melakukan perbaikan dalam prinsip GCG. Bahkan, tahun ini OJK bakal merilis aturan baru tentang GCG,”Sebelum semester pertama tahun ini berakhir, aturan itu ditargetkan sudah dirilis," kata Nurhaida.

Dia menambahkan, untuk menjaga kualitas GCG Indonesia menjadi lebih baik, OJK mengundang sekitar 100 perusahaan publik atau emiten untuk hadir guna memberikan pendapat dan harapan sebelum aturan baru itu dirilis,”Rating perusahaan kita memang masih rendah di kawasan ASEAN dari sisi GCG. Contohnya, website emiten masih banyak yang belum berbahasa Inggris dan keterbukaan informasinya juga masih belum spesifik," tuurnya.

Menurut Nurhaida, peringkat GCG perusahaan Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara di kawasan ASEAN. Kondisi itu tidak sebanding dengan posisi pasar modal Indonesia yang masuk dalam lima besar. Oleh karena itu, diharapkan dengan aturan baru mengenai GCG, nantinya perusahaan Indonesia mendapatkan poin lebih baik.

Rencananya, dalam waktu dekat akan diselenggarakan pemilihan 50 emiten terbaik di ASEAN oleh lembaga-lembaga pasar modal di kawasan,”Diharapkan perusahaan Indonesia masuk di antara 50 emiten dengan GCG terbaik. Minimal ada perwakilan dan lebih banyak tentu lebih baik,”tegasnya.

Penerapan GCG dalam industri pasar modal menjadi keharusan bagi setiap pelaku usaha, emiten atau anggota bursa. Hal ini dilakukan guna menciptakan keamanan berinvestasi dan menumbuhkan daya saing. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad pernah bilang, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan lagi menjadi keharusan, melainkan kebutuhan perusahaan-perusahaan dalam menjalankan bisnis. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian, perbaikan governance sangat menentukan minat investasi. (bani)