Rights Issue Ancol Terancam Gagal Digelar - Siapkan Pendanaan Lewat Bank

NERACA

Jakarta – Kisruh perseteruan Gubernur DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan dampak berarti bagi program pemda dan termasuk aksi korporasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), salah satunya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) yang kemungkinan menunda rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue tahun ini, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta gagal disahkan.

Sekretaris Perusahaan Pembangunan Jaya Ancol, Farida Kusuma Rochani mengatakan, apabila APBD gagal disahkan, alokasi penambahan modal daerah (PMD) pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Jaya Ancol dipastikan tidak ada. “Namun kami masih memiliki kesempatan untuk mengajukan alokasi dana PMD pada APBD perubahan pada pertengahan tahun,” tuturnya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, jika rights issue urung terlaksana, perseroan menyiapkan sejumlah opsi penggalangan dana (fund rising) tahun ini. Namun demikian, Farida belum merinci opsi fund rising yang telah disiapkan perseroan. Perseroan sebelumnya mengajukan PMD kepada pemerintah daerah DKI Jakarta sebesar Rp 500 miliar- 1 triliun tahun ini.

Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pengembangan proyeknya di Ancol. Dikabarkan, Jaya Ancol akan membangun Dufan Sea. Pembangunan rekreasi laut dan properti tersebut diperkirakan menelan investasi Rp 1 triliun. "Tahun ini kami akan mulai pembangunan fisik dufan sea dan ditargetkan rampung pada 2016," ujar dia.

Dufan Sea ditargetkan mulai beroperasi dan dibuka untuk umum pada 2018. Wahana bertemakan air tersebut rencananya dibangunan di kawasan Dufan. Wahan ini memiliki konsep DisneySea di luar negeri. "Namanya bisa berubah Dufan Sea atau Dufan Ocean Theme Park yang jelas gambarannya adalah wahana baru dengan tema serba laut dan air," papar Farida.

Perseroan juga sebelumnya telah mereklamasi pulau K seluas 32 hektare (ha) yang dilaksanakan sejak tahun lalu. Reklamasi itu sendiri menelan biaya Rp 2,5 juta per meter persegi. Saat ini, ia menjelaskan proses pengerukan telah selesai dan memasuki tahap pengisian tanah.

Selain pulau K, perseroan telah mengantongi izin untuk reklamasi tiga pulau buatan lainnya, yakni Pulau I, J, dan L dari total 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Reklamasi pantai tersebut merupakan program pengembangan kawasan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Tahun ini, Ancol menyiapkan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk belanja modal (capital expenditure/capex). Dana senilai Rp 800 miliar akan dimanfaatkan untuk membiayai unit usaha rekreasi dan sisanya Rp 400 miliar untuk bisnis properti. Kemudian untuk pendapatan, perseroan menargetkan sebesar Rp 1,4 triliun atau naik 7,7% dari target pendapatan tahun lalu sebesar Rp 1,3 triliun. Sementara laba setelah pajak (Earning After Tax/EAT) tahun ini ditargetkan mencapai Rp 290 miliar.(bani)

Related posts