Dilema Pertumbuhan RI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mampu menyentuh angka 5,7% pada APBN 2015 dan 8% pada 2019, tampaknya tidak mudah terjangkau pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk mencapai target tersebut yang diantaranya mampu merealisasikan pembangunan infrastruktur secara komprehensif.

Persoalannya, kepemimpinan Jokowi-JK hanya sebatas periode 2014-2019, yang baru merupakan fase awal pembangunan infrastruktur. Artinya, selama periode 2014-2019 kita belum menikmati hasil pembangunan infrastruktur tersebut.

Tidak hanya itu. Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi bisa melesat mencapai 5,7% menurut pengamat ekonomi UGM Tony Prasentiono, adalah melalui penyaluran kredit perbankan yang masif pada tahun ini. Namun, lagi-lagi sektor perbankan masih belum pulih untuk mampu menggenjot kredit. "Sebenarnya kata kuncinya di situ, bagaimana perbankan bisa menggenjot pertumbuhan kredit," ujar Tony di Jakarta, Selasa (10/3).

Menyimak data publikasi bank-bank besar per akhir 2014, sejumlah bank swasta besar mengalami penurunan total laba usaha 7,06% dari Rp 28,12 triliun (2013) menjadi Rp 26,13 triliun (2014). Mereka yang mengalami penurunan kinerja usahanya antara lain , Bank CIMB-Niaga, Bank Danamon, Bank Permata, dan Bank International Indonesia.

Laba Bank CIMB-Niaga semula Rp 4,6 triliun (2013) merosot menjadi Rp 2,34 triliun (2014) atau turun hampir 50%. Lalu keuntungan Bank Danamon dari Rp 4,04 triliun menurun jadi Rp 2,6 triliun (36%), Laba Bank Permata semula Rp 1,72 triliun turun menjadi Rp 1,59 triliun, dan BII mengalami penurunan laba usaha 65% dari Rp 1,24 triliun (2013) menjadi Rp 752 miliar (2014). Hanya 4 bank BUMN dan BCA yang menikmati kenaikan laba usaha selama periode 2013-2014.

Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan pertumbuhan ekonomi dapat melaju hingga 8% pada 2019, juga akan menghadapi kendala yang cukup berat. Meskipun begitu, tetap muncul optimisme jika target yang dicanangkan dapat terpenuhi.

Hasil studi kelompok Harvard menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 10%, asalkan mampu melakukan reformasi struktural, baik di sektor riil maupun sektor keuangan. Namun masalah utama sektor riil, adalah produktivitas rendah dan daya saing ekspor produk manufaktur rendah. Untuk itu, perlu agenda peningkatan porsi sektor manufaktur dalam mata rantai pasokan regional dan global, berupa shifting ke produk manufaktur untuk ekspor.

Sementara di sektor keuangan, masalah utamanya adalah tingkat saving yang rendah, sehingga kemampuan membiayai ekspansi ekonomi rendah. Ini perlu agenda upaya meningkatkan saving untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing.

Jadi, apabila pemerintah tetap memaksakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kebijakan suku bunga yang rendah, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia terancam melebar karena impor barang modal dan bahan baku dipastikan akan meningkat. Sementara, ekspor Indonesia masih sulit didongkrak dalam waktu dekat.

Related posts