Jakarta – Sejumlah pengamat ekonomi menilai “Trio Defisit” (defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, defisit anggaran) masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas nilai rupiah di dalam negeri. Pasalnya, hingga akhir 2014 total defisit neraca perdagangan mencapai US$1,89 miliar, defisit transaksi berjalan (current account) US$26,23 miliar dan defisit anggaran Rp 227,4 triliun atau 2,26% dari PDB. Sementara pemerintah diminta lebih fokus dan cepat dalam upaya menangkal depresiasi rupiah lebih dalam terhadap dolar AS.

NERACA
Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, sudah seharusnya pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi pelemahan rupiah yang terjadi saat ini. Tentunya pelemahan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dapat membuat defisit transaksi berjalan kian membengkak.

“Selain itu, pemerintah agar segera mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan devisa ekspor, yang pada akhirnya berdampak  meningkatkan pendapatan devisa dalam negeri,” ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Dia mengakui aturan Bank Indonesia (BI) tentang devisa hasil ekspor (DHE) saat ini belum menunjukkan riil DHE dari eksportir Indonesia mengendap di perbankan lokal, namun hanya sekedar untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan administratif ke BI. Harusnya BI mewajibkan eksportir untuk mengendapkan (hold) DHE di dalam negeri minimal 3-6 bulan.

Karena, menurut dia, banyak DHE milik eksportir Indonesia yang masih terparkir di luar negeri (Singapura), yang seharusnya segera kembali masuk ke dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat portofolio devisa negara. Saat ini total cadangan devisa per Januari 2015 tercatat US$115,5 miliar. 

Hendri mengatakan, upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah adalah meningkatkan ekspor. Ekspor industri, terutama industri manufaktur, menjadi fokus pemerintah karena sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah pada kegiatan ekspor. 

“Upaya untuk meningkatkan ekspor industri manufaktur ini sangat menjadi perhatian pemerintah, mengingat sektor industri manufaktur merupakan sektor yang memberikan nilai tambah tinggi bagi kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan ekspor,” tuturnya.

Dia mengingatkan, peningkatan devisa ekspor sangat penting untuk memperkuat nilai tukar rupiah, karena sangat sulit untuk menekan atau menghentikan aktivitas impor di era perdagangan bebas seperti sekarang.  

Pasalnya, kurs rupiah saat ini melampaui Rp 13.000 per US$ berpotensi terus merosot menghadapi situasi ekonomi AS yang membaik dan rencana The Fed menaikkan suku bunga acuannya pada semester I-2015, jika pemerintah dan BI tidak melakukan solusi kebijakan yang bersifat signifikan dan cepat menghadapi kondisi tersebut.

Hal lain juga merupakan upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pelemahan rupiah, menurut Hendri,  adalah menegakkan kembali UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. UU tersebut dengan tegas menetapkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan mata uang rupiah. Bila berhasil dilaksanakan sepenuhnya, tentu rupiah akan terjaga dari tekanan fluktuasi.

Bagaimanapun, sejumlah negara tetangga Indonesia pun telah melakukan hal ini untuk menjaga nilai kredibilitas mata uang mereka. “Ini untuk menjaga kredibilitas nilai rupiah, sekaligus mempertahankan kedaulatan rupiah,” ujarnya.

Belum Mengkhawatirkan
Ekonom yang juga Ketua LP3E Kadin Prof  Dr Didiek J. Rachbini mengatakan, pergerakan kurs rupiah yang terus melemah di kisaran Rp13.000 per US$ harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Meski menguntungkan, pelemahan ini ternyata juga bisa merugikan Indonesia. Pemerintah tidak boleh main-main dalam menghadapi pelemahan nilai tukar. Apalagi, masalah ini bersifat struktural hingga membuat beberapa sektor bisnis mengalami ketidakstabilan.

"Rupiah yang turun selama beberapa bulan ini merupakan kelanjutan dari dua tahun sebelumnya, tidak boleh main-main. Jangan hanya mengatakan aman tanpa melakukan tindakan apa-apa," ujarnya.

Dia menambahkan, jika transaksi berjalan di dalam negeri masih minus, ekspor barang juga tidak cukup untuk melakukan impor barang. Bahkan, pelemahan ini merupakan pertama kalinya setelah empat dekade setelah neraca perdagangan mengalami defisit. Dia pun mengatakan perlu perbaikan neraca transasi berjalan untuk meredam gejolak rupiah. Hal itu lantaran, neraca transaksi berjalan kerap defisit karena masih melakukan ekspor barang mentah.

Namun demikian, Didik menilai kondisi rupiah belum terlalu mengkhawatirkan karena tertolong data makro ekonomi yang relatif baik."Inflasi kita bagus, cadangan devisa bagus, APBN  juga lumayan sudah tidak impor bensin yang besar. Mestinya rupiah pada masa kepemimpinan Jokowi ini bertahan, bahkan mungkin bisa kuat. Mengapa? Karena masih  periode “bulan madu”, harapan bisnis, ekspektasi, demokrasi yang bagus," ujarnya.

Hanya sayangnya, menurut Didiek, saat ini pemerintah seperti lepas tangan dan tidak cukup solutif mengatasi pelemahan rupiah dengan mencari-cari alasan untuk menenangkan masyarakat. Ego sektoral antar lembaga pemerintahan juga masih sangat tinggi, masing-masing masih ingin berebut kewenangan. Hal ini yang harus segera dicarikan solusi mengatasi pelemahan rupiah secara signifikan, terpadu dan cepat.

Direktur Indef, Enny Sri Hartati menilai pemerintah lamban dalam menyikapi depresiasi rupiah yang terjungkal semakin dalam dengan kondisi yang mengkhawatirkan sudah menembus di atas Rp 13.000 per US$. “Pemerintah lamban antisipasi rupiah," katanya.

Menurut mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, anjloknya rupiah adalah sebuah "wake up call" untuk pemerintahan Jokowi. Pemerintah tidak bisa dan tidak boleh hanya terus-menerus bicara soal-soal mikro, seperti infrastruktur, proyek, dan lainnya. Pemerintah juga canggih dalam merumuskan kebijakan dan berbicara tentang ekonomi makro.

“Kata anak-anak muda, jangan asal njeplak. Kalau hal itu dilakukan,  akan merusak kredibilitas kita di dalam dan luar negeri,” ujarnya, Sabtu.

Rizal mengingatkan, agar pemerintah menyadari bahwa defisit transaksi berjalan sebagian besar, dibiayai oleh aliran hot money (speculative inflows). Itulah yang menyebabkan mengapa  BI sangat hati-hati. BI sepertinya sadar, penurunan tingkat BI Rate sangat besar akan membuat Rupiah anjlok mendekati Rp14.000/US$.

Namun ekonom A. Prasetyantoko mengatakan, untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah itu tak bisa dilakukan dari kebijakan moneter yang berlebihan, atau dengan menaikkan BI Rate secara terus menerus. Pemerintah bersama kementerian terkait seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan di sektor riil. Sejauh ini “obat” mengatasi pelemahan rupiah hanya satu arah, yaitu berasal dari BI. Masalahnya, kenaikan BI Rate yang terus menerus akan berdampak struktural.

Karena itu, pemerintah perlu segera menyelesaikan persoalan yang dampaknya terhadap melemahnya nilai tukar rupiah saat ini. Menurut dia, cara yang dapat ditempuh, sebisa mungkin adalah mencari solusi melemahnya ekspor dan menekan laju impor.

"Persoalan ekspor-impor jangan hanya diselesaikan dengan menitikberatkan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semata. Jangan hanya Kemenkeu untuk menyelesaikan persoalan yang struktural itu," ujarnya. agus/iwan/bari/mohar