NERACA

Jakarta - Pemerintah bakal mengeluarkan 8 paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ini, tidak lain antara lain untuk menanggulangi depresiasi rupiah yang kini terjungkal di atas Rp13 ribu per dolar Amerika Serikat, selain itu tak lain adalah upaya pemerintah dalam memperbaiki posisi current account deficit (CAD).

Menanggapi hal itu, Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, kondisi rupiah memang sudah sangat mengkhawatirkan, oleh karena kebijakan ekonomi yang bakal dikeluarkan oleh pemerintah harus efktif menangani masalah rupiah, defisit transaksi berjalan, dan tentu membawa ekonomi lebih baik ditengah kondisi ekonomi dalam negeri yang sedang lesu. "Dari delapan jurus pemerintah, pertanyaannya mana yang betul akan efektif dalam jangka pendek. Karena ini bukan hanya persoalan nanti," kata Enny, kepada Neraca, di Jakarta, Sabtu, (14/3).

Menurutnya, pemerintah masih mendapatkan dorongan dari stok barang di retailer yang masih ada, sehingga akan membuat harga komoditas relatif aman. Akan tetapi, bila Rupiah mengalami pelemahan secara berkepanjangan, maka para pengusaha pasti akan menaikkan harga produknya. "Dari delapan jurus kita seharusnya mengingat lagi mana yang jadi sumber pelemahannya. Sumber pelemahan itu karena CAD. Nah CAD ini harus clear," ucapnya.

Untuk itu, menurut dia lagi, sebaiknya pemerintah segara mencari solusi atas masalah ini yang dapat dirasakan dampaknya dalam jangka pendek. Terlebih terdapat persoalan kupon jatuh tempo sebesar USD27 miliar yang membuat mata uang dalam negeri mengalami pelemahan. "Mana kebijakan jangka pendek untuk menutup persoalan ini harus konkret, dan tentu upaya jangka panjang juga jangan ditinggalkan," terangnya.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Mandiri Sekuritas, Aldian Taloputra mengatakan meskipun pemerintah berencana mengeluarkan 8 (delapan) paket kebijakan ekonomi, namun hal itu diyakini takkan membawa perubahan yang cukup berarti terhadap depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini. 

menurutnya, saat ini yang terpenting adalah bagaimana implementasi dari paket-paket kebijakan ekonomi yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Jika implementasi bisa berjalan sesuai harapan, maka hal itu bisa menjadi angin segar bagi penguatan rupiah terhadap dollar Amerika Serikt (AS). "Kami sedang menunggu detail paket kebijakan ekonomi itu. Paling penting, implementasinya sejauh mana. Kami mau lihat dulu baru bisa bicara dampaknya seberapa besar," tuturnya. 

Dari keseluruhan paket Ekonomi itu, lanjut dia, yang paling dinantikan oleh para investor yakni kepastian insentif repatriasi dividen bagi investor. Fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau tax allowance diyakini dapat memacu investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia.

Berikut delapan paket kebijakan yang bakal dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, pertama, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping. Kedua, Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar ekspor. Ketiga, Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Keempat, Meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi. Kelima, Insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100 persen ke perusahaan induk di negara asal. Enam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing. Tujuh, Mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi. Dan delapan Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah. [agus]