Kita memahami bersama bahwa sejarah berdirinya suatu negara beserta aparaturnya merupakan manifestasi dari kesepakatan dua pihak, yakni antara yang memerintah dan yang diperintah, atau istilah lainnya antara penguasa dan rakyatnya. Kedua belah pihak menyepakati bagaimana suatu negara dapat dikelola dan dijalankan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran secara bersama-sama.

Akan tetapi pada akhir-akhir ini kita dihadapkan pada realitas yang begitu kontras dengan hakikat berdirinya sebuah negara. Negara sebagai representasi atas kepentingan rakyat telah mengabaikan hal yang semestinya dilakukan. Ketidakadilan sosial, kemiskinan, kesengsaraan, perilaku dehumanisasi, serta masalah-masalah sosial yang lainnya justru muncul ke permukaan. Negara bahkan secara latah mengatasnamakan kepentingan seluruh rakyat, akan tetapi yang sebenarnya justru sedang mengembalikan logika berpikir dengan upaya pembodohan terhadap rakyatnya sendiri.

Ironis, barangkali kata tersebut membuat kita semua menjadi galau dan gundah melihat realitas sosial hari-hari ini yang begitu tragis dan mengenaskan. Agaknya hal ini dirasakan betul oleh kita semua yang melihat gagalnya pihak negara dalam melakukan proteksi terhadap kepentingan rakyatnya. Penyebab utama atas terjadinya ketidakadilan sosial, kemiskinan, dehumanisasi dan sebagainya itu adalah dikarenakan pengaruh paham neoliberalisme yang telah memporakporandakan esensi kehidupan yang berkeadilan.

Neoliberalisme, suatu paham yang mengutamakan pasar sebagai kampiun utama atas proses kehidupan yang diharapkan lebih maju dan modern. Teori ini sebenarnya merupakan reinkarnasi dari teori aliran ekonomi lama ala Adam Smith (1776) dalam karyanya yang berjudul The Wealth of Nation.

Pada intinya Smith dalam teorinya menginginkan penghapusan proteksi negara dalam kegiatan ekonomi dan lebih memercayai pasar sebagai pengatur kegiatan distribusi ekonomi. Sehingga peluang individu-individu lebih diutamakan untuk mengatur perkembangan ekonomi. Di sinilah terdapat persaingan yang bebas dan kompetitif. Artinya, pasarlah yang menentukan segala-galanya.

Teori ini yang kemudian mengilhami kemunculan paham kapitalisme sebagai pemain utama dalam persaingan bebas dimana kepemilikan modal merupakan jalan menuju kemenangan atas kompetisi yang bebas tersebut. Tidak ada jalan lain selain mencari untung yang sebanyak-banyaknya sebagai akumulasi modal. Makin besar kepemilikan modal makin besar pula kesempakatan untuk meraih kesuksesan dan kejayaan. Begitu kira-kira adagium kapitalisme.

Dampak yang ditimbulkan dari keserakahan dalam akumulasi modal tersebut, pada akhirnya hanya menciptakan banyak ketimpangan sosial. Kaum pemilik modal semakin kaya, bahkan pada akhirnya bisa “membeli” kebijakan yang berpihak kepada kepentingannya. Hal itu dikarenakan distribusi ekonomi hanya dipegang dan dikendalikan oleh segelintir orang. Indonesia adalah termasuk negara yang terkena dampak neoliberalisme dan telah merugikan sekian juta rakyatnya.

Kegagalan developmentalisme (pembangunanisme) sebagai manifestasi teori ekonomi kapitalisme di negara postkolonial telah mengantarkan bangsa Indonesia ke jurang nestapa yang tak berkesudahan seperti sekarang ini. Lepas dari itu, globalisasi sebagai era baru reinkarnasi penindasan dengan diberlakukannya pasar bebas sebagai praksis atau neoliberalisme, semakin menambah kompleksitas persoalan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Indonesia telah menjadi proyek percontohan “keberhasilan” neoliberalisme di satu sisi, dan contoh kegagalan negara atas peranannya untuk memberikan proteksi ekonomi dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di sisi yang lain.

Dari dua pandangan tersebut dapat kita cermati dengan jelas bahwa keberhasilan neoliberalisme hanya sedikit orang yang menikmatinya. Sedangkan yang merasakan dampak buruk dari paham tersebut lebih banyak dan berlipat-lipat. Pada akhirnya, dampak negatif yang dirasakan rakyat adalah proses pemiskinan yang dilakukan sendiri oleh negara. Bahwa kemiskinan yang terjadi di dunia ini sebenarnya bukanlah takdir Tuhan, melainkan karena tecipta dan sengaja diciptakan dari proses pemiskinan yang dilakukan oleh segelintir orang yang mempunyai daya dukung kepemilikan modal dan akses pasar yang luas.

Sesungguhnya Indonesia adalah negara yang belum siap menghadapi neoliberalisme. Dan sebagai bangsa yang melihat perkembangan modernis di dunia yang tidak mungkin kita hindari, selayaknya hantu neoliberalisme harus dihadapi secara matang oleh bangsa kita.

Kita harus menyadari ancaman neoliberalisme dan semestinya semua elemen dapat membuat formula gerakan secara padu untuk menghadapi globalisasi sebagai semangat zaman kekinian. Bebas dari neoliberalisme barangkali suatu utopia. Akan tetapi kita bisa menemukan spirit baru dan khas keindonesiaan untuk menghadapi hantu neoliberalisme.

Penguatan ekonomi kerakyatan yang selalu didengungkan pemerintahan Jokowi saat ini hendaknya diimplementasikan secara elegan dan serius untuk menghadapi gempuran neoliberalisme. Kita sudah beberapa kali dilanda krisis ekonomi, pelaku ekonomi menengah ke bawah selalu dapat bertahan menghadapi globalisasi dan krisis tersebut. Penguatan pelaku ekonomi menengah ke bawah adalah kunci utama, karena jumlahnya mayoritas di antara para pelaku usaha yang ada di Indonesia.

Kita juga perlu menggalakkan kembali rasa kebanggaan rakyat menggunakan produk dalam negeri untuk mengatasi gempuran barang-barang impor. Memberikan insentif yang berarti kepada para pelaku usaha, memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya ekonomi tinggi, atau memberikan kredit mikro untuk mendorong lahirnya pelaku-pelaku ekonomi menengah kecil. Dengan memecah konsentrasi perlawanan dari segala lini, niscaya perlawanan akan memetik hasilnya. (analisadaily.com)