Butuh Waktu Panjang - SOSIALISASI PAKET KEBIJAKAN BARU

Jakarta - Pemerintah disebut-sebut hari ini (13/3) akan mengeluarkan paket kebijakan baru untuk sektor riil sebagai upaya untuk meredam derasnya depresiasi Rupiah terhadap dolar AS belakangan ini, sementara kalangan pengamat ekonomi menilai kebijakan baru yang a.l. pemberian insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100% ke perusahaan induknya di luar negeri, membutuhkan waktu sosialisasi yang memakan waktu cukup panjang.

NERACA

Paket kebijakan baru itu untuk mendorong perbaikan defisit transaksi berjalan (current account) sehingga nantinya dapat meningkatkan kurs rupiah terhadap dolar AS secara bertahap. Pemerintah juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping. Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar ekspor. Kemudian Mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi. Dan Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah

Menurut pengamat ekonomi UI Nina Sapti Triaswati, paket kebijakan baru untuk meredam gejolak rupiah terhadap dollar merupakan salah satunya adalah kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, kebijakan ini memakan waktu yang panjang dimana diperlukan sosialisasi yang cukup panjang kepada semua pihak yang terkait. Pemerintah tampaknya lebih mengutamakan kebijakan fiskal ketimbang kebijakan yang mengatur devisa hasil ekspor (DHE) dikarenakan menurut pandangan pemerintah lebih baik mengontrol fiskal.

“Sebenarnya ada cara sederhana untuk menguatkan rupiah yaitu dengan menekan impor dan menekan utang luar negeri,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (12/3)

Menurut dia, sebenarnya salah satu kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah, adalah perlunya aturan yang memaksa investor membayar devisa hasil ekspor (DHE) lebih dulu. Langkah itu dinilai bisa menjadi upaya pengamanan rupiah untuk jangka pendek, namun pemerintah lebih suka menggunakan kebijakan fiskalnya dibandingkan mengontrol DHE.

Nina menambahkan, meski beberapa bulan lalu Indonesia mengalami deflasi, ancaman inflasi harus diwaspadai dikarenakan pelemahan rupiah ini bisa mengakibatkan inflasi. Oleh karenanya, dalam waktu dekat ini pemerintah harus bisa menekan impor sehingga tidak akan membanjirnya produk impor di Indonesia.

“Seperti contoh, kita tidak perlu impor beras meskin harga beras melambung. Oleh karenanya, swasembada beras perlu ditingkatkan lagi. Melalui salah satu contoh ini maka nilai impor ke Indonesia bisa ditekan sehingga tidak akan menimbulkan inflasi,” ujarnya.

Pengawasan Ketat

Dia juga menjelaskan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah seharusnya bisa berkoordinasi dengan baik untuk membuat rupiah dalam keadaan yang stabil. Salah satu cara koordinasi tersebut adalah mendorong penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran. Pasalnya, saat ini sejumlah transaksi di Indonesia masih ada yang menggunakan mata uang US$.

“Kendati sudah ada UU Mata Uang yang mengatur posisi rupiah sebagai mata uang tunggal namun banyak pihak yang tetap melakukan transaksi dengan dolar AS. Oleh karenanya, dibutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah mengenai transaksi pembayaran menggunakan rupiah ini,” ujarnya.

Nina pun menuturkan imbas dari penggunaan transaksi tersebut akan berdampat besar pada pelemahan nilai tukar rupiah, dan permasalah tersebut telah dikaji serius. Saat ini langkah yang pasti dilakukan adalah menambah supply rupiah dan menghambat permintaan terhadap dolar AS.

“Namun, hal yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengawasannya dari pemerintah dimana transaksi-transaksi pembayaran yang sifatnya kecil-kecilan rumit untuk diawasi. Kemudian hal yang terpenting law enforcement dari pemerintah terhadap pelanggar aturan transaksi tunai ini. Dengan kata lain penegakan hukum harus dijalankan kepada siapa saja yang melanggar dan diberikan sanksi yang tegas,' tambah dia.

Guru besar ekonomi Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan, untuk mencegah DHE kabur keluar negeri, pemerintah dan BI harusnya mengeluarkan peraturan devisa eksportir itu harus mengendap terlebih dulu di dalam negeri misalnya untuk 3-6 bulan.

Selain itu, perlu diberlakukan kewajiban L/C untuk menjamin akurasi perolehan devisa hasil ekspor khususnya ekspor sumber daya alam. Sejumlah ketentuan pokok dalam mengatur antara lain ekspor barang tertentu wajib dilengkapi dengan laporan surveyor (LS) yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya, L/C tersebut wajib diterima melalui Bank Devisa dalam negeri.

Guru besar ekonomiUnpad Prof Dr InaPrimiana mengatakan, depresiasi rupiah karena masalah suplay and demand dimana dolar AS banyak ke luar dari Indonesia, sehingga butuh antisipasi dari BI dan pemerintah guna mendorong investor masuk lagi ke dalam negeri. Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif pajak tapi itu pun hanya bisa berjalan jangka pendek. “Memang harus ada kebijakan bagaimana menarik investor, tapi kalau insentif pajak itu sendiri hanya jangka pendek,” katanya.

Langkah yang harus di tempuh saat ini untuk jangka pendek, selain pajak adalah bagaimana mengoptimalkan disektor industri pariwisata didorong agar kunjungan wisatawan asing bisa lebih tinggi. “Selain insentif pajak, bisa juga dengan mendorong sektor pariwisata agar dollar banyak masuk ke dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu juga, yang mesti dicatat guna menekan rupiah terus terdepresiasi adalah transaksi dalam bentuk asing, mengingat saat ini masih banyak pengusaha nakal yang masih bertransaksi menggunakan dolar. “Harus ada tindakan tegas yang bertransaksi menggunakan dolar seperti di pelabuhan-pelabuhan,” ujarnya.

Tentang aturan memperketat peraturan tentang penyetoran devisa hasil ekspor (DHE), Ina menyatakan itu memang perlu. Tapi yang menjadi masalah ekspor kita saat ini masih tergolong barang komoditas, sedangkan saat ini harga komoditas dunia sedang jatuh. “Kebijakan itu memang perlu juga, intinya pemerintah dan BI harus bisa melakukan upaya agar cadangan devisa nasional kuat,” ujarnya.

Pengamat ekonomi UGM Denni Puspa Purbasari menilai delapan paket yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menguatkan rupiah akan lama berdampaknya. Pasalnya, hampir seluruh kebijakan membutuhkan aturan turunan atau Peraturan Pemerintah (PP) dalam implementasinya. “Semua aturannya perlu dilakukan penyajian lebih dalam lagi dan perlu membuat aturan turunannya. Sehingga paket tersebut tidak akan langsung terasa bagi nilai rupiah menguat secara cepat, melainkan butuh waktu dalam penerapannya,” ujarnya.

Dia mencontohkan seperti pada paket pertama yaitu pemerintah akan menerapkan safeguard dan bea masuk yang tinggi terhadap impor yang tidak wajar. “Untuk menentukan impor mana yang tidak berlebih kan butuh waktu dalam melakukan investigasinya, bukan main asal sembarangan menyebut. Karena nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor impor. Dan aturan ini perlu diintegrasikan dengan kebijakan dari WTO,” jelasnya. bari/iwan/agus/mohar

Related posts