Di mana pun ada negara, disitu pasti ada rakyatnya. Adanya rakyat atau penduduk merupakan salah satu persyaratan mutlak adanya negara. Di antara rakyat pasti ada pemmpin yang memimpin rakyat di mana pun mereka berada. Ada pemimpin tingkat nasional dan ada pula pemimpin tingkat lokal (daerah). Bahkan bukan saja secara vertikal ada berbagai tingkatan pemimpin, tapi secara fungsional pun pasti ada pemimpin. Pemimpin itu memimpin bidang keahliannya masing-masing. Malahan menurut ajaran agama setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawabnya kelak di hadapan Tuhan. Karena sebagian kecil dari rakyat ditakdirkan jadi pemimpin, tapi karena pemimpin itu dipilih oleh rakyat baik langsung maupun tak langsung, maka idealnya harus tetap terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan rakyatnya. Masalah akan terjadi bila suatu ketika pemimpin dan rakyat ada jarak. Semakin lebar jarak itu, maka hubungan antara pemimpin dan rakyat juga semakin jauh, hingga akhirnya suatu ketika akan putus. Maka dalam negara demokratis, pada pemilihan yang akan datang rakyat tidak akan memilih pemimpin semacam itu lagi.

Peradaban dunia terus berkembang dari abad ke abad, bahkan sekian ribu tahun yang lalu hingga kini kita memasuki zaman modern bahkan juga pasca-modern. Demikian juga hubungan antara rakyat dan pemimpinnya juga terus berkembang. Kecenderungan dunia adalah hubungan rakyat dan pemimpin semakin demokratis. Negara-negara yang mengaku demokratis semakin banyak, bahkan boleh dikatakan semua negara di muka bumi ini menyatakan menganut demokrasi. Negara-negara yang otoriter sekali pun, termasuk yang masih menganut paham komunisme, merasa dirinya menganut demokrasi, walaupun dengan istilah demokrasi proletariat. Juga di negara monarki absolut, para raja dan penguasa negara itu menyatakan mereka mengaku demokratis. Seorang teman diplomat yang pernah bertugas di Brunei Darussalam mengisahkan betapa negara yang masih menganut monarki itu juga menyatakan diri sebagai negara demokrasi. Seorang pejabat negara Brunei bertanya pada diplomat Indonesia itu, bagaimana pendapatnya tentang sistem negara Brunei yang menganut sistem monarki tanpa perwakilan rakyat yang dipilih melalui parpol seperti yang terjadi di Indonesia. Diplomat kita itu dengan hati-hati menjawab bahwa semua sistem dan bentuk negara termasuk jenis pemerintahan adalah dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat dan negaranya. Apakah itu monarki absolut, parlementer atau pun republik dengan trias politikanya yang demokratik, tentunya tujuan akhir adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Dan negara itu (Brunei) menganut sistem monarki tanpa perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, tapi ternyata rakyatnya hidup makmur dan bahagia. Kepala negara (raja) memanfaatkan kekayaan negara benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Kemudian diplomat kita itu balik bertanya, apakah pejabat itu punya keinginan untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi negara yang “lebih” demokratis seperti Indonesia, pejabat Brunei itu mengatakan “ingin tetap seperti sekarang ini saja”. Pejabat itu menambahkan bahwa rakyat Brunei merasa hidup dalam negara yang juga demokratis yakni musyawarah antara rakyat dan raja serta para pemimpin lainnya dan berlangsung dalam suasana damai. Rakyat Brunei merasa akrab dan tidak ada jarak dengan raja yang sangat mereka hormati. Demikian pula sebaliknya.

Maka sistem pun juga berkembang memberikan ruang dan waktu untuk kehidupan demokrasi. Sejak abad pertengahan parpol-parpol mulai bermunculan, tentu saja dipelopori oleh negara-negara di Eropa Barat. Betapa besarnya pengaruh pemikiran Yunani Kuno akan adab kehidupan politik di mana demokrasi mulai diperkenalkan, meskipun Yunani bukan satu-satunya tempat asal demokrasi. Demokrasi menjadi suatu keniscayaan dengan berbagai ragam dan tingkatan sesuai dengan perjalanan sejarah dan kondisi masing-masing bangsa, mulai dari bangsa yang beradab hingga bangsa yang kurang beradab.

Karena penduduk semakin banyak dan melimpah ruah, maka dalam sistem demokrasi sulit sekali untuk dilakukan pemilihan secara langsung. Sudah tidak cukup lapangan seluas apapun untuk mengumpulkan rakyat dan tidak mungkin setiap rakyat punya kesempatan berbicara langsung satu persatu karena waktu tidak akan mencukupi sampai kapan pun. Maka mulailah muncul lembaga perwakilan rakyat (parlemen) dengan kekuasaan yang juga berkembang. Mula-mula dibatasi, tapi makin lama makin besar. Kekuasaan maksimal lembaga legisaltif adalah seimbang dengan pemerintahan (eksekutif).

Jarak

Kita kembali ke Indonesia menyimak perkembangan terakhir. Pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla (JW/JK) telah berhasil meyakinkan rakyat akan janji-janji mereka ketika berkampanye menjelang pilpres. Betapa besarnya harapan rakyat akan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran di pundak pasangan pemimpin tersebut. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM tidak mengurangi dukungan rakyat terhadap presiden, meskipun rakyat merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM itu dengan kenaikan biaya tranportasi, harga kebutuhan pokok sehari-hari dan juga barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Kini karena terjadi penurunan harga minyak dunia terus menerus, pemerintah menurunkan lagi harga BBM, malah sampai dua kali dalam waktu lebih kurang lebih satu bulan. Tentunya pemerintah mengharapkan kebijakan itu akan menurunkan tarif transportasi dan juga harga barang-barang. Ternyata kebijakan ekonomi dampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mestinya pemerintah sekarang perlu belajar dari kebijakan serupa yang pernah dilakukan pemerintahan Presiden SBY beberapa tahun yang lalu, yakni penurunan harga BBM tidak berpengaruh terhadap harga barang-barang dan juga tarif transportasi. Hal ini sedikit banyak akan menimbulkan kekecewaan rakyat. Karena merekalah yang langsung menanggung akibat kebijakan pemerintah dengan menaik-turunkan harga BBM. Dinaikkan atau diturunkan, yang rakyat alami adalah kenaikan harga barang dan tarif transportasi. Pedagang dan pemilik jasa transportasi enggan menurunkan harga dan tarif. Itulah kenyataan yang terjadi di masyarakat kita. Dari sinilah bermula akan mulai timbul jarak antara rakyat dan pemimpinnya. Yang dinilai rakyat adalah kenyataan konkrit dalam kehidupan yang langsung mereka hadapi, meskipun para pemimpin mempunyai iktikad dan mengeluarkan kebijakan yang tujuan sebenarnya untuk lebih meringankan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kenyataan di masyarakat makin jauh dari idealisme yang dulu sering dikampanyekan.

Memang, di negara mana pun, ketika pemilu entah legesalaif, pilkada atau pilpres para pemimpin berusaha dan lebih mudah untuk mendekati rakyat. Rakyat akan memilih mereka karena faktor-faktor ideologis maupun program-program yang dianggapnya implementatif bisa terwujud bila pemimpin yang sudah dipilih itu sudah meraih kekuasaan. Di sini memang tampak antara rakyat dan pemimpinnya tidak berjarak atau dekat sekali. Namun hal itu akan berubah ketika pemimpin sudah duduk dalam jajaran kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif. Pemimpin lebih mudah mendekati rakyat dengan berbagai janji dan iming-iming, tapi sebaliknya tidak mudah bagi rakyat untuk mendekati pemimpinnya. Jarak itu semakin melebar. Salah satu faktor yang membuat semakin melebarnya jarak itu adalah bila para pemimpin telah vested interest, lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan golongannya. Di sini tampak nyata betapa telah terentang jarak antara pemimpin dan rakyat yang dulu memilihnya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berpotensi besar dengan mudah sekali terbentangnya jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Jarak itu menunjukkan semakin jauhnya hubungan baik rasional maupun emosional karena kepentingan rakyat dinomorduakan oleh para pemimpin yang dulu dipercaya untuk mengemban amanah rakyat.

Semoga JW-JK banyak mengambil pelajaran dari berbagai kebijakan yang kurang tepat agar jarak antara mereka dan rakyat tidak semakin jauh. Selamat bekerja! (analisadaily.com)