NERACA

Jakarta – Keyakinan tahun 2015 menjadi momentum tepat untuk go public seiring dengan stabilnya kondisi kemanan dan politik dalam negeri dan di dukung pertumbuhan ekonomi serta inflasi yang terkendali, memacu beberapa perusahaan menyatakan minat untuk melakukan aksi korporasi baik mulai yang ingin melakukan penawaran saham perdana, penerbitan obligasi hingga penerbitan saham baru atau rights issue.

Ketua Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan, pihaknya mencatat ada 13 aksi korporasi perusahaan yang bakal melakukan penawaran saham perdana berupa IPO, penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue), dan penerbitan obligasi atau sukuk,”Jumlah perusahaan yang masih dalam proses pipeline sebanyak 13 perusahaan,”ujarnya di Jakarta, Kamis (12/3).

Rinciannya adalah dua IPO, dua obligasi, 1 sukuk, 1 rights issue, dan 7 obligasi berkelanjutan. Total nilai indikatif yang masih dalam proses Maret ini sebanyak Rp 10,07 triliun. Sampai dengan 12 Maret 2015, OJK mencatat jumlah penawaran umum berupa penawaran umum terbatas sebanyak 1 perusahaan Rp 200 miliar dan penawaran umum berkelanjutan sebanyak 3 perusahaan Rp 7,9 triliun. Dimana total nilai penawaran umum mencapai Rp 8,1 triliun.

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Hoesen pernah bilang, pada semester pertama tahun ini diperkirakan setengahnya dari target IPO BEI akan terlaksana menyusul kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi akan memicu perusahaan melakukan ekspansi dan membutuhkan modal. Dalam "pipeline" BEI, setidaknya terdapat sekitar 10 perusahaan yang merencanakan untuk melepas sahamnya ke publik melalui mekanisme IPO.

Kemudian masih ada beberapa lagi yang menyatakan minatnya untuk IPO, namun belum menyampaikan secara resmi ke pihak Bursa. Namun, Hoesen belum mengungkapkan secara rinci perusahaan yang merencanakan IPO. Dikatakannya, perusahaan-perusahaan itu di antaranya bergerak di bidang konsumer, properti, ritel, manufaktur, pertambangan, media, dan telekomunikasi. Selain itu ada juga perusahaan yang merencanakan untuk mencatatkan kembali (relisting) sahamnya,”Mudah-mudahan dalam waktu dekat dokumen resminya sudah diterima BEI," katanya.

Hoesen juga menambahkan, dalam rangka mendukung target IPO, BEI sedang mengkaji peraturan baru untuk memudahkan perusahaan sektor minyak dan gas melakukan IPO meski belum memulai tahapan operasi produksi,”Kita sedang berencana untuk menerbitkan peraturan baru yakni I-A.2 untuk industri migas, peraturan itu sedang dibahas dengan beberapa pihak yang berkompeten di bidang migas," ujarnya.

Dia mengemukakan bahwa peraturan untuk IPO perusahaan migas itu merupakan pengembangan dari Peraturan Nomor I-A.1 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang efektif pada 1 November 2014. (bani)