NERACA

Jakarta - Pemerintah menyerahkan 100 persen pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur kepada PT Pertamina (Persero) setelah habis kontrak dengan Total E&P Indonesie pada 2017. Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan pemerintah tidak ikut campur atas porsi saham Mahakam tersebut. “Kami serahkan 100 persen Mahakam ke Pertamina dan selanjutnya terserah Pertamina apakah mau dikelola sendiri atau mengajak mitra,” katanya.

Termasuk pemerintah tidak ikut dalam penentuan porsi Mahakam ke Pemerintah Provinsi Kaltim. “Pertamina yang menentukan semua,” kata Widhyawan seperti dilansir dalam laman Antara, Kamis (12/3). Ia juga membantah pemerintah sudah memutuskan pembagian porsi Mahakam.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan pemerintah pusat memiliki skenario pembagian porsi Mahakam yakni Pertamina 51 persen, Total 30 persen dan Pemprov Kaltim 19 persen. Widhyawan mengatakan pemerintah akan segera mengeluarkan surat ke Pertamina yang berisi penyerahan pengelolaan Blok Mahakam pasca-2017.

"Sementara, satu surat lagi ke Total yang menyatakan tidak memperpanjang kontrak Mahakam," ujarnya. Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, ada dua opsi untuk blok habis kontrak. Pertama, blok diperpanjang kepada operator eksisting. Opsi kedua, Pertamina dapat mengajukan pengelolaan blok habis kontrak kepada Menteri ESDM.

Dan, Menteri ESDM bisa menyetujui permohonan itu sepanjang Pertamina 100 persen dimiliki negara. Pertamina secara resmi telah mempresentasikan proposal kesanggupan mengelola Mahakam kepada pemerintah pada Sabtu (7/3) di Kementerian BUMN, Jakarta. Atas presentasi tersebut, pemerintah berkeyakinan Pertamina sanggup mengelola Mahakam pasca-2017.

Hadir dalam pertemuan antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wamenkeu Mardiasmo, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.

Widhyawan juga mengatakan pemerintah akan memastikan proses transisi Total ke Pertamina berjalan mulus. Blok Mahakam bernilai strategis karena saat ini produksi mencapai 280.000 barel setara minyak per hari. "Proses transisi Mahakam harus mulus sehingga produksi tetap terjaga," ujarnya. Pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama Mahakam dengan Pertamina bisa dilakukan pada 2015 meski berlaku setelah 2017.

Namun begitu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo menuntut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas tersebut memiliki persiapan matang dari segala aspek. “Saya sebenarnya setuju saja nasionalisasi migas atau tambang apapun. Tapi tidak harus dipaksa, karena ini terkait hubungan multilateral,” kata Agus.

Namun keraguannya muncul kala teringat pernyataan Direktur Utama Pertamina sebelumnya Karen Agustiawan soal ketidaksanggupan Pertamina mengelola Blok Mahakam. “Pertanyaan saya ke Pertamina, sanggup nggak? Bu Karen saja pernah bilang nggak sanggup. Ingat tidak. Kalau sanggup sih oke saja,” ucapnya. Agus menyarankan agar Pertamina mempersiapkan segala sesuatu untuk mencaplok Blok Mahakam dalam kurun waktu tiga tahun ini. Mulai dari sumber daya manusia, kilang pengolahan gas, sampai pasar penjualan gas tersebut.

Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia. ‎Pada akhir maka kontrak tahun 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 triliun kaki kubik (TCF). Dari jumlah itu diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 TCF. “Nggak mudah menangani produksi gas sebesar itu. Buat PT Total E&P Indonesie menguntungkan, tapi belum tentu diambilalih Pertamina menguntungkan kalau mereka nggak siap dengan segala sesuatunya. Jangan sampai pendapatan negara malah turun,” tegas Agus.