Harga beras mengalami kenaikan cukup berarti di berbagai daerah akhir-akhir ini. Secara umum kenaikan harga beras mencapai sekitar 30 persen dan lebih tinggi dari angka yang ditolerir, yaitu 10-15 persen kalau terjadi masalah.

Harga beras IR 64 kelas medium masih berkisar Rp 10 ribu-Rp 10.500 per kg, sedangkan harga beras untuk kualitas asalan dari sebelumnya Rp 6.000 menjadi Rp 8.000. Demikian juga di luar Jawa, seperti di Jambi harga beras naik hingga Rp 5.000 per karung disebabkan banyaknya gagal panen karena terendam banjir.

Di beberapa daerah yang kebetulan sedang panen, misalkan di daerah Demak, begitu dipanen langsung diserbu pembeli beras yang kebanyakan dari luar daerah. Para pedagang pembeli beras ketika ditanya berasal dari daerah Bandung dan Jawa Barat lainnya, dengan alasan karena banjir banyak melanda daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Maka untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan mayoritas penduduk harus memenuhi dari daerah yang sedang panen.

Petani yang baru panen begitu membutuhkan dana segar karena kebanyakan petani Indonesia bukan orang berpunya. Mereka umumnya gali lobang tutup lobang. Untuk memproduksi beras, mereka membutuhkan dana tak sedikit dan umumnya pinjam ke pihak lain. Mahalnya biaya produksi menyebabkan keberhasilan panen merupakan berkah tersendiri. Apalagi bagi petani yang pada periode ini panen merupakan keberuntungan karena banyak tanaman padi gagal panen lantaran terendam banjir. Begitu panen langsung dijual ke pedagang, dan sesuai hukum ekonomi, bagi penawar yang harganya tertinggi, petani akan menjualnya.

Margin keuntungan bagi petani yang panen kali ini cukup besar karena risiko yang tinggi. Risiko yang terjadi karena adanya masalah perubahan iklim global yang tidak menentu. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) menyatakan, temperatur udara global naik 0,6 derajat Celcius sejak 1961. Pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia dengan terus menambah gas rumah kaca ke atmosfer. IPPC memprediksi peningkatan temperatur rata-rata global meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius pada 1990 hingga 2100.

Perkembangan teknologi informasi, perhubungan, dan infrastruktur jalan yang lebih baik, membuat pedagang akan gesit mencari daerah yang sedang panen. Keuntungan yang diharapkan tinggi dari aktivitas bisnis beras sesaat ini begitu gencar, tapi keuntungannya lebih banyak pada pedagang pengepul.

Kasus kenaikan harga beras saat ini merupakan pelajaran berharga bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan swasembada pangan, termasuk beras. Kenaikan harga beras akan memicu inflasi, yang berdasarkan APBNP 2015 ditarget lima persen, yang termasuk rendah.

Kalau melihat inflasi pada 2014 menurut BPS (2015) sebesar 8,36 persen, kontribusi bahan pangan 2,06 persen, dan 1,31 persen kontribusi oleh pangan olahan dan tembakau. Artinya, pangan secara keseluruhan menyumbang 40,31 persen dari inflasi nasional. Padahal, beras makanan pokok masyarakat Indonesia, maka sumbangan beras terhadap inflasi termasuk penting.

Melihat betapa penting dan strategisnya komoditas beras, dalam jangka pendek masalah stabilisasi harga beras harus dapat tercapai. Tanpa stabilisasi harga beras, target inflasi akan sulit tercapai, yang berarti daya beli masyarakat secara umum mengalami penurunan. Dengan harga beras yang tinggi, sebagian masyarakat ada yang sudah makan singkong dan nasi aking. Keadaan ini kalau dibiarkan akan menjadikan penurunan kualitas sumber daya insani masyarakat Indonesia karena penurunan gizi.

Operasi pasar beras dan pembagian raskin yang tertunda beberapa waktu lalu hendaknya dapat dilakukan optimal. Kebijakan ini bisa dilaksanakan di daerah yang belum panen karena ketidakseimbangan antara persedian dan keperluan masyarakat akan beras yang naik. Kerja sama antara Bulog, pemda, dan dinas terkait dapat dilakukan demi stabilisasi harga beras dan mengurangi munculnya gizi buruk di masyarakat.

Yang cukup memprihatinkan, seperti diungkap Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, adanya permainan mafia di balik melonjaknya harga beras hingga 30 persen. Kata Gobel, pemerintah sudah menggelontorkan beras ke pasar, tetapi nyatanya harga beras terus naik. Munculnya mafia beras sama seperti mafia lainnya, adalah adanya motivasi mencari rente (rent seeking motivation) untuk kepentingan pribadi atau golongan yang memanfaatkan situasi tertentu.

Gordon Tullock yang terkenal dengan Theory of Economic Rent-seeking menyatakan, perilaku ekonomi ini cenderung terjadi pada mereka yang memegang kendali struktur monopoli, apalagi pada sektor publik yang peran eksekutif dan legislatif begitu berarti. Menurut Yoshihara Kunio dalam bukunya, The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia", khususnya di Indonesia, terjadi kerja sama saling menguntungkan antara oknum pengusaha yang menyediakan modal domestik maupun asing dengan pejabat yang menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang besar. Pengusaha memperoleh keuntungan murahnya sumber daya, mudahnya akses atas informasi dan peluang melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk itu, sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap, kolusi, dan korupsi.

Sekiranya naiknya harga beras paling utama disebabkan praktik mafia, maka keberadaannya sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Pernyataan tegas Presiden Jokowi yang akan memidanakan pelaku mafia beras, perlu diacungi jempol dan ditunggu realisasinya. Kerja sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan lembaga hukum terkait sangat diperlukan.

Nawa cita Presiden Jokowi akan mudah terealisasi bila masalah pangan tak menimbulkan gejolak. Selama ada masalah, terlebih pada komoditas beras, maka urusan pencapaian sembilan agenda utama dalam kampenye Presiden akan terkendala. Atasi masalah pangan termasuk komoditas beras dengan langkah yang tepat, holistik, dan berkeadilan sehingga cita-cita swasembada pangan pada 2017 dapat tercapai, termasuk beras tentunya. (haluankepri.com)