Komisi III Bakal Panggil Jaksa Agung - Kasus Depo Balaraja Pertamina

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir berjanji akan memanggil Jaksa Agung Basrief Arief untuk mempertanyakan soal kasus dugaan rekayasa dan pengkaburan perkara Depo Balaraja Pertamina yang disampaikan pengusaha Edward Soeryadjaya kepada Komisi III DPR RI.

Sebab, kata Nudirman, kasus ini cukup penting bagi Komisi III DPR untuk dipertanyakan, khususnya terkait dengan sikap Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini. "Ini kan deliknya terdapat unsur pidana, tapi mengapa Kejaksaan Agung justru menganggapnya sebagai kasus perdata. Bahkan, kalau memang ditelusuri, kasus ini ada unsur korupsinya. Makanya kita akan mempertanyakan ke Jaksa Agung," ujar politisi Partai Golkar ini saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.

Namun demikian, menurut Nudirman, jadwal pemanggilan terhadap Jaksa Agung masih dibicarakan di internal Komisi III DPR. Tapi yang pasti, katanya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengagendakan soal itu."Pokoknya secepatnya, Komisi III DPR akan akan mengagendakan pemanggilan Jaksa Agung. Karena kami menanggap, kasus itu penting untuk ditanyakan ke Kejaksaan Agung," ujarnya.

Sebelumnya, pengusaha Edward Soeryadjaya, didampingi tim pengacaranya melaporkan dugaan rekayasa dan pengkaburan perkara Depo Balaraja Pertamina yang ditangani Kejaksaan Agung, ke Komisi III DPR RI, Selasa (13/9) lalu.

Rombongan Edward dan pengacaranya, langsung diterima oleh anggota Komisi III DPR, yaitu Syarifuddin Sudding (Fraksi Hanura), Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar) dan Nudirman Munir (Fraksi Golkar).

Kepada Komisi III, Edward menjelaskan, berkas perkara terkait kasus tersebut, baik yang menyangkut tindak pidana penggelapan dan penipuan, telah selesai diperiksa oleh Mabes Polri dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. “Disini timbul kejanggalan, disaat penyidik Mabes Polri telah menyatakan bahwa penyidikannya telah maksimal. Namun Kejagung justru bolak-balik mengembalikan berkas perkara dengan alasan belum lengkap sebanyak empat kali. Apa sebenarnya yang terjadi?,” papar Edward.

Kejaksaan Agung, lanjut Edward, yang merupakan salaah satu institusi penegak hukum dan keadilan, berdasarkan kewenangannnya itu hanya menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan. Bukan memutus perkara. “Terlihat indikasi bahwa Kejaksaan Agung telah menjalankan peranan memutuskan perkara layaknya hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan ini,” tandas Edward.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Edward meminta Komisi III DPR menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk guna membongkar dugaan kasus korupsi yang telah terjadi sehubungan dengan pembayaran kompensasi Pertamina atas Proyek Depo Balaraja. “Bilamana terdapat pihak-pihak yang terlihat memiliki keinginan untuk merubah jalannya proses hukum yang telah berjalan, maka pihak-pihak tersebut patut dicurigai,” ujar Edward. (cahyo)

BERITA TERKAIT

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Gaji Perangkat Desa di Sumsel Bakal Setara UMR

Gaji Perangkat Desa di Sumsel Bakal Setara UMR NERACA Palembang - Gaji perangkat desa di Sumatera Selatan (Sumsel) bakal disetarakan…

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf

Kompolnas-Komjak Diminta Pertanyakan SP3 Kasus Gunawan Jusuf NERACA Jakarta - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mendorong agar Komisi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua DPRD DKI Laporkan Harta Kekayaannya Rp20 Miliar ke KPK

Ketua DPRD DKI Laporkan Harta Kekayaannya Rp20 Miliar ke KPK NERACA Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi…

GKR Hemas Ajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

GKR Hemas Ajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara NERACA Jakarta - Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Farouk Muhammad yang menjabat…

Menhub Libatkan Perempuan Lawan Praktik Korupsi

Menhub Libatkan Perempuan Lawan Praktik Korupsi NERACA Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melibatkan kaum perempuan untuk melawan…